Waduh Penyakit Masyarakat! Satpol PP Pesbar Berhasil Ciduk 3 LGBT

PESISIR BARAT, SAHARA NEWS -- Guna menciptakan kondisi tertib dan nyaman di lokasi wisata pantai Labuhan jukung Kecamatan Pesisir Tengah, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) setempat melakukan razia atau penertiban kaum Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT), Jumat (2/11/2018) malam.



Kasatpol PP dan Damkar kabupaten Pesisir Barat, Syaikhul Anwar, kepada internlampungnews.com  saat di hubungi, Sabtu  (3/11/2018)  mengatakan, “pada penertiban itu pihaknya menjaring tiga orang diduga LGBT yang mangkal di sekitar lokasi wisata pantai Labuhan Jukung. Yaitu Robiansyah (26) warga kampung baru kecamatan Way Krui, Yogi Pranata (25) dan Julius (28) warga Kabupaten Muara Dua, Sumatera Selatan.



“Itu memang tugas trantib jadi apa saja yang mengganggu penyakit masyarakat ya kami lakukan penertiban, termasuk bolos sekolah,  tambang  pasir ilegal, ternak liar, menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat itu memang suatu kewajiban. Tugas kami memang menegakkan perda menjaga ketentraman dan ketertiban masyakat,” kata Kasatpol PP dan Damkar.



Syaikhul mengimbau para orang tua di Pesisir Barat dapat ikut mengawasi anak-anak mereka. Sebab menurutnya, dari catatan pihaknya pelaku LGBT di Krui banyak datang dari luar Pesisir Barat.  Sementara setelah di adakan penangkapan untuk tindak lanjutnya kami akan menyerahkan ke pihak dinas sosial untuk di lakukan pembinaan “ Tutur nya.



Sementara menurut keterangan salahsatu warga yang berada di lokasi pelabuhan jukung yang enggan di sebutkan namanya menyebutkan “ Kami setuju sekali dengan adanya penertiban para LGBT tersebut sebab keberadaan mereka sangat meresahkan, setahu saya keberadaan mereka itu baru ada dan itu pun berasal dari luar pesisir barat dan saya berharap razia seperti ini rutin di gelar agar menciptakan kenyamanan di sepanjang pesisir yang di ketahui bersama adalah lokasi  Taman Hiburan Rakyat“ Ungkapnya. (SAHARA)

Catatan Kecil Soal “KADERISASI” NU (PUBIAN)

Eko Tri Pranoto | Doc. Pribadi

MEDIA SAHABAT NUSANTARA -- Bicara soal kaderisasi tentu tidak akan pernah menemukan ujung. Tidak jarang mengundang perdebatan yang sangat serius. Sebab dalam kaderisasi itu sendiri mempunyai dinamika yang beragam. Nahdlatul ‘Ulama (NU) sebagai  sebagai Ormas terbesar mempunyai sekitar 60 Juta anggota yang tersebar di berbagai negara di dunia. Tentu dengan anggota  yang mencapai puluhan juta merupakan pekerjaan rumah tangga yang tidak mudah bagi NU. Bisa dilihat bahwa harini kaderisasi di NU bisa dikatakan banyak yang tidak berjalan.

Kaderisasi di NU diatur dan dilaksanakan oleh masing-masing Badan Otonom (BANOM). Sesuai dengan bidangnya masing-masing. Baik itu bidang agama, budaya, politik, dsb. Dan diatur oleh AD/ART atau Produk Hukum yang berlaku. Misal dalam GP Ansor dan Fatayat NU ada Pelatihan Kader Dasar (PKD), di Banser ada Pendidikan dan Pelatihan Dasar (DIKLATSAR). Aturan tersebut wajib di pahami oleh setiap kader kemudian dilaksanakan oleh pengurus sesuai dengan aturan yang berlaku.

Mengapa aturan kaderisasi wajib di pahami dan dilaksanakan? Sebab kaderisasi itu sendiri memiliki tujuan. Pertama, kaderisasi dilaksanakan sebagai keniscayaan dalam berorganisasi untuk menanamkan ilmu pengetahuan serta wawasan baik itu dalam ruang lingkup internal organisasi maupun ruang lingkup eksternal organisasi. Kedua, kaderisasi dilaksanakan untuk menciptakan rasa militansi, loyalitas dan royalitas yang tinggi dalam berorganisasi. Ketiga, menciptakan rasa kebersamaan. Satu angkatan dan satu jiwa serta satu barisan dan satu cita.

Saling menghargai dan menghormati sesama kader. Jika ke-tiga tujuan tersebut sudah dicapai dengan cara memahami dan melaksanakan kaderisasi dengan baik maka organisi juka akan berjalan dengan baik. Tidak “semrawut dan amburadul” seperti kebanyakan hari ini.

Kultur ASWAJA yang begitu kuat dan sudah melekat dalam praktik spiritual di masyarakat  Pubian merupakan potensi yang sangat luar biasa yang harus senantiasa dijaga dan di pertahankan. Sumber daya manusia yang begitu melimpah ruah  harus di berdayakan karena NU bukan hanya sebagai Jama’ah tetapi juga Jam’iyyah. Kesadaran bahwa NU merupakan Jam’iyyah harusnya direalisasikan dengan Banom-Banom NU yang ada di Pubian berjalan sesual dengan aturan yang berlaku.

Soal kaderisasi NU di Pubian, kata “semrawut dan amburadul”  pun tidak ketinggalan. Hal itu disebabkan proses kaderisasi tidak dijalankan sesuai dengan AD/ART atau Produk Hukum lainya yang berlaku. Proses re-generasi dan proses re-organisasi bisa dikatakan cacat. Sebab banyak yang hari ini menjadi pengurus bahkan pimpinan organisasi tetapi belum pernah mengikuti proses kaderisasi. Disorientasi  pun hari ini terjadi di setiap Banom-Banom NU yang ada di Pubian.

Butuh evaluasi dan refleksi untuk menyikapi realita yang terjadi di Pubian hari ini. Perlu adanya pembenahan secara internal. Serta Formulasi Kaderisasi yang tepat dan sesuai aturan agar NU Pubian dapat bergerak secara masif. Bukan hanya ada secara struktural dan di hegemoni secara kepengurusan oleh sekelompok orang di kampung  tertentu saja. Salam Pergerakan...!!!!

Catatan Kecil Soal “KADERISASI” NU (PUBIAN)

Oleh : Eko Tri Pranoto (GP Ansor Payung Batu)

FGD Kopma GPII Simpulkan Sosialisasi Anti Hoax Masih Sebatas Propaganda

FGD PP Kopma GPII

JAKARTA, SAHARA NEWS -- Di tengah masa kampanye pemilihan umum tahun 2019 ini, Pimpinan Pusat Korps Mahasiswa Gerakan Pemuda Islam Indonesia (PP Kopma GPII) menggelar diskusi terbuka dengan mengambil tema 'Konsekuensi Hukum & Dampak Negatif Kampanye Hitam di Media Sosial' di kawasan Jakarta Pusat, Jumat (02/11/2018).


Nampak hadir menjadi pembicara kali ini adalah Ardy Mbalembout SH M.H., C.L.A Ketua Kongres Advokasi Indonesia (KAI) Jakarta, drg. Arief Rosyid, MKes (Ketua Umum Pengurus Besar HMI 2013 - 2015), Lutfhi Hasanal Bolqiah (Mahasiswa Pascasapol UI) dan Aditya Nugraha Iskandar SH (Pegiat Medsos)


Lutfhi Hasanal Bolqiah (Mahasiswa Pascasapol UI) dalam diskusi mengatakan, dalih utama penangkalan xoax yang dilakukan oleh negara adalah stabilitas politik, bukan kebenaran. Negara tidak perduli dengan scientification debate mengenai kebenaran, sejauh ini kebijakan negara kerapkali muncul dari determinasi kepentingan tertentu bukan hasil riset.


"Saya ingin husnudzon dan memandang negara sedang berupaya untuk menjaga stabilitas politik, karena tentu saya tidak melihat keinginan negara untuk masuk dalam perdebatan ilmiah tentang kebenaran", ungkap Luthfi.


Menurutnya, negara dengan kepentingan stabilitas politik tidak pernah membuat hoax kita semua setuju namun negara yang dimaksud haruslah tidak punya kepentingan dalam kontestasi Pilpres yang akan berlangsung

Yang menjadi masalah justru ketika negara, dalam hal ini saya sebut rezim, berkepentingan dalam pilpres 2019.


Saya mungkin dapat menerima dan hoax diperbolehkan dalam kerangka stabilitas seperti halnya ayah yang berbohong demi kebaikan anaknya tetapi rezim tidak sesuci negara, setiap rezim berkepentingan untuk melanggengkan kekuasaan dan terpilih lagi. "Oleh sebab itu, hoax yang muncul atas dasar untuk dipilih ulang tidak bisa dibenarkan", sebut Luthfi.


Dia menegaskan, jika sebuah rezim menolak pandangan yang berbeda hanya karena data yang berbeda dan tidak pernah mendudukan metodologisnya, memberikan sosialisasi atau penangkalan hoax akan mendorong rakyat untuk melakukan verifikasi terhadap integritas lembaga pengolah data bukan pada dimensi variable dan metodologisnya.


"Saat ini menurut saya, sosialisasi negara untuk menangkal hoax masih dalam bentuk propaganda, belum menyentuh pada metodologi atau variable datanya", pungkasnya.


Sementara Ardy Mbalembout SH M.H., C.L.A Ketua Kongres Advokasi Indonesia (KAI) Jakarta mengungkapkan, pandangan hukum pidana yang pada awalnya menjadi Senjata Pamungkas Terakhir (Ultimum Remedium) dewasa ini telah berkembang dalam kampanye pemilihan umum sebagai Senjata Pilihan Utama (Primum  Remedium). Kampanye Hitam (memiliki perbedaan arti dengan  Kampanye Negatif.


"Para pemilih harus mengamati mana yang fiktif dan mana yang benar. Ini tentu juga merugikan publik karena publik berhak mendapatkan berita yang benar dan berdasarkan fakta. Mengumandangkan sebuah pesan yang tidak berdasar pada fakta adalah pelanggaran terhadap hak publik", sebut Ardy.


Menurut Ardy, berbeda dengan kampanye hitam, kampanye negative sangat diperlukan untuk melihat trackrecord seseorang secara keseluruhan, sebagaimana layaknya disampaikan secara factual, perlu dibedakan dengan kampanye hitam.


Perbedaan mendasar antara kampanye hitam dengan kampanye negative adalah sebuah fakta dan fiksi. Kampanye hitam sebuah fiksi atau tidak berdasar, sedangkan kampanye negatif adalah sebuah fakta.


"Kegiatan kampanye hitam (black campaign) menjurus kepada fitnah dan kebohongan tentang lawan politik, sehingga ini dilarang oleh Undang-Undang. Sementara untuk kampanye negatif (negative campaign) tidak dilarang dan tidak dihukum karena memang berdasarkan fakta", tukas Ardy


Ia menambahkan, adapun dasar hukum mengenai kampanye hitam yang digunakan di dalam peraturan perundang-undangan yaitu berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan KPU Tahun 2018..


Dari sisi tindak pidana umum, KUHP memiliki aturan tentang perbuatan kampanye hitam dan kampanye negatif. Pandangan ancaman hukum pidana kampanye hitam di media sosial menurut KUHP.


"Sebaiknya kita menjauhi tindakan kampanye hitam karena selain merugikan publik juga akan merugikan diri kita sendiri.


kegiatan kampanye harus mengedepankan program daripada mencari kelemahan lawan politik maupun menyebarkan kabar bohong atau hoax", pungkasnya.


Selain itu drg. Arief Rosyid, MKes (

Ketua Umum Pengurus Besar HMI 2013 - 2015 menambahkan, fenomena berita hoax ini sudah sangat meresahkan. "Saya punya pengalaman pribadi bahwa para penebar hoax ini bukan hanya datang dari mohon maaf yang kurang berpendidikan tapi juga sekelas Profesor pun ikutan menjadi penebar hoax ini. Sangat memprihatinkan Profesor ini seorang dosen maka efeknya juga akan terasa sampai ke mahasiswanya, beber pemuda asal Makasar ini.


Kata Arif, dia bersama teman-temannya bergabung dalam sebuah komunitas diskusi yang di beri nama Muslim Anti Hoax sampai pada sebuah kesimpulam bahwa berita yang berseliweran di medsos sudah seperti obrolan di warung kopi yanh bisa ngobrol apa saja tanpa sadar bahwa hal ini memiliki dampak dan resiko hukum karena jejak digital itu sulit di hapus.


"Nah tugas teman-teman GPII ini sebagai intelektual muda muslim untuk memberi contoh bagaimana seharusnya etika bermedsos bagi masyarakat apalagi dengan kondisi kampanye Pilres 2019 yang mengerucut pada dua kandidat dengan persaingan sangat ketat. Jika tak punya pengetahuan tentang suatu informasi jangan pernah ikut.menyebarkan sebelum melakukan cek dan tabayun", tutup Arief. (Adnan)

Di Temukan Pamflet HTI, Ajakan Dukung Prabowo Sandi HTI Jelang Aksi 211

Foto : Adnan

JAKARTA, SAHARA NEWS-- Menjelang aksi bela tauhid (ABT) yang di galang Persaudaraan Alumni 211 (PA 212), Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF  Ulama), Front Pembela Islam (FPI) dan sejumlah ormas lainnya yang rencananya akan di mulai setelah solat Jumat siang ini (02/10/2018) dari masjid Istiqlal Jakarta - Istana Negara. Jumat pagi tadi telah temukan selebaran ajakan aksi dengan logo Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di sekitar stasiun Juanda Jakarta Pusat.


Dalam selebaran tersebut tertulis ajakan aksi pada ummat Islam untuk melawan rezim komunis yang telah menghancurkan simbol-simbol perjuangan Islam di mulai dari terorisme, pembubaran HTI, kriminalisasi ulama dan kriminalisasi pejuang Islam.


Selanjutnya selebaran ini juga mengajak kepada para pejuang Islam untuk bersatu dan berjihad bersama Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno demi tegaknya Islam yang kaffah di bumi nusantara.


"Mari berjihad untuk panji-panji Islam di atas panji-panji negara karena panji Islam lebih tinggi dari panji merah putih". Demikian bunyi selebaran yang beredar itu. (Adnan)

Revina, Kader PAC IPPNU Talangpadang Delegasi Lomba Putri Hijab Tanggamus

Revina Dwi Salsabilla, kader PAC IPPNU Talangpadang

TANGGAMUS, SAHARA NEWS -- Revina Dwi Salsabilla siswi kelas 12 MA PEMNU yang merupakan salah satu kader PAC IPPNU (Pimpinan Anak Cabang Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama) Talangpadang didelegasikan untuk perhelatan Putri Hijab Tanggamus 2018 yang di ikuti berbagai kontestan dari kabupaten Tanggamus, Lampung.

Ketua Pimpinan Anak Cabang Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, Ubad Nurhidayatullah  mengungkapkan besar harapan untuk mendukung salah satu kader terbaik PAC IPPNU Talangpadang

"Ya kita sama-sama mendukung untuk rekanita kita Revina, semoga dimudahkan dalam kompetisi ini dan bisa membawa nama baik IPPNU khusus nya ditingkat PAC Talangpadang" ungkapnya mewakili PAC IPNU IPPNU Talangpadang yang juga berasal dari Madrasah Aliyah PEMNU. Kamis (01/11)

Sementara itu, ditempat terpisah, Riski Firmanto, salah satu alumni Pesantren Modern Nahdlatul Ulama (PEMNU) Talangpadang ungkapkan dukungan untuk terus maju dalam kompetisi

"Ya semoga bisa meraih hasil yang terbaik untuk kontes Putri Hijab Tanggamus ini, dan bisa membawa nama baik Sekolah, ataupun organisasi" ungkap Riski, kader IPNU, yang kini aktif di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia sebagai Kepala Biro Pengembangan Media dan Informasi PC PMII Bandar Lampung.

Untuk diketahui, cara mendukungnya harus follow IG @putrihijab_tanggamus tunggu sampai admin konfir, setelah dikonfir, dukung dan vote foto peserta #putrihijabtanggamus2018 dengan no. urut 13 atas Nama REVINA DWI SALSABILLAH di IG putrihijab_tanggamus

Tahap ini di tutup tanggal 3 November pukul 00.00 WIB. (RFz)

Caleg Demokrat Tulang Bawang Barat Gencar Serap Aspirasi Masyarakat

TULANG BAWANG, SAHARA NEWS -- Sistem proporsional terbuka, membuat calon legislatif harus berlomba-lomba meraih simpati konstituen di daerah pemilihannya. Tidak melulu harus dengan uang dan popularitas, Seperti Ari Gunawan Tantaka Calon Legeslatif  No 1 Dapil 3 Partai DEmokrat Kabupaten Tulang Bawang Barat memiliki cara lain bersosialisasi kepada pemilih.

Mantan aktifis ( Ketua Cabang Himpunan Mahasiswa Islam Lampung utara – red)  ini mengaku tak memiliki banyak uang untuk berkampanye.sejak masa kampanye dibuka September lalu, Keseharian  Ari  Gunawan tantaka  yang  mengikuti kontestasi sebagai yang saat ini sibuk turun ke dapilnya melalui Pendekatan  kultural.


Program Kerja Pencalegan ini harus berbasis pada kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Selain itu, program kerja yang baik tentunya mengacu pada kondisi objektif lingkungan strategis yang dihadapi masyarakat baik menyangkut budaya dan kondisi sosial politik yang ada di daerah  Dapil 3 Kab Tulang Bawang Barat.


Oleh karena itu sangat penting dilakukannya proses bottom up atau penyerapan dan identifikasi persoalan dari masyarakat secara langsung untuk mengetahui masalah riil yang dialami masyarakat.



keharusan bagi setiap caleg untuk menjadikan masukan dan pertimbangan dari masyarakat untuk memperkaya dan membumikan visi dan misi serta program kerjanya.



“Sistemnya saya lewat silaturahim ke warga. Mungkin saya caleg di mata orang-orang enggak ada gengsinya. Sebab kerjanya Saya keluar masuk kampung, dan mengobrol untuk perkenalan,” cerita Pria yang akrab di sapa Ari ini , selasa  (30/11/2018).

Masyarakat di dapil 3, dikatakan Ari, lebih guyub didekati dengan komunikasi dialogis, sehingga menciptakan hubungan sosial yang tidak kaku. Ketika suasana mencair, Ari memperkenalkan dirinya menjadi caleg dan meminta  izin memasang stiker dan baner yang berukuran kecil  di rumah warga yang di kunjunginya  tadi.

Bahkan, bukan hanya keluar masuk kampung. Tak sekali dua kali Ari pun kerap singgah dan menginap di rumah-rumah warga yang sehari-hari sebagai petani . Ia lebih sreg dengan cara ini untuk lebih dulu dikenal warga di dapilnya.

Meski ada hal yang tidak bisa Tak terelakkan,seperti fenomena dan kultur masyarakat  di dapilnya menciptakan proses politik sangat mahal. Untuk tak terjebak karena ongkos politik mahal, Ari memilih mendatangi mereka dengan apa adanya.

Seringkali, ketika lama mengobrol dan akrab, warga terperanjat mengetahui Ari maju sebagai calon anggota dewan di Kabupaten Tulang Bawang Barat. “Alhamdulillah sampai sekarang belum ada seorang pun minta sumbangan sama sekali ke saya,” cerita Ari

“Saya mau membangun kejujuran politik terhadap warga. Saya tidak ingin menampilkan kemelaratan membuat orang harus menghalalkan politik uang. Semua itu saya lakukan mengalir begitu saja, tanpa rekayasa lebih dulu,” ceritanya lagi.

Namun selama sekian kali turun ke dapil, Ari mengakui harus bekerja dua kali, di samping harus mensosialisasikan dirinya sebagai caleg, juga harus meluruskan persepsi partai yang menjadi kendaraannya maju ke DPRD Kabupaten Tulang bawang Barat, yakni Demokrat.

“Yang menarik dari pikiran mereka pertama, tahu informasi Demokrat di media tidak senyatanya. Makanya saya harus menjelaskan kondisi sebenarnya partai Demokrat dari orang dalam. Awalnya ketika mereka tahu saya Demokrat memang ada yang memandang sebelah mata maklumlah Pro dan Kontra pasti ada,terlebih tahun ini adalah tahun politik” katanya.

Mau tidak mau, warga yang terbius dengan pemberitaan media soal Demokrat selama ini, Ari harus turun tangan dengan kembali menjelaskan bahwa kenyataannya tidak demikian. Sampai pada akhirnya, mereka terbuka setelah menerima klarifikasi langsung darinya.

Diakuinya, untuk dapil 3 Kabupaten Tulang bawang Barat  adalah dapil yang tidak bisa di remehkan . banyak Politisi gaek, dan Tokoh Masyarakat yang terkenal mencalonkan diri di Dapil ini.kendati demikian  Ia tetap optimis dengan Fikiran masyarakat yang saat ini bisa berfikir sehat yang memiliki dasar pemikiran maju sehingga sudah tidak bisa dibohongi” Tutupnya. (RFz)

Momen Hari Santri, DPW PKB Lampung Lestarikan Khazanah Melalui Musabaqoh Kitab Kuning

Santri membaca kitab kuning

LAMPUNG TENGAH, SAHARA NEWS -- Menindak lanjuti surat DPP PKB No 27636/DPP-03/VI /B.1/X/2018 dalam rangka peringatan Hari Santri  2018. Dalam surat tersebut pihak DPP PKB menginstruksikan kepada  DPC Se Provinsi lampung agar dapat mengirimkan Peserta untuk mengikuti musabaqah kitab kuning.

Menariknya sebelum di gelar kegiatan  Musabaqoh Kitab Kuning di gelar pula seminar Regional tentang RUU Pesantern dan lembaga keagamaan yang di hadiri oleh Pemateri  Ibnu Multazam  Panja Baleg RUU Pesantren FPKB DPR RI), Prof.Dr. Phil.H.Kamaruddin Amin,MA (Dirjen Pendidikan Islam Kementrian Agama RI) Dan  Hj Chununia Chalim,M.Si,M.Kn.,Ph.D ( Wakil Gubernur  Provinsi Lampung Terpilih ).


Dalam seminar terungkap melalui Ibnu Multazam  Panja Baleg RUU Pesantern FPKB DPR RI yang mengatakan bahwa “ RUU ini merupakan inisiasi dari fraksi PKB. RUU pesantren merupakan upaya untuk memberikan rasa keadilan terhadap lembaga pendidikan keagamaan,  memberikan pengakuan terhadap alumni  pondok pesantren dan lembaga keagamaan lainnya. Rancangan Undang-undang (RUU) Ma­dra­sah dan Pesantren untuk saat ini di­coba un­tuk diperjuangkan. Per­jua­ngan panjang tersebut dimulai pada sekitar pertengahan 2016.


“Pel­bagai diskusi dan pe­­r­debatan mewarnai. Namun, tentu saja banyak pihak yang mendukung atas pengajuan draf RUU Pen­di­dik­an Madrasah dan Pesan­tren yang digagas oleh Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) pada 2016 itu ” Tegas  Ibnu Multazam.

Dalam konteks ini,Bapak Ainur Rofiq dari kenterian agama RI Menjelaskan pula bahwa “ ketika Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mengesahkan RUU Madrasah dan Pendidikan Keagamaan men­jadi RUU menjadi angin segar bagi kita semua, uta­­manya kalangan santri. Se­bab, pertama, mem­per­juang­kan RUU Madrasah dan Pe­san­tren tersebut pada hakikatnya memperjuangkan keadilan un­tuk mendudukan sesuatu pada proporsinya dan kapa­si­tasnya.

“ Dengan diterbitkannya RUU pesantren, pesantren memiliki hak rekopmitif yaitu  kebebasan mengatur dirinya sendiri (dalam hal ini pondok pesantren). Selain itu dgn diterbitkan nya RUU pesantren ini maka santri bisa mengikuti ujian formal, alumninya diakui oleh lembaga atau instansi pemerintahan/ swasta terutama dalam dunia kerja.” Ungkap Ainur Rofiq.


Kegiatan Musabaqoh kitab kuning yang di lakukan Partai Kebangkitan Bangsa bertujuan untuk melestarikan dan mengembangkan khazanah keilmuan pesantren yang notabene  telah terbukti menjadi benteng terkokoh dalam menjaga NKRI dari pemahaman keagamaan yang eksklusif dan ekstremis.



Dalam kegiatan ini masing DPC PKB mengirimkan 16 peserta berasal dari 4 pondok pesantren yang di laksanakan pada tanggal 30 Oktober – 1 Novmber 2018 yang berlokasi di pesantren darul hidayah jalan tegal rejo No 1 Kampung Uman kecamatan Bandar mataram kabupaten lampung tengah.  yang nantinya para juara akan mengikuti gran final di DPP PKB Jakarta .



Sementara dalam ajang perlombaan ini dibagi atas usia 16-20 tahun dan 17-23 tahun untuk  jenis kitab yang di perlombakan adalah Fathul Qorib, Nazhom’imrithi, Ihya ulum muddin, dan alfiyah ibnu malik dan jenis yang di lombakan Qiro’atul Kutub,dan Hifzul qutub.



Dalam Sambutannya Wakil Ketua DPW PKB Lampung Jauharoh Haddad Mengatakan bahwa acara ini merupakan kegiatan rutin  setiap tahun secara bergilir di tiap kabupaten kota se provinsi lampungn “ Ujarnya,


Lebih lanjut Wanita yang akrab di sapa kak Jauharoh ini mengungkapkan bahwa “ untuk tahun ini lokasi kegiatan di pusatkan di kabupaten lampung tengah yang Kegiatan ini sebagai bentuk penghargaan terhadap khazanah dan eksistensi pesantren yang telah memberikan konstribusi penting terhadap perjalanan bangsa Indonesia mulai era pra-kemerdekaan sampai saat ini,” Jelasnya pada awak Media. (RFz)

Benarkah Kita Penikmat Hoax?

UIN RIL

BANDAR LAMPUNG, SAHARA NEWS -- Berita bohong atau yang lebih dikenal dengan istilah hoax di Indonesia menjadi masalah yang serius.

Mendatangi UIN Raden Intan Lampung Radio Republik Indonesia, mengadakan talk show dengan tema "Melalui Hari Sumpah Pemuda Cegah Hoax dan Ujaran Kebencian Jelang Pilpres 2019" pada hari Senin (29/10/2018).

"Jangan baperan," kata Prof. Moh. Mukri M.Ag., pada penyampaian materinya. Menyikapi fenomenal hoax yang sering terjadi. Saring dulu bari sharing, itulah seharusnya yang dilakukan oleh penerima berita.

Senada dengan pernyatan Prof.Mukri, selaku perwakilan mahasiswa UIN Lampung Hariz A'rifa'i mengatakan bahwa fenomena hoax bukan hanya sekedar penyebaran berita bohong, tanpa disadari bahwa kita telah memasuki lingkaran hoax.

Tidak hanya menjadi korban hoax, menjadi  penikmat hoax bahkan pencipta hoax sadar atau tidak tetapi harus diakui.

"Pencipta hoax ini ya kita, dan yang menikmati hoax juga kita," Kata mahasiswa yang sering disapa Hariz selaku, PJS Presiden Mahasiswa UIN Lampung.(Tika)

Lapas Klas IIA Kotabumi Ikuti Puncak Perayaan Hari Jadi Kementerian Hukum dan HAM

LAMPUNG UTARA, SAHARA NEWS -- Upacara Hari Dharma Karyadhika (HDKD) ke-73 berlangsung di Rumah Tahanan Klas IIB Kotabumi (selasa 30/10). Upacara ini diikuti oleh empat Satuan Kerja Kementerian Hukum dan Ham Wilayah Lampung Utara yaitu Lapas kelas IIA Kotabumi, Rutan kelas IIB Kotabumi, Rubasan Kotabumi, dan Imigrasi kelas II kotabumi. Perserta upacara hari ini sebanyak 75 orang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Kepala Lapas Kotabumi sebagai Inspektur  Upacara Tetra Destorie  menekankan akan pentingnya sinergitas antara Satuan Kerja yang berada dibawah Kementrian Hukum dan HAM khususnya  wilayah Lampung Utara.

 “Kita Sudah banyak melaksanakan kegiatan untuk menyambut Hari Lahir Kementerian kita tercinta ini mulai dari pekan olahraga bagi WBP, Bakti Sosial, Jalan Sehat Bersama, dan puncaknya adalah Hari Upacara ini, semoga dari rangkaian acara tersebut dapat menambah performance dalam berkerja sesuai tugas dan fungsi kita masing-masing”, ujar Tetra.

  
Pada peringatan HDKD kali ini juga diberikan pengahargaan kepada Kepala Pengamanan Rumah Tahanan kelas IIB kotabumi Bapak Vendra yang berhasil menggagalkan masuknya narkoba ke Rutan Kotabumi dan  Staf Kepala Pengamanan Lapas  M.Musa sebagai ASN teladan.


Dimeriahkan dengan bernyanyi dan potong tumpeng bersama menambah terciptanya kebersamaan antara Satuan Kerja. Kemudian acara di tutup dengan Pemusnahan Barang Hasil Sitaan. (RFz).

P3S Gelar Diskusi Ekonomi Lampung

BPS : Angka Kemiskinan Di Lampung Meningkat Setiap Tahunnya

BANDARLAMPUNG, SAHARA NEWS --Angka kemiskinan di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya, ini disebabkan oleh minimnya lapangan pekerjaan dan meningkatnya pengangguran, khususnya di Provinsi Lampung.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), Provinsi Lampung angka kemiskinan meningkat 0,10% dari tahun 2017 sampai dengan 2018 dan menjadi wilayah termiskin nomor 4 di pulau Sumatera.

Melihat hal tersebut, Pemuda Pemudi Pemerhati Umat (P3U) mengadakan diskusi terbuka di pondok pesantren Mahmudah, Kemiling, Bandar Lampung (28/10/18) mengenai presentasi kemiskinan yang terjadi di Lampung. Dengan mengusung tema "Optimisme Pada Presentasi Penurunan Angka Kemiskinan Nasional".

Dalam diskusi tersebut dihadiri oleh para tamu undangan dan santriwan serta santriwati yang ada di Ponpes Mahmudah. Selain itu, kegiatan ini juga dinarasumberi oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung, Sumarju Saeni, Perwakilan Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, Mas'ud Rifa'i, dan Sekretaris PCNU sekaligus Pimpinan yayasan Mahmudah, Khobibul.

Dalam diskusi tersebut, Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung, Sumarju Saeni mengatakan bahwa kemiskinan bisa diatasi oleh sikap pemuda yang berada diwilayah tersebut, "Pemuda-pemudi seperti P3U ini bisa mengajak masyarakat untuk membuat karya yang bisa menghasilkan, itu juga bisa memperbaiki ekonomi mereka," ujarnya

Dari segi Agama Sekretaris PCNU Provinsi Lampung sekaligus Pimpinan Yayasan Mahmudah mengatakan hal yang berbeda, ia berkata kemiskinan bisa diringankan melalui ibadah dan usaha.

 "Jika masyarakat ini rajin beribadah, berdoa dan terus berusaha, mudah - mudahan itu juga bisa menjadi salah satu jalan untuk mengurangi angka kemiskinan dan memperbaiki perekonomian, karena jika kita tidak sholat apakah rejeki itu akan datang. Maka ibadahnya juga harus diperhatikan yang disertai dengan usaha," ungkapnya

Ketua Bidang dan Pelatihan P3U, Suhelmi berharap juga kepada pemerintah untuk ikut serta berpartisipasi dalam meminimalisir angka kemiskinan.

"Saya juga mengharapkan pemerintah untuk dapat memperhatikan kalangan pemuda agar dapat melanjutkan pendidikannya khususnya pemuda yang kurang mampu, sehingga bisa membantu meningkatkan perekonomian keluarganya," tuturnya.



Sumber : Pemuda Pemudi Pemerhati Umat (P3U), Senin (29/10/2018).

Permenristekdikti Nomor 55 Tahun 2018 Resmi Diteken, OKP Diperbolehkan Masuk Kampus

JAKARTA, SAHARA NEWS --Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir mengesahkan peraturan menteri (permenristekdikti) Nomor 55 Tahun 2018, tentang Pembinaan Ideologi Bangsa.
Dengan adanya Permenristekdikti tersebut, kini Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) antara lain Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), hingga Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) diperbolehkan masuk kampus.


“Dalam Permenristekdikti Nomor 55 Tahun 2018, pasal 1 berbunyi, perguruan tinggi bertanggungjawab melakukan pembinaan ideologi bangsa, NKRI, UUD dan Bhineka Tunggal Ika dalam kokurikuler, intrakurikuler, dan ekstrakurijuler,” kata Menteri Nasir pada Senin (29/10) dalam konferensi pers di Kantor Kemristekdikti Jakarta.

Pembinaan ideologi tersebut, lanjut Nasir, nantinya akan terealisasi dalam bentuk Unit Kegiatan Mahasiswa Pengawal Ideologi Bangsa (UKM PIB).



Sementara anggotaya terdiri dari perwakilan seluruh OKP atau organisasi ekstra kampus yang berada di perguruan tinggi masing-masing, di bawah pengawasan rektor.

“Sekarang yang terjadi, OKP liar di dalam kampus. Dianggap outsider. Sementara mereka ingin mengembangkan demokrasi dengan baik,” kata Menristekdikti.

“Jangan sampai ukm ini jadi provokator, tapi mediator, semua dikendalikan oleh rektor,” imbuhnya.

Sebelumnya, dalam Keputusan Direktur Jenderal Nomor 26/DIKTI/KEP/2002, pemerintah melarang segala bentuk organisasi ekstra kampus di perguruan tinggi, sebagai kelanjutan dari normalisasi kehidupan kampus (NKK).

Namun menurut Nasir, peraturan tersebut malah menyuburkan berkembangnya ideologi radikalisme dan intoleranisme di lingkungan kampus.

Karena itu, Nasir menganggap penting untuk menggandeng kembali seluruh OKP yang sebelumnya sempat `terbuang`, agar menguatkan ideologi kebangsaan di tengah-tengah mahasiswa.

“Jadi nantinya silahkan mahasiswa melakukan kaderisasi, yang penting tidak ada radikalisme. Dan paling penting, ideologi bangsa harus dominan,” terang Nasir.(Konferensi Pers)

Viral! Ini Dia Daftar Nama Penumpang Beserta Kru Lion Air

Daftar 181 Penumpang Pesawat Lion Air yang Jatuh di Tanjung Karawang
29 Oktober 2018 11:24 wib.

Pesawat Lion Air tujuan Jakarta-Pangkal Pinang jatuh di Tanjung Karawang, Jawa Barat, Senin (29/10) pagi. Pesawat dengan nomor penerbangan JT 610 itu mengangkut 181 penumpang, terdiri dari 124 laki-laki, 54 perempuan, satu anak-anak dan 2 bayi.
Basarnas sudah menemukan puing-puing pesawat yang jatuh di laut dengan kedalaman 30 -35 Meter.

Saat ini Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub terus berkoordinasi dengan Basarnas, Lion Air selaku operator dan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Perum LPPNPI untuk melakukan kegiatan pencarian dan penyelamatan terhadap pesawat.

Berikut daftar 181 penumpang tersebut:
1. Rang Adiprana
2. Vivian Afifa
3. Indra Bayu Aji
4. Firmansyah Akbar
5. Wahyu Alldila
6. Resky Amalia
7. Restia Amelia
8. Muhammad Andrian
9. P. Anggrimulja
10.  Dede Angraini
11. Liu Anto
12. Vicky Ardian
13. Arfiyandi
14.  Reni Ariyanti
15. Riyan Aryandi
16. Chairul Aswan
17. Paul Ayorbaba
18. Fauzan Azima
19. Naqiya Azmi
20. Berly Boen
21. Adoni Bongkal
22. Matth Bongkal
23. Hari Budianto
24. Ar. Budiastuti
25.  Ken Cannavaro
26.  Liu Chandra
27.  Fe Christanto
28.  Ariska Cici
29.  Dadang
30.  Nursi Damanik
31.  Dia Damayanti
32.  Dary Daryanto
33.  Janu Daryoko
34 . Prato Dewanto
35.  Inayah Dewi
36. Jannatun Dewi
37.  Sui Di
38.  Dolar
39.  Dony
40.  Dwinanto
41.  Abdul Efendi
42.  Capt. Efendi
43. Jan Efriyanto
44. Sri Endang
45.  Eryanto
46.  Xhe Fachridzi
47.  Mohammad Fadillah
48.  Der Febrianto
49.  Filzaladi
50.  Fiona Ayu Zen
51. Trie Gautama
52. Achmad Hadi
53. Tri Hafidzi
54.  Fifi Hajanto
55.  Ibnu Hantoro
56.  Hardy
57. Fais Harharah
58. Darw Harianto
59. Har Harwinoko
60. Chandra Hasan
61 Has Hasnawati
62. Hedy
63. Hendra
64. Herju Herjuno
65. Dewi Herlina
66. Henny Heuw
67. Ambo Malis HM
68. A Innajatullah
69. Dicky Jatnika
70. Ervin Jayanti
71. Muhammad Jufri
72. Tami Julian 
73. Juma Jumalih
74. HK Junaidi
75. Dodi Junaidi 
76. Vera Junita
77. Karmin Karmin 
78. Y Kartikawati
79. Kasan
80. Tesa Kausar
81. Abdul Khaer
82. Sui Khiun
83. Khotijah
84. Chandra Kirana
85. Ariauw Komardy
86. Igan Kurnia
87. Mariya Kusum
88. Liany
89. Linda
90. Luhba Toruan
91. Mahheru
92. Andr Mangredi
93. Martono
94. Sekar Maulana
95. Mito
96. Moejiono
97. Monni
98. Msyafii
99. Akma Mugnish
100. Murdiman
101. Murita
102. .Muhammad Nasir
103. Njat Ngo
104. Nie Nie
105. Zulva Ningrum
106. NoeGrohantoro
107. Noorviantoro
108. Agil Nugroho
109. Hesti Nuraini
110. Joyo Nuroso
111. Nurramdhani
112. Onggomardoyo
113. Yoga Perdana 
114. Chris Prabowo
115. Riwan Pranata
116.  Rio Pratam
117. Junior Priadi
118. Ruslian Purba
119. Puspita Putri
120. Fatikah Putty
121. N Rabagus
122. Shan Ramadhan
123. Ruma Ramadhan
124. Muchta Rasyid
125. Ema Ratnapuri
126. Rebiyanti
127. Nur Rezkianti
128. Rijalmahdi
129. Muhammad Riyadi
130. Imam Riyanto
131. Akhim Rokhmana
132. Romhan Sagala
133. Sah Sahabudin
134. Martua Sahata
135. Ubaidi Salabi
136. Nikky Santoso
137. Yunit Sapitri
138. Mawar Sariati
139. Ase Saripudin
140. HiSaroinsong
141. Sas Sastiarta
142. Rudolf Sayers
143. Nata Setiawan
144. Cosa R Shabab
145. Shella
146. Sian
147. Man Sihombing
148. Yul Silvianti
149. Nu Sitharesmi
150. Nia Soegiyono
151. Rizal S. Putra
152. Mack Stanil
153. Eka M Suganda
154. Rank Sukandar
155. Idha Susanti
156. Rober Susanto
157. Wahyu Susilo
158. Eko  Sutanto
159. Eling Sutikno
160. Sya Syahrudin
161. Hendra Tanjaya
162. Tan Mr Toni
163. Trianingsih
164. Maria Ulfah
165. Bambang Usman
166. Verian Utama
167. Miche Vergina
168. Wanto
169. Wendy
170. Radik Widjaya
171. Krisma Wijaya
172. Daniel Wijaya
173. Andr Wiranofa
174. Witaseriani
175. Wulurastuti
176. Nicko Yogha
177. Reo Yumitro
178. Yuniarsi
179. Yunita
180. Bayi 1
181.  Bayi 2

Selain 181 penumpang, pesawat itu juga  membawa 7 kru. Berikut daftar pilot dan awak kabin pesawat nahas tersebut berdasarkan data Kemenhub:
1. Bhavve Suneja (Pilot)
2. Harvino (Co-pilot)
3. Shintia Melina (Supervisi pramugari)
4. Citra Novita Anggelia Putri (Pramugari)
5. Alfiani Hidayatul Solikah (Pramugari)
6. Fita Damayanti Simarmata (Pramugari)
7. Mery Yulyanda (Pramugari).
Demikian.


Sumber : Kemenhub dan Lion Air

Pemuda Hari Ini, Pemimpin Masa Depan

BANDAR LAMPUNG, SAHARA NEWS -- Salah satu konsep yang ditetapkan oleh bangsa Indonesia sebagai upaya menghadapi serangan dan gangguan dari dalam maupun luar negeri yakni Sistem Pertahanan Semesta (Sishanta).

Sejarah telah membuktikan bahwa bumi Indonesia memiliki daya tarik yang kuat terhadap bangsa lain untuk menguasainya. Karenanya seluruh elemen masyarakat harus paham dan terlibat dalam upaya bela negara.

Bukti nyata dari Alumni Parade Cinta Tanah Air (PCTA) Provinsi Lampung sebagai upaya mempersiapkan diri untuk membenahi negara yakni dengan mengadakan sarasehan temu alumni pada hari Sabtu (27/10/2018) di Balai Kratun Provinsi Lampung.

Kegiatan tersebut diawali dengan pembekalan meteri bela negara menghadapi ancaman nonmiliter oleh Idham Faca, S.T., M.M selaku staf utama PKP Provinsi Lampung.

"Ancaman nonmiliter ini dapat muncul dari segi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, keselamatan umum, teknologi dan legislasi," kata Idham pada penyampaian materinya.

Sebagai iron stock (generasi penerus) pemuda harus optimis sehingga refleksi dari tindakannya adalah semangat mempersiapkan diri, tidak hanya sekedar paham mengkritisi.

"Pasti tiba masanya pemuda hari ini menjadi pemimpin bangsa di masa depan," kata Hariz A'rifa'i selaku ketua alumni PCTA Provinsi Lampung.(Tika)

SDN 1 Tanjung Agung Kabupaten Tanggamus Ambruk

TANGGAMUS, SAHARA NEWS --SDN 1 Tanjung Agung Kecamatan Kotaagung Barat Kabupaten Tanggamus ambruk, Sabtu (27/10/2018) pagi.

Dari pantauan di lokasi satu lokal ruang kelas SDN 1 Tanjung agung tersebut atap gentengnya ambruk, tidak ada korban jiwa dalam kejadian itu.

Menurut keterangan salah satu dewan guru yg diwawancarai jurnalis pesonalampungnews.com (Partner Sahabat Nusantara) mengatakan, "kejadiannya tadi pagi sekitar jam 9 ,memang lokal itu sudah tidak dipakai lagi sekitar 4 hari ini, karna mengantisipasi ambruk nya atap genteng sekolahan itu yang sudah ada tanda-tanda mau ambruk, "katanya.

Saat ditanya keberadaan kepala sekolah untuk dikonfirmasi tentang ambruknya bangunan tersebut, dewan guru itu mengatakan sedang keluar.

"kepala sekolah sedang keluar, "ujar noveri salah satu dewan guru yang sedang akan membuat laporan ke upt dan dinas pendidikan karna sinyal di pekon tanjung agung susah.

" Saya mau membuat laporan dulu pak, jadi harus ke arah kecamatan wonosobo kebetulan hari sabtu libur.

Selang beberapa waktu datang orang dari dinas pendidikan, bapak Andi susanto yang kebetulan berdomisili di kecamatan wonosobo yg berdekatan dengan lokasi kejadian.(Junaidi)

Lawan Hoax, Sahabat Demokrasi Ajak Kesadaran Berdemokrasi

Sahabat Demokrasi

BANDAR LAMPUNG, SAHARA NEWS -- Sahabat Demokrasi kembali menggelar Diskusi Sabtuan. Tema yang diusung ialah Partisipasi Publik dalam Sistem Demokrasi di Indonesia dan menghadirkan dua orang pembicara, Nanang Trenggono, Ketua KPU Provinsi Lampung dan Fatikhatul Khoiriyah, Ketua Bawaslu Provinsi Lampung, Sabtu(27/10).

Dalam Diskusi yang dilangsungkan di Sekretariat Sahabat Demokrasi tersebut, Fatikhatul menyoroti bahwa partisipasi publik tidak hanya dicerminkan dengan kehadiran masyarakat di TPS. Dalam konteks pelaksaan demokrasi, sangat diperlukan pihak-pihak yang memberikan penyadaran terhadap publik untuk melawan dampak buruk proses pelaksaanaan demokrasi sendiri.

“Partisipasi publik tidak hanya dicerminkan dengan kehadiran masyarakat di TPS. Dalam konteks pelaksaan demokrasi, sangat diperlukan pihak-pihak yang memberikan penyadaran terhadap publik untuk melawan dampak buruk proses pelaksaanaan demokrasi sendiri” ujarnya.

Khoir menambahkan bahwa dengan pesatnya arus teknologi, di samping membawa dampak positif yang luar biasa, di sisi lain juga membawa dampak yang negatif. Proses kampanye untuk pemilu 2019 yang sedang berlangsung misalnya, banyak diwarnai oleh hoaks.

“Pendidikan politik harus dilaksanakan juga oleh masyarakat itu sendiri. Melalui pihak-pihak yang mempunyai pengetahuan politik harus memahamkan warga masyarakat agar tidak diwarnai oleh hoaks” kata Ketua Bawaslu Provinsi Lampung tersebut.

Di sisi lain, Nanang menambahkan bahwa penyelenggara pemilu memiliki banyak keterbatasan dalam pelaksanaan pemilu. Sebagai contoh, dalam melayani pemilih disabilitas, penyelenggara pemilu di daerah masih sangat mengalami kendala karena berkaitan dengan keterbatasan anggaran. Terdapat regulasi-regulasi yang juga terkadang menjadi problem dalam konteks pelaksanaan demokrasi. Di sisi lain, kesadaran politik masyarakat sendiri masih sangat perlu ditingkatkan.

“penyelanggara pemilu memiliki banyak keterbatasan dalam pelaksanaan pemilu. Sebagai contoh, dalam hal melayani pemilih disabilitas, penyelenggara pemilu mengalami berbagai kendala baik dari segi anggaran ataupun penambahan kalangan professional dalam berbahasa isyarat” tuturnya.

Siti Khoiriah, Ketua Sahabat Demokrasi selaku moderator menambahkan bahwa penyelenggara pemilu saat ini dihadapkan dalam keadaan yang cukup pelik. Kesalahan dalam kinerja, kerap mendapat kritik dan cacian dari pihak-pihak tertentu, namun sebaliknya, kinerja yang baik justru tidak mendapat ekspose, sehingga butuh aktor-aktor yang mampu menjadi katalisator untuk melawan hal tersebut.

“penyelenggara pemilu saat ini dihadapkan dalam keadaan yang cukup pelik. Kesalahan dalam kinerja yang kerap kali mendapat kritik dan cacian dari pihak-pihak tertentu. Namun sebaliknya, kinerja yang baik justru tidak mendapat ekspose, sehingga butuh aktor-aktor yang mampu menjadi katalisator untuk melawan” tutup Khoir di akhir diskusi.(Adf)

Pejabat Eselon Tiga Dan Eselon Empat Pemkab Lamtim Diroling

Pejabat Eselon Tiga Dan Eselon Empat Pemkab Lamtim Diroling

LAMPUNGTIMUR, SAHARA NEWS --Guna memberi penyegaran dalam lingkup Organisasi Perangkat Daerah (OPD),  Bupati Lampung Timur, Chusnunia Chalim Melantik dan Mengambil Sumpah 202 Pejabat Eselon III dan IV yang menduduki jabatan baru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.

Adapun rincian pejabat terlantik pada upacara pelantikan yang diselenggarakan di Gedung Pusiban Komplek Pemda Kabupaten Lampung Timur itu antara lain,  Pejabat Administrator Eselon III sebanyak 74 orang,  Pejabat Pengawas Eselon IV sebanyak 118 orang,  dan Pejabat Fungsional sebanyak 10 orang. 

Dalam sambutannya,  Bupati Lampung Timur Chusnunia Chalim mengatakan, "sumpah seperti yang tadi telah dilaksanakan bukan hanya disaksikan oleh manusia tetapi juga disaksikan oleh Tuhan yang maha kuasa dan yang maha esa, sumpah yang kita ucapkan itu konsekuensinya lahir dan batin".

"Sehingga meskipun tanpa pesan dari bupati dan wakil bupati kewajiban berkenaan dengan sumpah itu akan berakhir sampai dengan bapak ibu menarik sumpahnya yakni sampai selesainya jabatan ini sehingga sumpah itu bisa kita pertanggung jawabkan dihadapan Tuhan dan lahir batin, mohon untuk dipegang erat-erat. ".

Lebih lanjut,  Nunik sapaan akrab Chusnunia itu berpesan kepada seluruh ASN yang baru saja dilantik untuk dapat memberikan yang terbaik, "sebagai bupati, ketika menjabat jangan membeda-bedakan baik layanan kepada publik maupun loyalitas kepada pimpinan sesuai dengan tugas bapak ibu".

Hal senadapun diungkapkan Wakil Bupati Lampung Timur Zaiful Bokhari dan berpesan agar ASN yang baru saja dilantik ataupun sudah dilantik agar dapat bekerja secara profesional sesuai dengan fungsinya masing-masing.

"Alhamdulillah pada sore hari ini telah dilaksanakan pelantikan untuk eselon 3 dan eselon 4 dilingkungan pemerintah Kabupaten Lampung Timur, saya ucapkan selamat kepada seluruh aparatur yang telah menjalankan kewajibannya, perlu kita ketahui bersama bahwa alih tugas atau mutasi dalam tatanan aparatur sipil negara adalah hal yang biasa dalam rangka penyegaran".

"Saya berpesan kepada seluruh aparatur sipil negara baik yang baru saja dilantik maupun yang sudah dilantik agar betul-betul bisa melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional dan bisa mempertanggung jawabkan kinerja masing-masing. Saya selaku wakil bupati akan melakukan pengawasan terhadap seluruh ASN baik yang baru dilantik maupun yang sudah lama dilantik". Hadir pula pada acara pelantikan,  Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Timur,  Syahrudin Putera, Kepala Inspektorat Kabupaten, Nurdin Sifrijal dan para kepala OPD dilingkungan Pemkab Lampung Timur.(Jauhari)

Muslim Lampung, Lakukan Aksi Damai Bela Kalimat Tauhid Di Tugu Adipura

Aksi di Adipura

BANDARLAMPUNG, SAHARA NEWS --Ratusan orang yang tergabung dalam Forum Umat Islam Bersatu (FUIB) provinsi Lampung menggelar aksi damai bela kalimat tauhid sebagai bentuk solidaritas atas pembakaran bendera tauhid yang dilakukan oknum banser di Garut, Jawa Barat, beberapa waktu lalu. Aksi damai digelar di tugu Adipura, Jumat (26/10/2018) siang.

Ketua umum FUIB Dr. KH. Buchori Abdul Shomad, M.A mengungkapkan dalam orasinya bahwa FUIB mengutuk tindakan yang dilakukan oleh oknum banser yang telah membakar kalimat tauhid yang merupakan lambang kebesaran umat Islam.

" Kami minta kepada aparat penegak hukum untuk menangkap oknum banser tersebut dan diproses sesuai hukum yang berlaku agar dapat memberikan efek jera dan tidak akan ada lagi yang mengulang hal yang sama," tegasnya.

KH. Buchori menuntut agar oknum banser tersebut meminta maaf kepada seluruh umat Islam di Indonesia.

" Karena perbuatannya telah menodai Agama dan melukai hati umat Islam di Indonesia," ucapnya.

KH. Buchori juga menghimbau kepada seluruh masyarakat Lampung agar jangan mudah terpancing isu-isu yang menyesatkan dan memicu terjadinya tindakan anarkis.

" Kami juga menghimbau kepada umat muslim di Lampung agar tidak mudah terprovokasi dan selalu menjaga ukhuwah islamiyah," tandasnya.

Diketahui ratusan orang yang tergabung dalam Forum Umat Islam Bersatu (FKUB) provinsi Lampung yang merupakan gabungan lebih dari 40 ormas tersebut lebih dulu menunaikan sholat jumat di Masjid  yang terletak di jalan Raden Intan. Selepas menunaikan sholat jumat, massa berjalan kaki (long marc) menuju tugu Adipura. (Sus)

DR MEH : Saya Percaya Aparat Mampu Hadirkan Rasa Aman Di Pilres 2019

FGD Forum Nasional Jurnalis Indonesia

JAKARTA, SAHARA NEWS -- Paska Pilpres 2014 peta politik kekuasaan terbagi menjadi dua poros besar yakni poros pendukung pemerintah di pimpin PDIP dan kelompok oposisi di pimpin Gerindra. "Konflik terbuka pertama antara dua kekuatan ini saat Pilkada DKI 2017  antara kelompok Islam politik dan calon dukungan penguasa di satu sisi bersama jejaring politiknya", ujar peneliti senior dari Network for South East Asian Studies ( NSEAS) DR. Muchtar Effendi Harahap (MEH) dalam diskusi media yang di gelar Forum Nasional Jurnalis Indonesia (FNJI) dengan tema Political Power Mapping menuju 2019 di Jakarta, Rabu (22/10/2018).



Menurut DR. MEH, jelang Pemilu 2019 kini muncul fenomena anti calon patahana yakni kekuatan oposisi rakyat yang kecewa akibatnya gesekan di tingkat masyarakat  membesar meski fenomena ini masih di ranah media sosial belum meluas menjadi konflik terbuka akibat perbedaan pilihan politik.



"Saya percaya sekeras apapun perseteruan warga di media sosial atau kegaduhan yang di ciptakan di media mainstream tidak akan meluas menjadi konflik horisontal, lihat saja betapa seramnya Pilgub DKI Jakarta lalu di gambarkan oleh media, tapi rakyat baik-baik saja aman dan damai seluruh tahapan proses Pilkada sehingga pada Pemilu 2019 nanti sepertinya akan tetap aman, sebut DR. MEH



Lanjut MEH, pemerintah dalam hal ini aparat keamanan (Polri) harus mampu menghadirkan keamanan nasional dan ketertiban sosial politik sehingga tercipta suksesi kekuasaan yang damai dan bersarkan prinsip demokrasi yang jujur dan adil. "Saya masih percaya bahwa aparat mampu menciptakan situasi aman itu dan telah beberapa kali terbukti bahwa rakyat makin cerdas dan tak mudah terprovokasi dengan berbagai isu hoaks", tegas DR MEH.



Sementara itu, pembicara berikutnya dari analis media Toha Almansur dalam pemaparannya di depan peserta dari berbagai media ini menegaskan, pertarungan keras antara Jokowi dan Prabowo jilid 2 ini memang sangat tajam di lini media baik mainstream maupun di media sosial tapi pada realitas di lapangannya tak ada pertarungan itu di tingkat bawah



"Jadi meski tensi tinggi di media, rakyat di tingkat bawah adem-adem saja tak banyak menimbulkan gesekan. Dalam kasus pembakaran bendera tauhid pada peringatan hari santri di Jawa Barat kemarin itu adalah insiden-inseden kecil secara kebetulan dan baru masif kerika ada aksi dan reaksi dari 2 belah pihak namun masih yakin tak banyak berpengaruh atau menimbulkan konflik luas di masyarakat" tegas mantan aktifis pemuda berbasis masa Islam modernis ini.



Menurut analisis Toha, momentum politik saat ini sangat terpengaruhi oleh gerakan besar yang di inisiasi oleh GNPF Ulama yaitu gerakan 411 dan  212 berujung putusan politik berjudul  ijtima ulama jilid I dan II. Kemudian di respon Jokowi dengan mengambil ulama dari 411 dan 212 Kiai Ma'ruf.



"Gerakan 411 dan 212 ini adalah sebuah rekayasa politik bagi pendukung pemerintah sedangkan bagi oposisi ini adalah sebuah pembeda untuk memperjuangkan keadilan"



"Gerakan 212 adalah momentum gerakan umat Islam membela dan memperjuangkan kebenaran. Tapi di mata kelompok pro petahana, gerakan ini dianggap sebagai sebuah rekayasa politik untuk menghantam penguasa"



Tapi apapun perbedaan pandangan terhadap gerakan tersebut, menurut Toha, terbukti banyak mempengaruhi konstelasi politik nasional, pungkasnya.****

Ada Apa? Kepala Sekolah SMAN 1 Kota Gajah Usir Wartawan

Kepala SMA Negeri 1 Kota Gajah

LAMPUNG TENGAH, SAHARA NEWS -- Kepala SMA Negeri 1 Kota Gajah, Lampung Tengah Dasiyo Priambodo telah berlaku arogan dengan menantang berkelahi dan mengusir dua orang wartawan yang saat itu meminta klarifikasi terkait kebijakan sekolah dalam pelaksanaan program sekolah.

Kejadian memalukan itu bermula saat kedua wartawan dari surat kabar Abdullah dari Cahaya Media juga wartawan media siber cahayalampung.com dan Ersyan dari surat kabar Journal Nusantara juga wartawan journalnusantara.co.id dan sinarlampung.com mendatangi Kepala Sekolah di ruang kerjanya, Jum'at (19/10/2018), setelah beberapa saat Dasio naik pitam dengan menggebrak meja milik negera serta  mengusir awak media tersebut dari sekolah yang juga milik negara.

Sebenarnya, menurut Ersyan, yang ikut saat itu, ia bersama rekannya Abdullah, mereka hanya mengkonfirmasi seputar penggunaan serta pengelolaan keuangan sekolah seperti  jumlah murid, Program Indonesia Pintar (PIP), iuran siswa dan dana Bantuan Oprasional Sekolah (BOS) dan meminta klarifikasi surat edaran untuk para wali murid nomor: 420/409/C.2/D.1/2018 Serta penarikan uang kepada puluhan kantin yang ada di sekolah tersebut.


"Kami hanya meminta klarifikasi hal-hal yang menyangkut pengelolaan keuangan program seperti PIP, dana BOS dan adanya surat edaran untuk para wali murid serta pungutan uang kepada puluhan pemilik kantin sekolah sekolah dan saat kami menanyakan terkait kartu asuransi siswa Dasiyo terlihat mulai tinggi nadanya, dengan meminta agar dapat menghadirkan nara sumber/wali murid kehadapannya, ya tidak tidak mungkin lah kami menghadirkan narasumber karena jelas di atur dalam undang undang dan Kode Etik Jurnalistik untuk tidak menyebut dan membuka narasumber, harus dia (Dasiyo) paham hal ini," tutur Ersyan.


Dalam pengakuannya, Abdullah  mengungkapkan, "Dasiyo tidak hanya marah-marah ga jelas, kemungkinan karena merasa dicecar  pertanyaan, akhirnya Dasiyo mengusir kami dan ia juga akan lapor polisi, ungkap Abdullah.


Dalam kejadian tersebut lanjut Abdullah, tiba-tiba datang seorang wanita belum diketahui namanya yang juga guru SMA Negeri 1 Kota Gajah ternyata istri Dasiyo yang juga ikut-ikutan mengusir wartawan.

“Saya ini istrinya (Dasiyo), mau apa, keluar-keluar,” ujar Abdullah menirukan ucapan wanita yang mengaku istri Dasiyo.

Untuk menghindari keributan, kedua wartawan tadi memilih keluar pergi meninggalkan ruang kerja Kepala Sekolah, mereka akan terus menindaklanjutinya.


"Kami akan menindaklanjutinya, karena apa yang kami konfirmasi terdapat indikasi korupsi dan masalah ini akan kami serahkan kepada pihak aparat penegak hukum, untuk apa kami melayani gaya-gaya preman itu, malu lah, apa lagi itu sekolahan, tempat mendidik anak-anak, masak gaya-gaya preman harus kita pertontonkan," tutur Ersyan.


Menanggapi hal ini, Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Lampung, Donny Irawan mengatakan, seharusnya kepala sekolah tidak berlaku demikian.


"Kepala sekolah bisa menerima wartawan dengan baik, tidak berlaku demikian, selagi wartawan bisa menunjukkan identitasnya maka pihak mana pun dapat menyambutnya dengan baik, kalau persoalan lapor melapor nantinya jadi tidak baik," ujar Donny, Rabu (24/10).(jn)

Kasus Dugaan Korupsi, Mantan Kabid Dinas Pekerjaan Umum Jadi Tersangka

Kasus Dugaan Korupsi, Mantan Kabid Dinas Pekerjaan Umum Jadi Tersangka

LAMPUNG TIMUR, SAHARA NEWS --Mantan Kepala Bidang (Kabid) Jalan dan Jembatan sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pekerjaan Umum (PU) Lampung Timur Idhamsyah resmi di tetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Lamtim.

Penetapan tersangka terkait kasus dugaan korupsi peningkatan ruas jalan Rajabasa Lama Induk di Jalan Way Kambas kecmatan Labuhan Ratu kabupaten Lamtim tahun anggaran 2016.

Kepala Kejari Lamtim Syahrir Harahap mengatakan, tersangka Idhamsyah pada tahun 2016 merupakan PPK di dinas PU yang memberikan persetujuan terhadap pelaksanaan pekerjaan maupun pihak yang menandatangani kontrak.

Menurut Syahrir, untuk kerugian berdasarkan dari pemeriksaan BPKP provinsi Lampung yang di temukan kerugian negara sebesar Rp 1,5 Milyar.

“Saat itu (tahun 2016), tersangka merupakan PPK di Dinas PU Lamtim, di temukan ada keterlibatan tersangka dalam penandatanganan kontrak pekerjaan tersebut, dan di temukan kerugian negara sebesar satu setengah milyar rupiah,”terang Syahrir di ruang kerjanya, Selasa (23/10/2018).

Lanjutnya, proses pemeriksaan kasus tersebut akan terus berjalan, jika nanti ada pegembangan atau pihak-pihak lainnya yang ikut berperan terjdinya kerugian negara ini, maka akan dilakukan proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

“Jika dari hasil pemeriksaan tersangka di temukan ada pihak lain yang terlibat dalam kasus peningkatan ruas jalan tersebut maka tidak menutup kemungkinan akan kita tahan,”jelasnya.

Dikatakan Syahrir, tersangka sebelumnya sudah dilakukan pemeriksaan bertahap sebanyak lima kali dengan setatusnya pada saat itu sebagai saksi, namu dari hasil pemeriksaan lebih jauh di temukan ada keterlibatan yang bersangkutan, sehingga dinaikan sebagai tersangka.

Sebelumnya pihak kejari Lamtim juga telah menetapkan Kuasa direktur perusahaan yang memenangkan kontrak peningkatan ruas jalan sebagai tersangka.

“Jadi sudah ada dua orang tersangka yang sudah kita tahan, karena di duga telah merugikan negara hingga milyaran rupiah, nanti kita lihat hasil pemeriksaan lebih jauh terhadap kedua tersangka ini, apakah ada keterlibatan pihak-pihak lainnya,”pungkasnya. (Red)