Jelang Satu Abad, NU Rancang Arus Baru Ekonomi Nusantara

Jelang Satu Abad, NU Rancang Arus Baru Ekonomi Nusantara

JAWA BARAT, SAHARA NEWS - Baru saja Lakspesdam NU gelar Rapat Koordinasi Nasional 

pada 22-24 Desember 2018 dalam rangka menuju satu abad NU.

Kegiatan yang bertemakan Merancang Arus Baru Ekonomi Nusantara dan Sumberdaya Manusia NU dihadiri pengurus PC/PW Lakpesdam NU se-Indonesia, termasuk di dalamnya Lakspesdam NU Provinsi Lampung, dilaksanakan di Balai Besar Latihan Kerja Luar Negeri (Cevest) Kota Bekasi Jawab Barat.

Alasan tema yang diusung terkait arus baru ekonomi nusantara dan SDM NU, didasarkan bahwa Indonesia akan mengalami bonus demografi pada tahun 2030-an. Berbicara SDM hari ini, Indonesia sudah menjalani era yang disebut dengan Revolusi Industri 4.0. Era ini ditandai dengan maraknya dunia internet dan digital dengan menekankan kepada kemampuan kecerdasan buatan (artifical intelegence) yang mampu menggerakan dan mempekerjakan mesin pintar sehingga pekerjaan yang hari ini dikerjakan oleh manusia diganti dengan mesin.

Efeknya akan banyak lapangan pekerjaan yang digantikan dengan robot. Ini adalah ancaman sekaligus tantangan masa depan yang tentu berimplikasi pada kesejahteraa ekonomi dan kesenjangan sosial.

Karenanya, Lakpesdam hari ini harus menjadi jawaban yang bertanggung jawab atas SDM NU baik di pendidikan, kaderisasi, pendidikan politik dan pelayanan kesehatan.

Rakornas ini dibuka langsung oleh Ketua Umum PBNU KH. Said Aqil Siradj dan Katib Aam PBNU KH. Yahya Cholil Tstaquf dan dihadiri tidak hanya oleh para pengurus Lakpesdam NU dari seluruh Indonesia, namun juga diikuti oleh Lakpesdam PCINU dari sejumlah negara, di antaranya Malaysia, Singapore, dan Uzbekistan.

Dalam Rakornas tersebut diisi dengan Dialog dan Rapat Pleno I yang membahas perkembangan Lakpesdam di semua wilayah. (Wury/Abdul Qodir Zaelani)

UOB: Ekonomi RI Bak Roller Coaster Di Tahun Politik 2019

Bank UOB

JAKARTA, SAHARA NEWS- Kondisi perekonomian Indonesia pada semester I-2019 diproyeksi menghadapi banyak tantangan. Sejumlah guncangan yang ada di 2018 masih akan bertahan hingga tahun depan.

Senior Vice President Head of Economics & Research Finance and Corporate Service Bank UOB Indonesia Enrico Tanuwidjaja mengilustrasikan, kondisi perekonomian Indonesia akan bak roller coaster di semester satu tahun depan.

"Kondisi di semester I akan seperti roller coaster. Oleh karena itu Indonesia akan tumbuh melambat sedikit. Pertumbuhan pasar juga seperti ini saja," kata Enrico di Jakarta, Rabu (19/12/2018).

Enrico menjabarkan ada dua faktor yang mempengaruhi laju ekonomi Indonesia tahun depan, faktor siklus (cyclical) dan faktor struktural. Faktor siklus merupakan faktor yang cepat datang dan pergi (come and go). Sementara, faktor struktural adalah faktor yang menyebabkan perubahan namun prosesnya lebih lama.

Dari faktor siklus, di tahun 2019 salah satu tantangannya adalah ketidakpastian akibat tensi perang dagang Amerika Serikat (AS) dan China. Hal itu masih akan bertahan di 2019.

Dari faktor struktural kondisi Current Account Deficit (CAD) yang melebar saat ini akan berdampak pada kondisi tahun depan. Sementara, suku bunga The Fed akan lebih stabil lantaran sudah cukup agresif tahun ini.

"Faktor siklus masih akan berlanjut tapi akan mereda pada akhir semester satu. Volatilitas masih akan tinggi," tambah Enrico.

Menurut Enrico, dalam kondisi seperti ini Indonesia memiliki kesempatan untuk menciptakan kebijakan yang berjangka panjang.

Kendati akan dihantam sejumlah goncangan, lanjut Enrico, Indonesia akan tahan banting di semester I-2019. Ia mengatakan, Indonesia akan cenderung stagnan dan perlu menstabilkan kondisi sebelum 'lari kencang' di semester II.

"Ibarat mengendarai sepeda kita perlu stabilkan keadaan dulu. Tidak boleh berhenti tapi perlu distabilkan dan melambat. Jangan ekspansi dulu sampai separuh dua," imbuhnya.

Selain itu, komunikasi ke pasar secara langsung juga harus dilakukan lebih gencar. Dunia harus tahu bahwa Indonesia sudah terbukti tahan banting, katanya. (CNBC/Rival)

Gara-gara Makian Ke Prabowo, Bupati Boyolali Dilaporkan Ke Bareskrim

Aksi tolak Prabowo di Boyolali beberapa hari yang lalu.

JAKARTA, SAHARA NEWS - Dilansir dari media Detik.com,- Bupati Boyolali Seno Samodro dilaporkan ke Bareskrim Polri terkait polemik tampang Boyolali . Seno dilaporkan karena memaki Prabowo Subianto.
Seno dilaporkan oleh seorang warga bernama Ahmad Iskandar. Pelaporan itu didampingi Tim Advokat Pendukung Prabowo.

"Hari ini kita melaporkan Bupati Boyolali, Seno Samodro terkait dengan ujaran kebencian yang dilakukan Seno Samodro dalam hal ini mengatakan Pak Prabowo Subianto, menghina Pak Prabowo Subianto menyamakannya dengan ucapan hewan, ucapan as* yang dalam bahasa Jawa artinya itu an**ng," kata juru bicara Tim Advokat Pendukung Prabowo Hendarsam Marantoko di Bareskrim, gedung KKP, Jalan Medan Merdeka Timur, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (5/11/2018).

Laporan itu teregistrasi dengan nomor LP/B/1437/XI/2018/Bareskrim tertanggal hari ini. Seno dituduh melakukan tindak pidana terhadap ketertiban umum sebagaimana Pasal 156 KUHP, jo Pasal 15 KUHP UU Nomor 1 Tahun 1946.

"Jadi ini yang kita gunakan Pasal 156 KUHP, menyebarkan kebencian di depan umum. Jadi itu juncto Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang nomor 1 tahun 1946. Nah junctonya itu menyebabkan keonaran di masyarakat. Jadi artinya dengan perkataan yang menyamakan Pak Prabowo dengan hewan, ini kan penghinaan yang begitu berat," ujarnya.

Hendarsam menilai ucapan Seno sangat tidak beradab dan tidak senonoh. Pihaknya membawa rekaman video, capture video juga dokumen dari pemberitaan sebagai bukti dalam pelaporannya.

"Jadi kita melihat apapun alasannya menyamakan capres yang sedang berkontestasi dengan partai terlapor, ini sangat tidak pantas dan tidak etis. Kan sudah menyampaikan demokrasi sejuk, demokrasi damai, program yang selama ini kita sepakat bersama," ujarnya.

Hendarsam mengatakan tidak ada instruksi dari Prabowo terkait laporan ini. Pihaknya tidak terima dengan ucapan yang dipersoalkan itu.

"Oh nggak ada, Pak Prabowo itu orangnya negarawan lah. Cuma kami nggak terima aja digituin. Kalau satu dibiarkan, nanti yang lain akan ikut-ikutan," ucapnya.
Sementara itu, Ahmad Iskandar mengaku tidak terima dengan makian Seno. Sebab, menurutnya, saling menjelekkan akan membuat orang tidak tenang.

"Saya tidak rela, saya tidak terima seperti ini, soalnya kalau kita saling menjelekkan di depan orang-orang, di depan masyarakat umum, itu akan membuat orang tidak tenang," pungkasnya. (***)

FGD Kopma GPII Simpulkan Sosialisasi Anti Hoax Masih Sebatas Propaganda

FGD PP Kopma GPII

JAKARTA, SAHARA NEWS -- Di tengah masa kampanye pemilihan umum tahun 2019 ini, Pimpinan Pusat Korps Mahasiswa Gerakan Pemuda Islam Indonesia (PP Kopma GPII) menggelar diskusi terbuka dengan mengambil tema 'Konsekuensi Hukum & Dampak Negatif Kampanye Hitam di Media Sosial' di kawasan Jakarta Pusat, Jumat (02/11/2018).


Nampak hadir menjadi pembicara kali ini adalah Ardy Mbalembout SH M.H., C.L.A Ketua Kongres Advokasi Indonesia (KAI) Jakarta, drg. Arief Rosyid, MKes (Ketua Umum Pengurus Besar HMI 2013 - 2015), Lutfhi Hasanal Bolqiah (Mahasiswa Pascasapol UI) dan Aditya Nugraha Iskandar SH (Pegiat Medsos)


Lutfhi Hasanal Bolqiah (Mahasiswa Pascasapol UI) dalam diskusi mengatakan, dalih utama penangkalan xoax yang dilakukan oleh negara adalah stabilitas politik, bukan kebenaran. Negara tidak perduli dengan scientification debate mengenai kebenaran, sejauh ini kebijakan negara kerapkali muncul dari determinasi kepentingan tertentu bukan hasil riset.


"Saya ingin husnudzon dan memandang negara sedang berupaya untuk menjaga stabilitas politik, karena tentu saya tidak melihat keinginan negara untuk masuk dalam perdebatan ilmiah tentang kebenaran", ungkap Luthfi.


Menurutnya, negara dengan kepentingan stabilitas politik tidak pernah membuat hoax kita semua setuju namun negara yang dimaksud haruslah tidak punya kepentingan dalam kontestasi Pilpres yang akan berlangsung

Yang menjadi masalah justru ketika negara, dalam hal ini saya sebut rezim, berkepentingan dalam pilpres 2019.


Saya mungkin dapat menerima dan hoax diperbolehkan dalam kerangka stabilitas seperti halnya ayah yang berbohong demi kebaikan anaknya tetapi rezim tidak sesuci negara, setiap rezim berkepentingan untuk melanggengkan kekuasaan dan terpilih lagi. "Oleh sebab itu, hoax yang muncul atas dasar untuk dipilih ulang tidak bisa dibenarkan", sebut Luthfi.


Dia menegaskan, jika sebuah rezim menolak pandangan yang berbeda hanya karena data yang berbeda dan tidak pernah mendudukan metodologisnya, memberikan sosialisasi atau penangkalan hoax akan mendorong rakyat untuk melakukan verifikasi terhadap integritas lembaga pengolah data bukan pada dimensi variable dan metodologisnya.


"Saat ini menurut saya, sosialisasi negara untuk menangkal hoax masih dalam bentuk propaganda, belum menyentuh pada metodologi atau variable datanya", pungkasnya.


Sementara Ardy Mbalembout SH M.H., C.L.A Ketua Kongres Advokasi Indonesia (KAI) Jakarta mengungkapkan, pandangan hukum pidana yang pada awalnya menjadi Senjata Pamungkas Terakhir (Ultimum Remedium) dewasa ini telah berkembang dalam kampanye pemilihan umum sebagai Senjata Pilihan Utama (Primum  Remedium). Kampanye Hitam (memiliki perbedaan arti dengan  Kampanye Negatif.


"Para pemilih harus mengamati mana yang fiktif dan mana yang benar. Ini tentu juga merugikan publik karena publik berhak mendapatkan berita yang benar dan berdasarkan fakta. Mengumandangkan sebuah pesan yang tidak berdasar pada fakta adalah pelanggaran terhadap hak publik", sebut Ardy.


Menurut Ardy, berbeda dengan kampanye hitam, kampanye negative sangat diperlukan untuk melihat trackrecord seseorang secara keseluruhan, sebagaimana layaknya disampaikan secara factual, perlu dibedakan dengan kampanye hitam.


Perbedaan mendasar antara kampanye hitam dengan kampanye negative adalah sebuah fakta dan fiksi. Kampanye hitam sebuah fiksi atau tidak berdasar, sedangkan kampanye negatif adalah sebuah fakta.


"Kegiatan kampanye hitam (black campaign) menjurus kepada fitnah dan kebohongan tentang lawan politik, sehingga ini dilarang oleh Undang-Undang. Sementara untuk kampanye negatif (negative campaign) tidak dilarang dan tidak dihukum karena memang berdasarkan fakta", tukas Ardy


Ia menambahkan, adapun dasar hukum mengenai kampanye hitam yang digunakan di dalam peraturan perundang-undangan yaitu berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan KPU Tahun 2018..


Dari sisi tindak pidana umum, KUHP memiliki aturan tentang perbuatan kampanye hitam dan kampanye negatif. Pandangan ancaman hukum pidana kampanye hitam di media sosial menurut KUHP.


"Sebaiknya kita menjauhi tindakan kampanye hitam karena selain merugikan publik juga akan merugikan diri kita sendiri.


kegiatan kampanye harus mengedepankan program daripada mencari kelemahan lawan politik maupun menyebarkan kabar bohong atau hoax", pungkasnya.


Selain itu drg. Arief Rosyid, MKes (

Ketua Umum Pengurus Besar HMI 2013 - 2015 menambahkan, fenomena berita hoax ini sudah sangat meresahkan. "Saya punya pengalaman pribadi bahwa para penebar hoax ini bukan hanya datang dari mohon maaf yang kurang berpendidikan tapi juga sekelas Profesor pun ikutan menjadi penebar hoax ini. Sangat memprihatinkan Profesor ini seorang dosen maka efeknya juga akan terasa sampai ke mahasiswanya, beber pemuda asal Makasar ini.


Kata Arif, dia bersama teman-temannya bergabung dalam sebuah komunitas diskusi yang di beri nama Muslim Anti Hoax sampai pada sebuah kesimpulam bahwa berita yang berseliweran di medsos sudah seperti obrolan di warung kopi yanh bisa ngobrol apa saja tanpa sadar bahwa hal ini memiliki dampak dan resiko hukum karena jejak digital itu sulit di hapus.


"Nah tugas teman-teman GPII ini sebagai intelektual muda muslim untuk memberi contoh bagaimana seharusnya etika bermedsos bagi masyarakat apalagi dengan kondisi kampanye Pilres 2019 yang mengerucut pada dua kandidat dengan persaingan sangat ketat. Jika tak punya pengetahuan tentang suatu informasi jangan pernah ikut.menyebarkan sebelum melakukan cek dan tabayun", tutup Arief. (Adnan)

Permenristekdikti Nomor 55 Tahun 2018 Resmi Diteken, OKP Diperbolehkan Masuk Kampus

JAKARTA, SAHARA NEWS --Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir mengesahkan peraturan menteri (permenristekdikti) Nomor 55 Tahun 2018, tentang Pembinaan Ideologi Bangsa.
Dengan adanya Permenristekdikti tersebut, kini Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) antara lain Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), hingga Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) diperbolehkan masuk kampus.


“Dalam Permenristekdikti Nomor 55 Tahun 2018, pasal 1 berbunyi, perguruan tinggi bertanggungjawab melakukan pembinaan ideologi bangsa, NKRI, UUD dan Bhineka Tunggal Ika dalam kokurikuler, intrakurikuler, dan ekstrakurijuler,” kata Menteri Nasir pada Senin (29/10) dalam konferensi pers di Kantor Kemristekdikti Jakarta.

Pembinaan ideologi tersebut, lanjut Nasir, nantinya akan terealisasi dalam bentuk Unit Kegiatan Mahasiswa Pengawal Ideologi Bangsa (UKM PIB).



Sementara anggotaya terdiri dari perwakilan seluruh OKP atau organisasi ekstra kampus yang berada di perguruan tinggi masing-masing, di bawah pengawasan rektor.

“Sekarang yang terjadi, OKP liar di dalam kampus. Dianggap outsider. Sementara mereka ingin mengembangkan demokrasi dengan baik,” kata Menristekdikti.

“Jangan sampai ukm ini jadi provokator, tapi mediator, semua dikendalikan oleh rektor,” imbuhnya.

Sebelumnya, dalam Keputusan Direktur Jenderal Nomor 26/DIKTI/KEP/2002, pemerintah melarang segala bentuk organisasi ekstra kampus di perguruan tinggi, sebagai kelanjutan dari normalisasi kehidupan kampus (NKK).

Namun menurut Nasir, peraturan tersebut malah menyuburkan berkembangnya ideologi radikalisme dan intoleranisme di lingkungan kampus.

Karena itu, Nasir menganggap penting untuk menggandeng kembali seluruh OKP yang sebelumnya sempat `terbuang`, agar menguatkan ideologi kebangsaan di tengah-tengah mahasiswa.

“Jadi nantinya silahkan mahasiswa melakukan kaderisasi, yang penting tidak ada radikalisme. Dan paling penting, ideologi bangsa harus dominan,” terang Nasir.(Konferensi Pers)

Viral! Ini Dia Daftar Nama Penumpang Beserta Kru Lion Air

Daftar 181 Penumpang Pesawat Lion Air yang Jatuh di Tanjung Karawang
29 Oktober 2018 11:24 wib.

Pesawat Lion Air tujuan Jakarta-Pangkal Pinang jatuh di Tanjung Karawang, Jawa Barat, Senin (29/10) pagi. Pesawat dengan nomor penerbangan JT 610 itu mengangkut 181 penumpang, terdiri dari 124 laki-laki, 54 perempuan, satu anak-anak dan 2 bayi.
Basarnas sudah menemukan puing-puing pesawat yang jatuh di laut dengan kedalaman 30 -35 Meter.

Saat ini Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub terus berkoordinasi dengan Basarnas, Lion Air selaku operator dan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Perum LPPNPI untuk melakukan kegiatan pencarian dan penyelamatan terhadap pesawat.

Berikut daftar 181 penumpang tersebut:
1. Rang Adiprana
2. Vivian Afifa
3. Indra Bayu Aji
4. Firmansyah Akbar
5. Wahyu Alldila
6. Resky Amalia
7. Restia Amelia
8. Muhammad Andrian
9. P. Anggrimulja
10.  Dede Angraini
11. Liu Anto
12. Vicky Ardian
13. Arfiyandi
14.  Reni Ariyanti
15. Riyan Aryandi
16. Chairul Aswan
17. Paul Ayorbaba
18. Fauzan Azima
19. Naqiya Azmi
20. Berly Boen
21. Adoni Bongkal
22. Matth Bongkal
23. Hari Budianto
24. Ar. Budiastuti
25.  Ken Cannavaro
26.  Liu Chandra
27.  Fe Christanto
28.  Ariska Cici
29.  Dadang
30.  Nursi Damanik
31.  Dia Damayanti
32.  Dary Daryanto
33.  Janu Daryoko
34 . Prato Dewanto
35.  Inayah Dewi
36. Jannatun Dewi
37.  Sui Di
38.  Dolar
39.  Dony
40.  Dwinanto
41.  Abdul Efendi
42.  Capt. Efendi
43. Jan Efriyanto
44. Sri Endang
45.  Eryanto
46.  Xhe Fachridzi
47.  Mohammad Fadillah
48.  Der Febrianto
49.  Filzaladi
50.  Fiona Ayu Zen
51. Trie Gautama
52. Achmad Hadi
53. Tri Hafidzi
54.  Fifi Hajanto
55.  Ibnu Hantoro
56.  Hardy
57. Fais Harharah
58. Darw Harianto
59. Har Harwinoko
60. Chandra Hasan
61 Has Hasnawati
62. Hedy
63. Hendra
64. Herju Herjuno
65. Dewi Herlina
66. Henny Heuw
67. Ambo Malis HM
68. A Innajatullah
69. Dicky Jatnika
70. Ervin Jayanti
71. Muhammad Jufri
72. Tami Julian 
73. Juma Jumalih
74. HK Junaidi
75. Dodi Junaidi 
76. Vera Junita
77. Karmin Karmin 
78. Y Kartikawati
79. Kasan
80. Tesa Kausar
81. Abdul Khaer
82. Sui Khiun
83. Khotijah
84. Chandra Kirana
85. Ariauw Komardy
86. Igan Kurnia
87. Mariya Kusum
88. Liany
89. Linda
90. Luhba Toruan
91. Mahheru
92. Andr Mangredi
93. Martono
94. Sekar Maulana
95. Mito
96. Moejiono
97. Monni
98. Msyafii
99. Akma Mugnish
100. Murdiman
101. Murita
102. .Muhammad Nasir
103. Njat Ngo
104. Nie Nie
105. Zulva Ningrum
106. NoeGrohantoro
107. Noorviantoro
108. Agil Nugroho
109. Hesti Nuraini
110. Joyo Nuroso
111. Nurramdhani
112. Onggomardoyo
113. Yoga Perdana 
114. Chris Prabowo
115. Riwan Pranata
116.  Rio Pratam
117. Junior Priadi
118. Ruslian Purba
119. Puspita Putri
120. Fatikah Putty
121. N Rabagus
122. Shan Ramadhan
123. Ruma Ramadhan
124. Muchta Rasyid
125. Ema Ratnapuri
126. Rebiyanti
127. Nur Rezkianti
128. Rijalmahdi
129. Muhammad Riyadi
130. Imam Riyanto
131. Akhim Rokhmana
132. Romhan Sagala
133. Sah Sahabudin
134. Martua Sahata
135. Ubaidi Salabi
136. Nikky Santoso
137. Yunit Sapitri
138. Mawar Sariati
139. Ase Saripudin
140. HiSaroinsong
141. Sas Sastiarta
142. Rudolf Sayers
143. Nata Setiawan
144. Cosa R Shabab
145. Shella
146. Sian
147. Man Sihombing
148. Yul Silvianti
149. Nu Sitharesmi
150. Nia Soegiyono
151. Rizal S. Putra
152. Mack Stanil
153. Eka M Suganda
154. Rank Sukandar
155. Idha Susanti
156. Rober Susanto
157. Wahyu Susilo
158. Eko  Sutanto
159. Eling Sutikno
160. Sya Syahrudin
161. Hendra Tanjaya
162. Tan Mr Toni
163. Trianingsih
164. Maria Ulfah
165. Bambang Usman
166. Verian Utama
167. Miche Vergina
168. Wanto
169. Wendy
170. Radik Widjaya
171. Krisma Wijaya
172. Daniel Wijaya
173. Andr Wiranofa
174. Witaseriani
175. Wulurastuti
176. Nicko Yogha
177. Reo Yumitro
178. Yuniarsi
179. Yunita
180. Bayi 1
181.  Bayi 2

Selain 181 penumpang, pesawat itu juga  membawa 7 kru. Berikut daftar pilot dan awak kabin pesawat nahas tersebut berdasarkan data Kemenhub:
1. Bhavve Suneja (Pilot)
2. Harvino (Co-pilot)
3. Shintia Melina (Supervisi pramugari)
4. Citra Novita Anggelia Putri (Pramugari)
5. Alfiani Hidayatul Solikah (Pramugari)
6. Fita Damayanti Simarmata (Pramugari)
7. Mery Yulyanda (Pramugari).
Demikian.


Sumber : Kemenhub dan Lion Air

DR MEH : Saya Percaya Aparat Mampu Hadirkan Rasa Aman Di Pilres 2019

FGD Forum Nasional Jurnalis Indonesia

JAKARTA, SAHARA NEWS -- Paska Pilpres 2014 peta politik kekuasaan terbagi menjadi dua poros besar yakni poros pendukung pemerintah di pimpin PDIP dan kelompok oposisi di pimpin Gerindra. "Konflik terbuka pertama antara dua kekuatan ini saat Pilkada DKI 2017  antara kelompok Islam politik dan calon dukungan penguasa di satu sisi bersama jejaring politiknya", ujar peneliti senior dari Network for South East Asian Studies ( NSEAS) DR. Muchtar Effendi Harahap (MEH) dalam diskusi media yang di gelar Forum Nasional Jurnalis Indonesia (FNJI) dengan tema Political Power Mapping menuju 2019 di Jakarta, Rabu (22/10/2018).



Menurut DR. MEH, jelang Pemilu 2019 kini muncul fenomena anti calon patahana yakni kekuatan oposisi rakyat yang kecewa akibatnya gesekan di tingkat masyarakat  membesar meski fenomena ini masih di ranah media sosial belum meluas menjadi konflik terbuka akibat perbedaan pilihan politik.



"Saya percaya sekeras apapun perseteruan warga di media sosial atau kegaduhan yang di ciptakan di media mainstream tidak akan meluas menjadi konflik horisontal, lihat saja betapa seramnya Pilgub DKI Jakarta lalu di gambarkan oleh media, tapi rakyat baik-baik saja aman dan damai seluruh tahapan proses Pilkada sehingga pada Pemilu 2019 nanti sepertinya akan tetap aman, sebut DR. MEH



Lanjut MEH, pemerintah dalam hal ini aparat keamanan (Polri) harus mampu menghadirkan keamanan nasional dan ketertiban sosial politik sehingga tercipta suksesi kekuasaan yang damai dan bersarkan prinsip demokrasi yang jujur dan adil. "Saya masih percaya bahwa aparat mampu menciptakan situasi aman itu dan telah beberapa kali terbukti bahwa rakyat makin cerdas dan tak mudah terprovokasi dengan berbagai isu hoaks", tegas DR MEH.



Sementara itu, pembicara berikutnya dari analis media Toha Almansur dalam pemaparannya di depan peserta dari berbagai media ini menegaskan, pertarungan keras antara Jokowi dan Prabowo jilid 2 ini memang sangat tajam di lini media baik mainstream maupun di media sosial tapi pada realitas di lapangannya tak ada pertarungan itu di tingkat bawah



"Jadi meski tensi tinggi di media, rakyat di tingkat bawah adem-adem saja tak banyak menimbulkan gesekan. Dalam kasus pembakaran bendera tauhid pada peringatan hari santri di Jawa Barat kemarin itu adalah insiden-inseden kecil secara kebetulan dan baru masif kerika ada aksi dan reaksi dari 2 belah pihak namun masih yakin tak banyak berpengaruh atau menimbulkan konflik luas di masyarakat" tegas mantan aktifis pemuda berbasis masa Islam modernis ini.



Menurut analisis Toha, momentum politik saat ini sangat terpengaruhi oleh gerakan besar yang di inisiasi oleh GNPF Ulama yaitu gerakan 411 dan  212 berujung putusan politik berjudul  ijtima ulama jilid I dan II. Kemudian di respon Jokowi dengan mengambil ulama dari 411 dan 212 Kiai Ma'ruf.



"Gerakan 411 dan 212 ini adalah sebuah rekayasa politik bagi pendukung pemerintah sedangkan bagi oposisi ini adalah sebuah pembeda untuk memperjuangkan keadilan"



"Gerakan 212 adalah momentum gerakan umat Islam membela dan memperjuangkan kebenaran. Tapi di mata kelompok pro petahana, gerakan ini dianggap sebagai sebuah rekayasa politik untuk menghantam penguasa"



Tapi apapun perbedaan pandangan terhadap gerakan tersebut, menurut Toha, terbukti banyak mempengaruhi konstelasi politik nasional, pungkasnya.****

Kasus Dugaan Korupsi, Mantan Kabid Dinas Pekerjaan Umum Jadi Tersangka

Kasus Dugaan Korupsi, Mantan Kabid Dinas Pekerjaan Umum Jadi Tersangka

LAMPUNG TIMUR, SAHARA NEWS --Mantan Kepala Bidang (Kabid) Jalan dan Jembatan sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pekerjaan Umum (PU) Lampung Timur Idhamsyah resmi di tetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Lamtim.

Penetapan tersangka terkait kasus dugaan korupsi peningkatan ruas jalan Rajabasa Lama Induk di Jalan Way Kambas kecmatan Labuhan Ratu kabupaten Lamtim tahun anggaran 2016.

Kepala Kejari Lamtim Syahrir Harahap mengatakan, tersangka Idhamsyah pada tahun 2016 merupakan PPK di dinas PU yang memberikan persetujuan terhadap pelaksanaan pekerjaan maupun pihak yang menandatangani kontrak.

Menurut Syahrir, untuk kerugian berdasarkan dari pemeriksaan BPKP provinsi Lampung yang di temukan kerugian negara sebesar Rp 1,5 Milyar.

“Saat itu (tahun 2016), tersangka merupakan PPK di Dinas PU Lamtim, di temukan ada keterlibatan tersangka dalam penandatanganan kontrak pekerjaan tersebut, dan di temukan kerugian negara sebesar satu setengah milyar rupiah,”terang Syahrir di ruang kerjanya, Selasa (23/10/2018).

Lanjutnya, proses pemeriksaan kasus tersebut akan terus berjalan, jika nanti ada pegembangan atau pihak-pihak lainnya yang ikut berperan terjdinya kerugian negara ini, maka akan dilakukan proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

“Jika dari hasil pemeriksaan tersangka di temukan ada pihak lain yang terlibat dalam kasus peningkatan ruas jalan tersebut maka tidak menutup kemungkinan akan kita tahan,”jelasnya.

Dikatakan Syahrir, tersangka sebelumnya sudah dilakukan pemeriksaan bertahap sebanyak lima kali dengan setatusnya pada saat itu sebagai saksi, namu dari hasil pemeriksaan lebih jauh di temukan ada keterlibatan yang bersangkutan, sehingga dinaikan sebagai tersangka.

Sebelumnya pihak kejari Lamtim juga telah menetapkan Kuasa direktur perusahaan yang memenangkan kontrak peningkatan ruas jalan sebagai tersangka.

“Jadi sudah ada dua orang tersangka yang sudah kita tahan, karena di duga telah merugikan negara hingga milyaran rupiah, nanti kita lihat hasil pemeriksaan lebih jauh terhadap kedua tersangka ini, apakah ada keterlibatan pihak-pihak lainnya,”pungkasnya. (Red)

Viral Pembakaran Bandara, Polri : 3 Orang Yang Di Amankan Mengaku Bakar Bendera HTI

Aktivis HTI | Doc. Merdeka.com

JAKARTA, SAHARA NEWS -- Dilansir dari media Detik.com,- Polri menyebut tiga orang saksi yang diamankan terkait peristiwa pembakaran bendera di Garut , Jawa Barat, mengaku membakar bendera Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Polisi menegaskan melanjutkan penyelidikan peristiwa tersebut.

"Keterangan sementara dari 3 (tiga) orang yang diamankan Polres Garut bahwa mereka membakar bendera HTI yang telah dinyatakan terlarang oleh UU," kata Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto dalam jumpa pers di kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jl Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (23/10/2018).

Salah satu yang diperiksa sebagai saksi adalah ketua panitia peringatan Hari Santri. Sedangkan dua orang lainnya yang ikut diamankan menurut Setyo terekam dalam video pembakaran bendera.

"Jadi panitia sudah menyampaikan tidak ada bendera selain bendera Merah Putih tapi ternyata ada yang membawa itu, yang beda cuma satu itu saja," imbuhnya.

Polisi menurut Setyo juga akan meminta keterangan saksi lainnya termasuk ahli. Selain itu, polisi masih mengejar satu orang yang membawa bendera tersebut saat peringatan Hari Santri di Limbangan, Senin (22/10).

"Yang membawa bendera itu sudah diketahui identitasnya dan Polres Garut di back-up Polda Jateng sedang melakukan pengejaran," sambungnya.

Masyarakat diminta tetap tenang dan mempercayakan proses hukum atas peristiwa pembakaran bendera. Polri ditegaskan Setyo akan bekerja profesional.

"Polri tentu akan mendengarkan masukan- masukan yang konstruktif dari berbagai pihak dengan tujuan tetap terjaganya situasi dan kondisi keamanan, serta ketertiban masyarakat di Garut khususnya dan seluruh Indonesia pada umumnya, aman dan damai," tutur Setyo.


Sementara itu Gerakan Pemuda (GP) Ansor menjelaskan bendera yang dibakar oleh personel Barisan Ansor Serbaguna (Banser) di Garut pada Senin (22/10) kemarin bukan bendera tauhid.

"Itu bendera HTI," kata Ketua Umum GP Ansor, Yaqut Cholil Qoumas dihubungi terpisah.

Pembakaran bendera yang disebut bendera HTI menurut Yaqut disebabkan oleh adanya provokasi saat peringatan Hari Santri.

"Ini karena kejadian pengibaran bendera HTI tidak hanya terjadi di Garut. Kejadian serupa juga terjadi di Bandung Barat dan Tasikmalaya. Itu fakta yang kita temukan," kata Yaqut. (**)

Viral Pembakaran Bendera Bertuliskan Tauhid, Ini Kata PP Muhammadiyah

Dr. Abdul Mu'ti, Sekjen PP Muhammadiyah

JAKARTA, SAHARA NEWS -- Dilansir dari media Detik.com,- PP Muhammadiyah menyayangkan pembakaran bendera bertuliskan kalimat tauhid yang diduga bendera Hizbut Tahrir Indonesia ( HTI ). Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti mengatakan seharusnya pembakaran itu tak terjadi.

"Seharusnya pembakaran itu tidak perlu dan tidak seharusnya terjadi. Aksi itu sudah kebablasan. Bagaimanapun, itu kalimat syahadat yang sangat suci dan mulia," kata Abdul Mu'ti lewat keterangan tertulisnya, Senin (22/10/2018).

"Kalau yang mereka maksudkan adalah bendera HTI, cukup ditulis HTI, jangan kalimat tauhid," imbuhnya.

Abdul Mu'ti berharap masyarakat tak menanggapi peristiwa tersebut secara berlebihan. Jika ada pihak yang menganggap tindakan tersebut pelecehan, kata dia, sebaiknya diselesaikan secara hukum yang berlaku.

"Masyarakat hendaknya tidak terpecah belah dan tidak menanggapi masalah tersebut secara berlebihan," ujar dia.

"Jika memang merasa tindakan tersebut sebagai pelecehan, sebaiknya melapor ke polisi dan menyelesaikan secara hukum," imbuh Abdul Mu'ti.

Sebelumnya diberitakan, video pembakaran bendera dengan kalimat tauhid yang diduga bendera HTI itu viral di medsos dengan keterangan oknum anggota Banser yang membakar. Ketua Umum PP GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas langsung menelusuri video tersebut.


Pria yang akrab disapa Gus Yaqut itu mengatakan anggotanya melihat bendera tersebut sebagai simbol bendera HTI. HTI sendiri sudah dibubarkan oleh pemerintah karena dianggap mempunyai paham anti-Pancasila. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menguatkan SK Kemenkum HAM yang membubarkan HTI.

"Saya sudah cek teman-teman di Garut, tempat pembakaran itu terjadi. Sudah saya tanyakan juga ke pengurus di sana, teman-teman yang membakar itu melihat bendera tersebut sebagai bendera HTI," ujar Yaqut saat dimintai konfirmasi, Senin (22/10). (**)

Kemeriahan Hari Santri Nasional Perkokoh NKRI

HSN Di Pringsewu

PRINGSEWU, SAHARA NEWS -- Peringatan Hari Santri Nasional 2018 di Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung diperingati dengan upacara bendera yang dipusatkan di halaman pendopo kabupaten setempat, Senin (22/10/18).

Bertindak sebagai pembina upacara adalah Bupati Pringsewu KH. Sujadi, serta diikuti para pejabat daerah diantaranya Wakil Bupati Pringsewu Dr. Hi. Fauzi, S.E., M.Kom., Akt., CA, Sekretaris Daerah Drs. A. Budiman PM, M.M., para asisten dan staf ahli bupati beserta para kepala OPD, para camat, jajaran aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu, jajaran DPRD dan muspida, Ketua MUI Kabupaten Pringsewu KH. Hambali, Ketua PC NU Kabupaten Pringsewu KH. Taufiqurahman, M.Pd.I beserta jajaran pengurus PCNU Kabupaten Pringsewu, serta ribuan ulama dan santri dari berbagai pondok pesantren dan madrasah se-Kabupaten Pringsewu.

Uniknya, semua peserta upacara baik pembina, pemimpin, perwira, maupun para petugas dan peserta upacara, semuanya memakai kain sarung khas santri lndonesia.

Bupati Pringsewu KH. Sujadi yang bertindak sebagai pembina upacara, dalam amanatnya mengatakan peringatan Hari Santri Nasional merupakan sebuah apresiasi bagi perjuangan kaum santri yang secara nyata memberikan andil besar bagi terbentuk dan terjaganya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Oleh karena itu, peringatan Hari Santri harus dimaknai sebagai upaya memperkokoh segenap umat beragama agar saling berkontribusi mewujudkan masyarakat Indonesia yang bermartabat, berkemajuan, berkesejahteraan, berkemakmuran, dan berkeadilan.

Lebih lanjut Bupati Pringsewu KH. Sujadi juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Ir. Hi. Joko Widodo yang telah menetapkan Hari Santri Nasional yang jatuh pada tanggal 22 Oktober, dimana penetapan Hari Santri Nasional merupakan babak baru dalam sejarah umat Islam di lndonesia, sebagai wujud relasi harmoni antara pemerintah dan umat Islam, khususnya bagi kalangan kaum santri.

Melalui tema 'Bersama Santri Damailah Negeri', peringatan Hari Santri Nasional diharapkan menjadi momentum untuk mempertegas peran santri sebagai pionir perdamaian yang berorientasi pada spirit moderasi Islam di Indonesia.

Pada kesempatan tersebut, Bupati didampingi Wakil Bupati Pringsewu juga menyerahkan secara simbolis bibit pohon penghijauan kepada perwakilan ulama.

Seusai upacara bendera, para peserta upacara baik ASN maupun santri melakukan kirab dan jalan sehat keliling ibukota Kabupaten Pringsewu dan masih dengan busana khas kaum santri yakni memakai kain sarung bagi pria, serta busana muslimah bagi wanita, dengan menyusuri ruas jalan utama di Kota Pringsewu, dimulai dari lapangan Pendopo Kabupaten Pringsewu, Jalan Jenderal Sudirman, Tugu Bambu, Jalan Veteran, Simpang Lima Tugu Pemuda, Jalan KH. Ghalib Raya, Jalan Jenderal Sudirman, dan kembali ke Pendopo Kabupaten Pringsewu. Berbagai hadiah doorprize juga disiapkan oleh panitia bagi para santri yang beruntung dengan mengundi kupon-kupon yang sebelumnya juga telah dipersiapkan. (*AH/Muhammad Idris)

KPK Periksa Tujuh Orang Terkait TPPU Bupati Lampung Selatan

KPK Periksa Tujuh Orang Terkait TPPU Bupati Lampung Selatan

LAMPUNG SELATAN, SAHARA NEWS --Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa sekitar tujuh orang terkait Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Bupati Lampung Selatan non aktif, Zainuddin Hasan. Pemeriksaan di lakukan di Markas Brimob Polda Lampung, Kamis (18/10/2018), pagi tadi. Ketujuh orang itu tiga diantara nya dari kalangan ASN, dan empat saksi dari pihak swasta.

“Tiga dari ASN empat orang lainnya dari pihak swasta. Mereka di periksa terkait pembelian aset-aset Zainudin Hasan yang diduga dibeli menggunakan uang hasil korupsi sejak 2016 hingga 2018,” ujar sumber yang enggan disebutkan namanya.

Dirinya juga memberitahukan, bahwa pada siang ini bakal ada lagi pemanggilan terhadap saksi lain terkait Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Bupati Lampung Selatan non aktif Zainudin Hasan. Daftar nama yang di periksa sejak pagi kemarin di Makobrimob, antara lain SR, RS, AD, TR, RT, HD dan HH.

“Semuanya diperiksa didalam satu ruangan, tetapi dengan meja terpisah dan penyidik yang berbeda. Memang tempatnya tertutup bagi media, tidak sembarangan orang yang bisa masuk ke Makobrimob,” katanya. (sinarlampung)

Dugaan Pelanggaran Terkait 12 Kepala Daerah Di Riau Dukung Jokowi, Ini Kata Ketua Bawaslu RI

Ketua Bawaslu RI

JAKARTA, SAHARA NEWS -- Dilansir dari media Kompas.com,- Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Abhan menuturkan, Bawaslu Riau masih mengklarifikasi soal deklarasi dukungan hampir seluruh kepala daerah di Provinsi Riau, mulai dari gubernur hingga bupati, kepada pasangan calon nomor urut 1 Jokowi-Ma'ruf Amin.

Abhan mengatakan, Bawaslu telah mengkaji adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh para kepala daerah tersebut.

“Kita belum selesai semuanya (pengkajian), sebab kami masih klarifikasi beberapa pihak kan. Kalau sudah lengkap termasuk ada alat buktinya, maka nanti kami akan kaji ada dugaan pelanggaran atau engga,” tutur Abhan saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (16/10/2018).

Menurut Abhan, kepala daerah dibolehkan menjadi tim kampanye pasangan calon presiden dan wakil presiden. Namun, tutur Abhan, kepala daerah tidak dibolehkan menduduki ketua tim kampanye pasangan calon presiden dan wakil presiden.

“Mereka (kepala daerah) jadi tim kampanye boleh, selama tidak jadi Ketua tim kampanye. Jadi ketua enggak boleh. Kalau misal kampanye mereka boleh, tapi harus cuti kalau enggak, ya pas hari libur,” jelas Abhan.

Lebih lanjut, Abhan mengimbau kepala daerah untuk tertib menaati aturan terkait kampanye Pemilu 2019.

“Patuh pada aturan kampanye. Silakan kampanye di waktu hari libur atau mereka kampanye saat cuti. Deklarasi juga baiknya Sabtu, Minggu. Sebab kan declare ada potensi kampanye,” tutur Abhan.

Diberitakan sebelumnya, seluruh kepala daerah di Provinsi Riau, mulai dari gubernur hingga bupati mendeklarasikan dukungan mereka kepada pasangan calon nomor urut 1, Jokowi-Ma'ruf Amin.

Hal ini disampaikan dalam deklarasi relawan Pro Jokowi (Projo) di Hotel Aryaduta, Pekanbaru, Riau, Rabu (10/10/2018). Deklarasi ini dihadiri ratusan relawan Projo.

Berikut nama-nama kepala daerah yang mendukung Jokowi-Ma'ruf Amin.

1. Syamsuar (Gubernur Riau terpilih)
2. Edy Natar Nasution (Wakil Gubernur Riau terpilih)
3. Firdaus MT (Wali Kota Pekanbaru)
4. Amril Mukminin (Bupati Bengkalis)
5. Aziz Zaenal (Bupati Kampar)
6. Suyatno (Bupati Rokan Hilir)
7. Irwan Nasir (Bupati Kepulauan Meranti)
8. Zulkifli (Wali Kota Dumai)
9. Mursini (Bupati Kuantan Singingi)
10. Yopi Arianto (Bupati Indragiri Hulu)
11. M Haris (Bupati Pelalawan)
12. Sukiman (Bupati Rokan Hulu). (**)

Apa Apa Dengan Kode 'Tina Toon' Dikasus Suap Meikarta?

Ilustrasi

JAKARTA, SAHARA NEWS -- Dilansir dari media Detik.com,- KPK mengungkap ada kode 'tina toon' di kasus dugaan suap perizinan proyek Meikarta . Kepada siapa kode itu ditujukan belum terang betul.


"Kode 'tina toon' mengarah pada salah satu pejabat di pemkab setingkat kasi (kepala seksi) atau kabid (kepala bidang)," ujar Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Selasa (16/10/2018).

Menurut KPK, kode tersebut digunakan dalam komunikasi antarpihak yang diduga terlibat dalam kasus ini. Mereka menggunakan kode itu untuk menyamarkan identitas masing-masing.

"Ada beberapa pejabat, jadi beberapa pejabat di tingkat dinas dan pihak-pihak terkait yang berkomunikasi satu dan lainnya, dalam membahas proyek ini tidak memanggil nama masing-masing. Mereka menyapa dan berkomunikasi satu dan lain dengan kode masing-masing," kata Febri di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (15/10).

Kode yang digunakan bukan cuma 'tina toon'. Wakil Ketua KPK Laode M Syarif dalam jumpa pers mengatakan ada sandi yang ditemukan dalam perkara ini. Sandi tersebut antara lain 'melvin', 'penyanyi', dan 'windu'. Tapi dia juga tak menyebut siapa sebenarnya yang dimaksud dengan 'tina toon' itu.

"Teridentifikasi penggunaan sejumlah sandi dalam kasus ini untuk menyamarkan nama-nama para pejabat di Pemkab Bekasi, antara lain 'melvin', 'tina toon', 'windu', dan 'penyanyi'," ujar Wakil Ketua KPK Laode M Syarif.


Tina Toon mengaku tak tahu kenapa namanya bisa digunakan sebagai kode di kasus ini. Dia mengaku kaget saat tahu namanya digunakan.

"Mudah-mudahan tidak merugikan aku secara pribadi. Aku lihatnya lucu saja namaku dipakai untuk sandi. Aku anggapnya nama aku dipakai jadi bisa lebih mencuat lagi," kata caleg dari PDIP itu kepada media.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan sembilan orang tersangka, yakni:

- Tersangka diduga pemberi
Billy Sindoro (Direktur Operasional Lippo Group), Taryadi (konsultan Lippo Group), Fitra Djaja Purnama (konsultan Lippo Group), Henry Jasmen (pegawai Lippo Group)

- Tersangka pihak diduga penerima
Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Jamaludin, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi Sahat MBJ Najor, Dewi Tisnawati (Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Bekasi), dan Neneng Rahmi (Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi). (**)

Ini Dia Daftar Pembangunan Infrastruktur Prioritas Jokowi Di Sumatera Barat

Ikon Minang, Sumatera Barat

JAKARTA, SAHARA NEWS - Dilansir dari media Detik.com,- Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sedang membangun infrastruktur di luar Pulau Jawa, salah satunya di Sumatera Barat (Sumbar). Menurut Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, ada beberapa proyek infrastruktur prioritas di Sumbar.

Pertama , jalan Solok Selatan-Tanah Datar sepanjang 7 kilometer (km).

"Ada beberapa proyek yang jadi prioritas dan harus akomodasi di 2019. Jalan misalnya Mulai dari Solok Selatan ke Tanah Datar 7 kilo. Itu jalan tanah yang diusulkan untuk ditingkatkan," jelas Basuki di Kementerian Koordinator Kemaritiman, Selasa (16/10/2018).


Kedua , pembangunan akses jalan ke kawasan wisata Mandeh. Ketiga , revitalisasi kampung adat Seribu Rumah Gadang di Solok Selatan.

"Kemudian kawasan Mandeh, sudah kita kerjakan kemudian kawasan wisata," kata Basuki. Kemudian ada lagi Solok Selatan dan mereka sudah melaporkan soal rehabilitasi soal progres rehabilitasi 1.000 rumah gadang," sambung Basuki.

Selanjutnya, proyek jalan trans Mentawai. Menurut Basuki Kementerian PUPR akan menggandeng TNI di proyek jalan trans Mentawai

"Kemudian ada trans Mentawai, karena ini agak terlambat mungkin kita akan terjunkan TNI, karena ini akan akan buka jalan baru seperti membuka jalan di perbatasan di Kalimantan dan Papua, TNI buka nanti PU," jelas Basuki.


Dia menambahkan tidak ada kendala berarti dalam proses pembangunan infrastruktur di Sumbar.
"Nggak ada ya, paling generik (umum) saja," kata Basuki. (**)

Pasca Kasus Hoax Ratna Sarumpaet, Ini Yang Dilakukan Sandiaga Uno

Sandiaga Uno Cawapres Nomor Urut 2

JAKARTA, SAHARA NEWS -- Dilansir dari media CNN Indonesia,-  Calon Wakil Presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno memastikan Badan Pemenangan Nasional (BPN) koalisi Prabowo Subianto-Sandiaga Uno akan menambah anggota baru di bidang juru bicara. Sedikitnya Sandi akan menambah 100 anggota juru bicara untuk mendukungnya di Pilpres 2019 mendatang.

Penambahan anggota ini diakui Sandi tak terlepas dari kasus berita bohong atau hoaks penganiayaan Ratna Sarumpaet.

Akibat kasus itu, saat ini banyak anggota BPN yang harus menjalani pemeriksaan di kepolisian sebagai saksi lantaran sempat ikut termakan kebohongan hingga menyebarkan penganiayaan fiktif yang dialami Ratna.

"Mungkin nanti akan menambah beberapa Juru Bicara (jubir), saya sih nyiapin 100 lebih, itu anak-anak muda," kata Sandi ditemui di Masjid Tangkuban Perahu, Guntur, Jakarta, Selasa (16/10).

Untuk saat ini para calon anggota juru bicara itu masih menjalani proses seleksi. Seleksi pun dilakukan langsung oleh Gamal Albinsaid yang juga baru diangkat sebagai anggota BPN Prabowo-Sandi beberapa waktu lalu.

"Sekarang masih diseleksi, prosesnya dilakukan Dokter Gamal," kata Sandi.

Lebih lanjut, Sandi juga menyinggung soal pemeriksaan aparat kepolisian terhadap Dahnil Anzar Simanjuntak hari ini. Meski diakui Sandi tak akan terlalu memengaruhi kinerja Dahnil sebagai Koordinator Jubir, tetapi posisi itu hanya ada satu dan kebetulan dipegang oleh Dahnil. Karenanya Sandi juga mempertimbangkan Koordinator Jubir tak hanya diemban Dahnil seorang.

"Insyaallah enggak (ganggu kerja) sebagai koordinator Jubir, tapi karena beliau kan sendirian ya koordinator Jubir, mungkin nanti harus ditambah," katanya. (**)

Presiden PKS: Boleh Negatif Kampanye, Aturan Kampanye Mana Yang Harus Di Ikuti? Ini Kata KPU

KPU

JAKARTA, SAHARA NEWS - Dilansir dari media Detik.com,- Presiden PKS Sohibul Iman memperbolehkan kadernya melakukan kampanye negatif dalam Pemilu 2019. KPU menegaskan kampanye negatif dengan menjelekkan melanggar aturan.

"Ya kalau kemudian kampanye negatif itu menjelek-jelekkan orang, menyebarkan hoax ya tak sesuai dengan peraturan kita dong," ujar Komisioner KPU Ilham Saputra, di kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin (15/10/2018).

Ilham mengatakan bila kampanye negatif yang dimaksud menjelekkan dan menyebar hoax, maka hal tersebut rawan sebagai bentuk pelanggaran.

"Tapi kalau memang ujarannya memang seperti itu, ya tentu saja apa rawan melanggar peraturan perundang-undangan," ujar Ilham.

Sebab, penyebaran hoax dalam berkampanye tidak diperbolehkan. Menurutnya, pasangan calon bisa mendapatkan sanksi berupa peneguran.

"Namanya menyebarkan hoax itu harus di-banned kalau dia melalui medsos kan begitu atau ditegur paslonnya atau partainya terkait dengan supporternya melakukan tindakan seperti itu," kata Ilham

Namun, Ilham mengatakan belum mengetahui bentuk kampanye negatif yang diperbolehkan oleh PKS.

"Ya lihat saja, maksudnya mungkin bukan seperti itu. Kita nggak tahu konteksnya seperti apa, saya belum dengar dan baca sebetulnya apa yang disampaikan oleh Presiden PKS ini. Ya mungkin nangkapnya seperti itu tapi jangan-jangan tak seperti itu," tuturnya.

Sebelumnya, Sohibul mempersilakan kadernya berkampanye negatif untuk mendulang suara di Pemilu 2019. Namun, Sohibul memberi batasan.

"Saya mengatakan 80% kampanye kita harus positive campaign. Silakan masuk ke negative campaign, cukup 20%," kata Sohibul dalam konsolidasi Nasional di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Minggu (14/10).(**)

#IndonesiaLeaksCumaISU Dibahas Netizen

SAHARA NEWS -- Belakangan publik dihebohkan dengan isu "buku merah" atau IndonesiaLeaks.

Isu itu berawal dari viralnya pernyataan media mantan pimpinan KPK, Bambang Wijayanto yang mengungkap adanya dugaan aliran dana suap kepada pimpinan Polri. Selain KPK, isu itu langsung dibantah oleh Polda Metro Jaya melalui Dir Krimsus yang menangani perkara suap Basuki Hariman.

Selain diramaikan oleh tanggapan elit, Senin pagi (15/10), netizen ikut meramaikan opini soal IndonesiaLeaks sebagai sumber utama berita tersebut. Netizen di Twitter memviralkan tagar #IndonesiaLeaksCumaISU.

Tagar atau hashtag #IndonesiaLeaksCumaISUsempat di posisi terpopuler kedua pada pagi tadi.

Pemilik akun twitter @Saiful_Hadimenyayangkan opini publik dikuasai berita bohong.

"Prof. @mohmahfudmd saja yang ahli hukum dengan tegas sudah mengatakan berita seperti ini akan membuat opini publik dikuasai berita bohong. Kita harus perkuat narasi republik ini dengan berita yang akurat," twittnya.

Pemilik akun lain Romadhon jasn @donjasnmengkomentari isu Indonesialeaks adalah hoax mengutip pernyataan anggota DPR Masinton.

"Anggota Dewan @Masinton yakin ini fitnah," jelasnya.

Sementara pemilik akun @NatsirWalidmengajak, pengguna media sosial agar jangan mau diadu domba dengan isu hoax dan opini liar.

"Hoax sangat berbahaya buat NKRI, maka harus dilawan. Hoax jangan dipelihara di republik ini. Hentikan. Jangan adu domba Polri dengan KLK. Jangan sebar haox," ujarnya.

Di Tuding Prabowo Jarang Tampil, Ini Tanggapan Sandiaga Uno

Prabowo Subianto

JAKARTA, SAHARA NEWS  -- Dilansir dari media Detik.com,- Cawapres Sandiaga Uno lebih banyak melakukan kampanye ke daerah dibadingkan Capres Prabowo Subianto. PKS menilai Sandiaga memang lebuh butuh sosialisasi kepada warga.

"Kalau Pak Sandi kan memerlukan sosialisasi yang lebih dini. Kalau Pak Prabowo sudah sekian kali mencalonkan jadi presiden," kata Sekjen PKS Mustafa Kamal di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Minggu (15/10/2018).

Mustafa mengatakan Prabowo sengaja untuk membuka komunikasi dengan pihak-pihak tertentu. Prabowo ingin membuka komunikasi kepasa tokoh-tokoh nasional agar tetap bisa merangkul warga.

"Yang dilakukan oleh Pak Prabowo adalah mendatangi titik yang akan membuka jalan bagi beliau untuk berkomunikasi lagi lebih intensif lagi di akar rumput," jelasnya.

Sebelumnya, Sandiaga membeberkan alasan dirinya lebih sering tampil dibanding Prabowo Subianto. Menurutnya, dia masih harus sering tampil karena masih jarang dikenal masyarakat ketimbang sang capres.

"Kita berbagi jadwal, mungkin jadwal saya terlihat padat karena saya punya waktu yang sangat singkat. Saya tuh relatif tidak dikenal di masyarakat, Pak Prabowo sudah dikenal masyarakat, saya turun ke Yogya, orang-orang bilang salam ya untuk Pak Prabowo, Pak Prabowo tingkat pengenalannya sangat tinggi, dia fokus ke isu-isu strategis dan memang menjadi bagian daripada rancangan dan strategi dari pemenangan kita," ujar Sandiaga di Jl M Kahfi II, Jakarta Selatan, Sabtu (13/10).



Dia menegaskan tudingan yang disampaikan Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin soal Prabowo jarang tampil dibanding Sandi tidak benar. Sebab, mereka berbagi tugas. Sandi juga menyebut dirinya sudah ketinggalan jauh dari Prabowo yang sudah dikenal masyarakat dan terbukti mencintai tanah airnya.

"Bahwa Pak Prabowo itu loving what he does and doing what he loves. Dia terhadap Tanah Air dan bangsa ini dan dia mengerjakan sepenuhnya, dan terakhir itu dia menganggap bertemu dengan masyarakat bagian dari pekerjaannya dia, jadi itu yang saya lihat. Kita level yang dilalui Pak Prabowo dan merupakan suatu kontribusi bagi bangsa ini, karena dia cinta bangsa ini," imbuhnya. (**)

Projo: Pidato 'Games Of Thrones' Jokowi Jadi Inspirasi Dunia, Kenapa?

Presiden RI Joko Widodo

JAKARTA, SAHARA NEWS -- Dilansir dari Media Detik.com,- Pidato 'Games of Thrones' Presiden Joko Widodo (Jokowi) di pertemuan tahunan IMF-World Bank di Bali menuai beragam reaksi. Relawan Projo menilai, pidato Jokowi tersebut telah menjadi inspirasi bagi dunia.

"Pidato Presiden Jokowi bukan hanya memberi inspirasi bagi bangsa tapi kepada warga dunia. Presiden Jokowi telah menerbitkan gagasan bernas tentang masa depan dunia yang penuh tantangan," kata Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi dalam pesan singkat yang diterima detikcom, Sabtu (13/10/2018)



"Jokowi telah memberikan pesan optimisme, respek dan ajakan untuk terus menumbuhkan kemajuan bagi dunia yang berkeadilan. Jokowi telah mengangkat harga diri bangsa tanpa merendahkan bangsa- bangsa lain. Sebagai warga bangsa kami bangga menjadi warga Indonesia sekaligus warga dunia," bebernya.


Budi menyatakan, pidato Jokowi sangat cerdas dan kekinian. Hal itu dianggap pas di tengah perang dagang dan kompetisi negara-negara dunia.


"Gambar masa depan dunia ada di tangan para pemimpin dunia yang visioner, inovatif, menghargai perbedaan dan punya semangat untuk memajukan dunia yang maju dan berkeadilan. Bukan hanya kini tapi juga bagi generasi yang akan datang," tutur Budi.


Sebelumnya Jokowi bisa dibilang 'menyentil' konflik perdagangan dunia melalui pidato Game of Thrones pada sesi opening plenary (pembukaan pleno) IMF-World Bank (WB) di Bali.


Di depan ribuan peserta yang berasal dari 189 negara, Jokowi berpidato tentang persaingan negara maju yang berujung pada kehancuran dunia.


Presiden Jokowi mengibaratkan kondisi ekonomi dunia seperti serial film Game of Thrones. Perang dagang yang terjadi seperti perseteruan antar Great Houses yang ingin ambil alih The Iron Throne.


Padahal di tengah perebutan kekuasaan itu ada ancaman bersama yang datang dari utara yakni Evil Winter. Selain itu Jokowi yakin perseteruan yang terjadi sama-sama berdampak negatif bagi yang kalah maupun yang menang.


Ekonom PT Bank Central Asia Tbk (BCA) David Sumual sepakat dengan analogi itu. Contohnya perang dagang yang terjadi antara Amerika Serikat dengan China. Keduanya saling menyerang dengan membebani produk masing-masing negara dengan tarif bea masuk yang tinggi.


"Pengaruh perang dagang ini saling menjatuhkan. AS memeberikan tarif yang satu membalas, terus seperti itu. Akhirnya yang terjadi perekonomian menurun, perdagangan global menurun. Akhirnya enggak ada yang menang dan yang kalah, yang dirugikan semuanya," tutur David, Jumat (12/10). (**)