Viral Tentang Kartu Nikah, Ini Kata Wakil Ketua MUI Bandar Lampung

SAHARA NEWS - BANDARLAMPUNG, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) kota Bandar Lampung Drs. Bainalhuri Halim, M.Kom. I angkat bicara terkait rencana Kementrian Agama untuk menerbitkan kartu nikah yang sedang viral dan menimbulkan kerisauan netizen di media sosial yang mengira bahwa rencana penerbitan kartu nikah tersebut untuk menggantikan keberadaan buku nikah yang selama ini menjadi bukti sah dari proses pernikahan. Beliau berpendapat bahwa sepanjang penerbitan kartu nikah tersebut tidak mengurangi nilai-nilai luhur keagamaan tentang pernikahan, hal itu sah-sah saja.

Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bandar Lampung, Drs. Bainalhuri Halim, M.Kom. I mengungkapkan bahwa jika dengan penerbitan kartu nikah dapat mempermudah proses administrasi, maka itu sah-sah saja.
“Kalau dengan kartu itu lebih efektif terutama untuk membantu kepraktisan administrasi, itu sah-saja, bagus,” kata dia. Rabu (14/11/2018).

Bainalhuri menerangkan bahwa saat ini telah banyak layanan syariah yang mewajibkan konsumen untuk menunjukkan buku nikah sebagai syarat administrasi, maka penerbitan kartu nikah adalah solusi terbaik.
” Penerbitan kartu nikah ini karena sekarang sudah banyak Bank Syariah, Hotel Syariah, atau tempat-tempat lainnya yang meminta menunjukkan buku nikah sebagai syarat dalam mengurus administrasi. Tentunya akan merepotkan apabila harus selalu membawa buku nikah kemana-mana,” terangnya.

Sementara, Walikota Bandar Lampung Drs. H Herman HN, MM mengapresiasi rencana penerbitan kartu nikah oleh kementerian agama, meski beliau tidak ingin berkomentar banyak karena ini merupakan program pemerintah pusat.
“Bagus lah, artinya program-program pemerintah ini harus dilihat dulu apa-apa manfaatnya. Saya tidak bisa banyak berkomentar karena itu program pusat,” ucapnya.

Diketahui, Sebelumnya dikutip dari laman resmi Kementrian Agama RI kemenag.go.id, Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin menegaskan bahwa kartu nikah bukanlah pengganti buku nikah.
“Keberadaan kartu nikah itu implikasi logis dari pengembangan sistem aplikasi manajemen pernikahan atau yang disebut SIMKAH. Kartu nikah bukan sebagai penganti buku nikah. Buku nikah tetap terjaga dan tetap ada. Karena itu adalah dokumen resmi. Ini adalah tambahan informasi dalam rangka agar lebih memudahkan setiap warga masyarakat untuk bila suatu saat diperlukan data-data kependudukan dan status perkawinannya,” tandasnya. (Sus/Rizki)

Lampung Timur Miskin, Kegiatan Pemerintah Terbengkalai Karna Tidak Tersedia Anggaran

Lampung Timur Miskin, Kegiatan Pemerintah Terbengkalai Karna Tidak Tersedia Anggaran

LAMPUNGTIMUR, SAHARA NEWS - SPD ( Surat Penyediaan Dana) belum turun dari BPKAD lamtim ( badan pengelola keuangan dan aset daerah), mengakibatkan banyak kegiatan terhambat dan belum terbayarkan.

Kegiatan pemerintah daerah Lampung timur yang seharusnya berjalan tepat waktu , jadi terhambat dikarenakan surat penyediaan dana (SPD) tidak kunjung turun ke OPD (organisasi perangkat daerah) Lamtim.

Contohnya di dinas pekerjaan umum (PU) Lampung Timur, tersendatnya pekerjaan rekanan yang seharusnya sudah dilelang beberapa bulan lalu, hingga saat ini masih banyak yang belum dikerjakan.

Menurut salah satu rekanan (red), pekerjaan termin pertama yang semestinya saat ini sudah selesai akan tetapi dikarenakan SPD tersebut belum  ada, sehingga sampai sekarang belum juga selesai dikerjakan dan ada yang sudah selesai dilaksanakan namun belum bisa melakukan pencarian dana. " Mau kapan lagi , karena sekarang saja sudah menjelang akhir tahun." kata dia, Kamis (08/11/2018).

Terpisah, Ketua LSM GIPAK Lampung Timur Rini Mulyati, menanggapi pernyataan dari salah satu rekanan yang mengeluhkan keterlambatan pencairan dana akibat SPD (surat penyediaan dana) yg tak kunjung turun dari pengguna anggaran Lampung Timur, mengatakan hal ini sangat janggal jika terjadi di Lampung Timur dalam proses pengadaan barang dan jasa milik pemerintah.

Karena berdasarkan Permendagri no 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, bahwa sebelum suatu kegiatan pengadaan barang dan jasa di mulai maka pengguna anggaran harusnya sudah memastikan ketersediaan dana melalui SPD, dan SPD inilah yg menjadi acuan atau dasar untuk memulai kegiatan lelang  atau pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa di masing-masing organisasi perangkat daerah.

" Jika SPD nya saja belum ada lalu apa yang menjadi dasar bagi pemerintah kabupaten Lampung timur untuk melakukan kegiatan pengadaan barang dan jasa milik pemerintah, atau diduga Lampung timur ini memang tidak ada ketersediaan dana sehingga SPD tersebut tidak kunjung ada sebagai syarat untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga atas kegiatan yang sudah di lakukan." pungkasnya. (Rizki)

Waduh Penyakit Masyarakat! Satpol PP Pesbar Berhasil Ciduk 3 LGBT

PESISIR BARAT, SAHARA NEWS -- Guna menciptakan kondisi tertib dan nyaman di lokasi wisata pantai Labuhan jukung Kecamatan Pesisir Tengah, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) setempat melakukan razia atau penertiban kaum Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT), Jumat (2/11/2018) malam.



Kasatpol PP dan Damkar kabupaten Pesisir Barat, Syaikhul Anwar, kepada internlampungnews.com  saat di hubungi, Sabtu  (3/11/2018)  mengatakan, “pada penertiban itu pihaknya menjaring tiga orang diduga LGBT yang mangkal di sekitar lokasi wisata pantai Labuhan Jukung. Yaitu Robiansyah (26) warga kampung baru kecamatan Way Krui, Yogi Pranata (25) dan Julius (28) warga Kabupaten Muara Dua, Sumatera Selatan.



“Itu memang tugas trantib jadi apa saja yang mengganggu penyakit masyarakat ya kami lakukan penertiban, termasuk bolos sekolah,  tambang  pasir ilegal, ternak liar, menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat itu memang suatu kewajiban. Tugas kami memang menegakkan perda menjaga ketentraman dan ketertiban masyakat,” kata Kasatpol PP dan Damkar.



Syaikhul mengimbau para orang tua di Pesisir Barat dapat ikut mengawasi anak-anak mereka. Sebab menurutnya, dari catatan pihaknya pelaku LGBT di Krui banyak datang dari luar Pesisir Barat.  Sementara setelah di adakan penangkapan untuk tindak lanjutnya kami akan menyerahkan ke pihak dinas sosial untuk di lakukan pembinaan “ Tutur nya.



Sementara menurut keterangan salahsatu warga yang berada di lokasi pelabuhan jukung yang enggan di sebutkan namanya menyebutkan “ Kami setuju sekali dengan adanya penertiban para LGBT tersebut sebab keberadaan mereka sangat meresahkan, setahu saya keberadaan mereka itu baru ada dan itu pun berasal dari luar pesisir barat dan saya berharap razia seperti ini rutin di gelar agar menciptakan kenyamanan di sepanjang pesisir yang di ketahui bersama adalah lokasi  Taman Hiburan Rakyat“ Ungkapnya. (SAHARA)

Revina, Kader PAC IPPNU Talangpadang Delegasi Lomba Putri Hijab Tanggamus

Revina Dwi Salsabilla, kader PAC IPPNU Talangpadang

TANGGAMUS, SAHARA NEWS -- Revina Dwi Salsabilla siswi kelas 12 MA PEMNU yang merupakan salah satu kader PAC IPPNU (Pimpinan Anak Cabang Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama) Talangpadang didelegasikan untuk perhelatan Putri Hijab Tanggamus 2018 yang di ikuti berbagai kontestan dari kabupaten Tanggamus, Lampung.

Ketua Pimpinan Anak Cabang Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, Ubad Nurhidayatullah  mengungkapkan besar harapan untuk mendukung salah satu kader terbaik PAC IPPNU Talangpadang

"Ya kita sama-sama mendukung untuk rekanita kita Revina, semoga dimudahkan dalam kompetisi ini dan bisa membawa nama baik IPPNU khusus nya ditingkat PAC Talangpadang" ungkapnya mewakili PAC IPNU IPPNU Talangpadang yang juga berasal dari Madrasah Aliyah PEMNU. Kamis (01/11)

Sementara itu, ditempat terpisah, Riski Firmanto, salah satu alumni Pesantren Modern Nahdlatul Ulama (PEMNU) Talangpadang ungkapkan dukungan untuk terus maju dalam kompetisi

"Ya semoga bisa meraih hasil yang terbaik untuk kontes Putri Hijab Tanggamus ini, dan bisa membawa nama baik Sekolah, ataupun organisasi" ungkap Riski, kader IPNU, yang kini aktif di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia sebagai Kepala Biro Pengembangan Media dan Informasi PC PMII Bandar Lampung.

Untuk diketahui, cara mendukungnya harus follow IG @putrihijab_tanggamus tunggu sampai admin konfir, setelah dikonfir, dukung dan vote foto peserta #putrihijabtanggamus2018 dengan no. urut 13 atas Nama REVINA DWI SALSABILLAH di IG putrihijab_tanggamus

Tahap ini di tutup tanggal 3 November pukul 00.00 WIB. (RFz)

Caleg Demokrat Tulang Bawang Barat Gencar Serap Aspirasi Masyarakat

TULANG BAWANG, SAHARA NEWS -- Sistem proporsional terbuka, membuat calon legislatif harus berlomba-lomba meraih simpati konstituen di daerah pemilihannya. Tidak melulu harus dengan uang dan popularitas, Seperti Ari Gunawan Tantaka Calon Legeslatif  No 1 Dapil 3 Partai DEmokrat Kabupaten Tulang Bawang Barat memiliki cara lain bersosialisasi kepada pemilih.

Mantan aktifis ( Ketua Cabang Himpunan Mahasiswa Islam Lampung utara – red)  ini mengaku tak memiliki banyak uang untuk berkampanye.sejak masa kampanye dibuka September lalu, Keseharian  Ari  Gunawan tantaka  yang  mengikuti kontestasi sebagai yang saat ini sibuk turun ke dapilnya melalui Pendekatan  kultural.


Program Kerja Pencalegan ini harus berbasis pada kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Selain itu, program kerja yang baik tentunya mengacu pada kondisi objektif lingkungan strategis yang dihadapi masyarakat baik menyangkut budaya dan kondisi sosial politik yang ada di daerah  Dapil 3 Kab Tulang Bawang Barat.


Oleh karena itu sangat penting dilakukannya proses bottom up atau penyerapan dan identifikasi persoalan dari masyarakat secara langsung untuk mengetahui masalah riil yang dialami masyarakat.



keharusan bagi setiap caleg untuk menjadikan masukan dan pertimbangan dari masyarakat untuk memperkaya dan membumikan visi dan misi serta program kerjanya.



“Sistemnya saya lewat silaturahim ke warga. Mungkin saya caleg di mata orang-orang enggak ada gengsinya. Sebab kerjanya Saya keluar masuk kampung, dan mengobrol untuk perkenalan,” cerita Pria yang akrab di sapa Ari ini , selasa  (30/11/2018).

Masyarakat di dapil 3, dikatakan Ari, lebih guyub didekati dengan komunikasi dialogis, sehingga menciptakan hubungan sosial yang tidak kaku. Ketika suasana mencair, Ari memperkenalkan dirinya menjadi caleg dan meminta  izin memasang stiker dan baner yang berukuran kecil  di rumah warga yang di kunjunginya  tadi.

Bahkan, bukan hanya keluar masuk kampung. Tak sekali dua kali Ari pun kerap singgah dan menginap di rumah-rumah warga yang sehari-hari sebagai petani . Ia lebih sreg dengan cara ini untuk lebih dulu dikenal warga di dapilnya.

Meski ada hal yang tidak bisa Tak terelakkan,seperti fenomena dan kultur masyarakat  di dapilnya menciptakan proses politik sangat mahal. Untuk tak terjebak karena ongkos politik mahal, Ari memilih mendatangi mereka dengan apa adanya.

Seringkali, ketika lama mengobrol dan akrab, warga terperanjat mengetahui Ari maju sebagai calon anggota dewan di Kabupaten Tulang Bawang Barat. “Alhamdulillah sampai sekarang belum ada seorang pun minta sumbangan sama sekali ke saya,” cerita Ari

“Saya mau membangun kejujuran politik terhadap warga. Saya tidak ingin menampilkan kemelaratan membuat orang harus menghalalkan politik uang. Semua itu saya lakukan mengalir begitu saja, tanpa rekayasa lebih dulu,” ceritanya lagi.

Namun selama sekian kali turun ke dapil, Ari mengakui harus bekerja dua kali, di samping harus mensosialisasikan dirinya sebagai caleg, juga harus meluruskan persepsi partai yang menjadi kendaraannya maju ke DPRD Kabupaten Tulang bawang Barat, yakni Demokrat.

“Yang menarik dari pikiran mereka pertama, tahu informasi Demokrat di media tidak senyatanya. Makanya saya harus menjelaskan kondisi sebenarnya partai Demokrat dari orang dalam. Awalnya ketika mereka tahu saya Demokrat memang ada yang memandang sebelah mata maklumlah Pro dan Kontra pasti ada,terlebih tahun ini adalah tahun politik” katanya.

Mau tidak mau, warga yang terbius dengan pemberitaan media soal Demokrat selama ini, Ari harus turun tangan dengan kembali menjelaskan bahwa kenyataannya tidak demikian. Sampai pada akhirnya, mereka terbuka setelah menerima klarifikasi langsung darinya.

Diakuinya, untuk dapil 3 Kabupaten Tulang bawang Barat  adalah dapil yang tidak bisa di remehkan . banyak Politisi gaek, dan Tokoh Masyarakat yang terkenal mencalonkan diri di Dapil ini.kendati demikian  Ia tetap optimis dengan Fikiran masyarakat yang saat ini bisa berfikir sehat yang memiliki dasar pemikiran maju sehingga sudah tidak bisa dibohongi” Tutupnya. (RFz)

Momen Hari Santri, DPW PKB Lampung Lestarikan Khazanah Melalui Musabaqoh Kitab Kuning

Santri membaca kitab kuning

LAMPUNG TENGAH, SAHARA NEWS -- Menindak lanjuti surat DPP PKB No 27636/DPP-03/VI /B.1/X/2018 dalam rangka peringatan Hari Santri  2018. Dalam surat tersebut pihak DPP PKB menginstruksikan kepada  DPC Se Provinsi lampung agar dapat mengirimkan Peserta untuk mengikuti musabaqah kitab kuning.

Menariknya sebelum di gelar kegiatan  Musabaqoh Kitab Kuning di gelar pula seminar Regional tentang RUU Pesantern dan lembaga keagamaan yang di hadiri oleh Pemateri  Ibnu Multazam  Panja Baleg RUU Pesantren FPKB DPR RI), Prof.Dr. Phil.H.Kamaruddin Amin,MA (Dirjen Pendidikan Islam Kementrian Agama RI) Dan  Hj Chununia Chalim,M.Si,M.Kn.,Ph.D ( Wakil Gubernur  Provinsi Lampung Terpilih ).


Dalam seminar terungkap melalui Ibnu Multazam  Panja Baleg RUU Pesantern FPKB DPR RI yang mengatakan bahwa “ RUU ini merupakan inisiasi dari fraksi PKB. RUU pesantren merupakan upaya untuk memberikan rasa keadilan terhadap lembaga pendidikan keagamaan,  memberikan pengakuan terhadap alumni  pondok pesantren dan lembaga keagamaan lainnya. Rancangan Undang-undang (RUU) Ma­dra­sah dan Pesantren untuk saat ini di­coba un­tuk diperjuangkan. Per­jua­ngan panjang tersebut dimulai pada sekitar pertengahan 2016.


“Pel­bagai diskusi dan pe­­r­debatan mewarnai. Namun, tentu saja banyak pihak yang mendukung atas pengajuan draf RUU Pen­di­dik­an Madrasah dan Pesan­tren yang digagas oleh Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) pada 2016 itu ” Tegas  Ibnu Multazam.

Dalam konteks ini,Bapak Ainur Rofiq dari kenterian agama RI Menjelaskan pula bahwa “ ketika Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mengesahkan RUU Madrasah dan Pendidikan Keagamaan men­jadi RUU menjadi angin segar bagi kita semua, uta­­manya kalangan santri. Se­bab, pertama, mem­per­juang­kan RUU Madrasah dan Pe­san­tren tersebut pada hakikatnya memperjuangkan keadilan un­tuk mendudukan sesuatu pada proporsinya dan kapa­si­tasnya.

“ Dengan diterbitkannya RUU pesantren, pesantren memiliki hak rekopmitif yaitu  kebebasan mengatur dirinya sendiri (dalam hal ini pondok pesantren). Selain itu dgn diterbitkan nya RUU pesantren ini maka santri bisa mengikuti ujian formal, alumninya diakui oleh lembaga atau instansi pemerintahan/ swasta terutama dalam dunia kerja.” Ungkap Ainur Rofiq.


Kegiatan Musabaqoh kitab kuning yang di lakukan Partai Kebangkitan Bangsa bertujuan untuk melestarikan dan mengembangkan khazanah keilmuan pesantren yang notabene  telah terbukti menjadi benteng terkokoh dalam menjaga NKRI dari pemahaman keagamaan yang eksklusif dan ekstremis.



Dalam kegiatan ini masing DPC PKB mengirimkan 16 peserta berasal dari 4 pondok pesantren yang di laksanakan pada tanggal 30 Oktober – 1 Novmber 2018 yang berlokasi di pesantren darul hidayah jalan tegal rejo No 1 Kampung Uman kecamatan Bandar mataram kabupaten lampung tengah.  yang nantinya para juara akan mengikuti gran final di DPP PKB Jakarta .



Sementara dalam ajang perlombaan ini dibagi atas usia 16-20 tahun dan 17-23 tahun untuk  jenis kitab yang di perlombakan adalah Fathul Qorib, Nazhom’imrithi, Ihya ulum muddin, dan alfiyah ibnu malik dan jenis yang di lombakan Qiro’atul Kutub,dan Hifzul qutub.



Dalam Sambutannya Wakil Ketua DPW PKB Lampung Jauharoh Haddad Mengatakan bahwa acara ini merupakan kegiatan rutin  setiap tahun secara bergilir di tiap kabupaten kota se provinsi lampungn “ Ujarnya,


Lebih lanjut Wanita yang akrab di sapa kak Jauharoh ini mengungkapkan bahwa “ untuk tahun ini lokasi kegiatan di pusatkan di kabupaten lampung tengah yang Kegiatan ini sebagai bentuk penghargaan terhadap khazanah dan eksistensi pesantren yang telah memberikan konstribusi penting terhadap perjalanan bangsa Indonesia mulai era pra-kemerdekaan sampai saat ini,” Jelasnya pada awak Media. (RFz)

Lapas Klas IIA Kotabumi Ikuti Puncak Perayaan Hari Jadi Kementerian Hukum dan HAM

LAMPUNG UTARA, SAHARA NEWS -- Upacara Hari Dharma Karyadhika (HDKD) ke-73 berlangsung di Rumah Tahanan Klas IIB Kotabumi (selasa 30/10). Upacara ini diikuti oleh empat Satuan Kerja Kementerian Hukum dan Ham Wilayah Lampung Utara yaitu Lapas kelas IIA Kotabumi, Rutan kelas IIB Kotabumi, Rubasan Kotabumi, dan Imigrasi kelas II kotabumi. Perserta upacara hari ini sebanyak 75 orang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Kepala Lapas Kotabumi sebagai Inspektur  Upacara Tetra Destorie  menekankan akan pentingnya sinergitas antara Satuan Kerja yang berada dibawah Kementrian Hukum dan HAM khususnya  wilayah Lampung Utara.

 “Kita Sudah banyak melaksanakan kegiatan untuk menyambut Hari Lahir Kementerian kita tercinta ini mulai dari pekan olahraga bagi WBP, Bakti Sosial, Jalan Sehat Bersama, dan puncaknya adalah Hari Upacara ini, semoga dari rangkaian acara tersebut dapat menambah performance dalam berkerja sesuai tugas dan fungsi kita masing-masing”, ujar Tetra.

  
Pada peringatan HDKD kali ini juga diberikan pengahargaan kepada Kepala Pengamanan Rumah Tahanan kelas IIB kotabumi Bapak Vendra yang berhasil menggagalkan masuknya narkoba ke Rutan Kotabumi dan  Staf Kepala Pengamanan Lapas  M.Musa sebagai ASN teladan.


Dimeriahkan dengan bernyanyi dan potong tumpeng bersama menambah terciptanya kebersamaan antara Satuan Kerja. Kemudian acara di tutup dengan Pemusnahan Barang Hasil Sitaan. (RFz).

P3S Gelar Diskusi Ekonomi Lampung

BPS : Angka Kemiskinan Di Lampung Meningkat Setiap Tahunnya

BANDARLAMPUNG, SAHARA NEWS --Angka kemiskinan di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya, ini disebabkan oleh minimnya lapangan pekerjaan dan meningkatnya pengangguran, khususnya di Provinsi Lampung.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), Provinsi Lampung angka kemiskinan meningkat 0,10% dari tahun 2017 sampai dengan 2018 dan menjadi wilayah termiskin nomor 4 di pulau Sumatera.

Melihat hal tersebut, Pemuda Pemudi Pemerhati Umat (P3U) mengadakan diskusi terbuka di pondok pesantren Mahmudah, Kemiling, Bandar Lampung (28/10/18) mengenai presentasi kemiskinan yang terjadi di Lampung. Dengan mengusung tema "Optimisme Pada Presentasi Penurunan Angka Kemiskinan Nasional".

Dalam diskusi tersebut dihadiri oleh para tamu undangan dan santriwan serta santriwati yang ada di Ponpes Mahmudah. Selain itu, kegiatan ini juga dinarasumberi oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung, Sumarju Saeni, Perwakilan Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, Mas'ud Rifa'i, dan Sekretaris PCNU sekaligus Pimpinan yayasan Mahmudah, Khobibul.

Dalam diskusi tersebut, Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung, Sumarju Saeni mengatakan bahwa kemiskinan bisa diatasi oleh sikap pemuda yang berada diwilayah tersebut, "Pemuda-pemudi seperti P3U ini bisa mengajak masyarakat untuk membuat karya yang bisa menghasilkan, itu juga bisa memperbaiki ekonomi mereka," ujarnya

Dari segi Agama Sekretaris PCNU Provinsi Lampung sekaligus Pimpinan Yayasan Mahmudah mengatakan hal yang berbeda, ia berkata kemiskinan bisa diringankan melalui ibadah dan usaha.

 "Jika masyarakat ini rajin beribadah, berdoa dan terus berusaha, mudah - mudahan itu juga bisa menjadi salah satu jalan untuk mengurangi angka kemiskinan dan memperbaiki perekonomian, karena jika kita tidak sholat apakah rejeki itu akan datang. Maka ibadahnya juga harus diperhatikan yang disertai dengan usaha," ungkapnya

Ketua Bidang dan Pelatihan P3U, Suhelmi berharap juga kepada pemerintah untuk ikut serta berpartisipasi dalam meminimalisir angka kemiskinan.

"Saya juga mengharapkan pemerintah untuk dapat memperhatikan kalangan pemuda agar dapat melanjutkan pendidikannya khususnya pemuda yang kurang mampu, sehingga bisa membantu meningkatkan perekonomian keluarganya," tuturnya.



Sumber : Pemuda Pemudi Pemerhati Umat (P3U), Senin (29/10/2018).

Pemuda Hari Ini, Pemimpin Masa Depan

BANDAR LAMPUNG, SAHARA NEWS -- Salah satu konsep yang ditetapkan oleh bangsa Indonesia sebagai upaya menghadapi serangan dan gangguan dari dalam maupun luar negeri yakni Sistem Pertahanan Semesta (Sishanta).

Sejarah telah membuktikan bahwa bumi Indonesia memiliki daya tarik yang kuat terhadap bangsa lain untuk menguasainya. Karenanya seluruh elemen masyarakat harus paham dan terlibat dalam upaya bela negara.

Bukti nyata dari Alumni Parade Cinta Tanah Air (PCTA) Provinsi Lampung sebagai upaya mempersiapkan diri untuk membenahi negara yakni dengan mengadakan sarasehan temu alumni pada hari Sabtu (27/10/2018) di Balai Kratun Provinsi Lampung.

Kegiatan tersebut diawali dengan pembekalan meteri bela negara menghadapi ancaman nonmiliter oleh Idham Faca, S.T., M.M selaku staf utama PKP Provinsi Lampung.

"Ancaman nonmiliter ini dapat muncul dari segi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, keselamatan umum, teknologi dan legislasi," kata Idham pada penyampaian materinya.

Sebagai iron stock (generasi penerus) pemuda harus optimis sehingga refleksi dari tindakannya adalah semangat mempersiapkan diri, tidak hanya sekedar paham mengkritisi.

"Pasti tiba masanya pemuda hari ini menjadi pemimpin bangsa di masa depan," kata Hariz A'rifa'i selaku ketua alumni PCTA Provinsi Lampung.(Tika)

SDN 1 Tanjung Agung Kabupaten Tanggamus Ambruk

TANGGAMUS, SAHARA NEWS --SDN 1 Tanjung Agung Kecamatan Kotaagung Barat Kabupaten Tanggamus ambruk, Sabtu (27/10/2018) pagi.

Dari pantauan di lokasi satu lokal ruang kelas SDN 1 Tanjung agung tersebut atap gentengnya ambruk, tidak ada korban jiwa dalam kejadian itu.

Menurut keterangan salah satu dewan guru yg diwawancarai jurnalis pesonalampungnews.com (Partner Sahabat Nusantara) mengatakan, "kejadiannya tadi pagi sekitar jam 9 ,memang lokal itu sudah tidak dipakai lagi sekitar 4 hari ini, karna mengantisipasi ambruk nya atap genteng sekolahan itu yang sudah ada tanda-tanda mau ambruk, "katanya.

Saat ditanya keberadaan kepala sekolah untuk dikonfirmasi tentang ambruknya bangunan tersebut, dewan guru itu mengatakan sedang keluar.

"kepala sekolah sedang keluar, "ujar noveri salah satu dewan guru yang sedang akan membuat laporan ke upt dan dinas pendidikan karna sinyal di pekon tanjung agung susah.

" Saya mau membuat laporan dulu pak, jadi harus ke arah kecamatan wonosobo kebetulan hari sabtu libur.

Selang beberapa waktu datang orang dari dinas pendidikan, bapak Andi susanto yang kebetulan berdomisili di kecamatan wonosobo yg berdekatan dengan lokasi kejadian.(Junaidi)

Lawan Hoax, Sahabat Demokrasi Ajak Kesadaran Berdemokrasi

Sahabat Demokrasi

BANDAR LAMPUNG, SAHARA NEWS -- Sahabat Demokrasi kembali menggelar Diskusi Sabtuan. Tema yang diusung ialah Partisipasi Publik dalam Sistem Demokrasi di Indonesia dan menghadirkan dua orang pembicara, Nanang Trenggono, Ketua KPU Provinsi Lampung dan Fatikhatul Khoiriyah, Ketua Bawaslu Provinsi Lampung, Sabtu(27/10).

Dalam Diskusi yang dilangsungkan di Sekretariat Sahabat Demokrasi tersebut, Fatikhatul menyoroti bahwa partisipasi publik tidak hanya dicerminkan dengan kehadiran masyarakat di TPS. Dalam konteks pelaksaan demokrasi, sangat diperlukan pihak-pihak yang memberikan penyadaran terhadap publik untuk melawan dampak buruk proses pelaksaanaan demokrasi sendiri.

“Partisipasi publik tidak hanya dicerminkan dengan kehadiran masyarakat di TPS. Dalam konteks pelaksaan demokrasi, sangat diperlukan pihak-pihak yang memberikan penyadaran terhadap publik untuk melawan dampak buruk proses pelaksaanaan demokrasi sendiri” ujarnya.

Khoir menambahkan bahwa dengan pesatnya arus teknologi, di samping membawa dampak positif yang luar biasa, di sisi lain juga membawa dampak yang negatif. Proses kampanye untuk pemilu 2019 yang sedang berlangsung misalnya, banyak diwarnai oleh hoaks.

“Pendidikan politik harus dilaksanakan juga oleh masyarakat itu sendiri. Melalui pihak-pihak yang mempunyai pengetahuan politik harus memahamkan warga masyarakat agar tidak diwarnai oleh hoaks” kata Ketua Bawaslu Provinsi Lampung tersebut.

Di sisi lain, Nanang menambahkan bahwa penyelenggara pemilu memiliki banyak keterbatasan dalam pelaksanaan pemilu. Sebagai contoh, dalam melayani pemilih disabilitas, penyelenggara pemilu di daerah masih sangat mengalami kendala karena berkaitan dengan keterbatasan anggaran. Terdapat regulasi-regulasi yang juga terkadang menjadi problem dalam konteks pelaksanaan demokrasi. Di sisi lain, kesadaran politik masyarakat sendiri masih sangat perlu ditingkatkan.

“penyelanggara pemilu memiliki banyak keterbatasan dalam pelaksanaan pemilu. Sebagai contoh, dalam hal melayani pemilih disabilitas, penyelenggara pemilu mengalami berbagai kendala baik dari segi anggaran ataupun penambahan kalangan professional dalam berbahasa isyarat” tuturnya.

Siti Khoiriah, Ketua Sahabat Demokrasi selaku moderator menambahkan bahwa penyelenggara pemilu saat ini dihadapkan dalam keadaan yang cukup pelik. Kesalahan dalam kinerja, kerap mendapat kritik dan cacian dari pihak-pihak tertentu, namun sebaliknya, kinerja yang baik justru tidak mendapat ekspose, sehingga butuh aktor-aktor yang mampu menjadi katalisator untuk melawan hal tersebut.

“penyelenggara pemilu saat ini dihadapkan dalam keadaan yang cukup pelik. Kesalahan dalam kinerja yang kerap kali mendapat kritik dan cacian dari pihak-pihak tertentu. Namun sebaliknya, kinerja yang baik justru tidak mendapat ekspose, sehingga butuh aktor-aktor yang mampu menjadi katalisator untuk melawan” tutup Khoir di akhir diskusi.(Adf)

Muslim Lampung, Lakukan Aksi Damai Bela Kalimat Tauhid Di Tugu Adipura

Aksi di Adipura

BANDARLAMPUNG, SAHARA NEWS --Ratusan orang yang tergabung dalam Forum Umat Islam Bersatu (FUIB) provinsi Lampung menggelar aksi damai bela kalimat tauhid sebagai bentuk solidaritas atas pembakaran bendera tauhid yang dilakukan oknum banser di Garut, Jawa Barat, beberapa waktu lalu. Aksi damai digelar di tugu Adipura, Jumat (26/10/2018) siang.

Ketua umum FUIB Dr. KH. Buchori Abdul Shomad, M.A mengungkapkan dalam orasinya bahwa FUIB mengutuk tindakan yang dilakukan oleh oknum banser yang telah membakar kalimat tauhid yang merupakan lambang kebesaran umat Islam.

" Kami minta kepada aparat penegak hukum untuk menangkap oknum banser tersebut dan diproses sesuai hukum yang berlaku agar dapat memberikan efek jera dan tidak akan ada lagi yang mengulang hal yang sama," tegasnya.

KH. Buchori menuntut agar oknum banser tersebut meminta maaf kepada seluruh umat Islam di Indonesia.

" Karena perbuatannya telah menodai Agama dan melukai hati umat Islam di Indonesia," ucapnya.

KH. Buchori juga menghimbau kepada seluruh masyarakat Lampung agar jangan mudah terpancing isu-isu yang menyesatkan dan memicu terjadinya tindakan anarkis.

" Kami juga menghimbau kepada umat muslim di Lampung agar tidak mudah terprovokasi dan selalu menjaga ukhuwah islamiyah," tandasnya.

Diketahui ratusan orang yang tergabung dalam Forum Umat Islam Bersatu (FKUB) provinsi Lampung yang merupakan gabungan lebih dari 40 ormas tersebut lebih dulu menunaikan sholat jumat di Masjid  yang terletak di jalan Raden Intan. Selepas menunaikan sholat jumat, massa berjalan kaki (long marc) menuju tugu Adipura. (Sus)

Kasus Dugaan Korupsi, Mantan Kabid Dinas Pekerjaan Umum Jadi Tersangka

Kasus Dugaan Korupsi, Mantan Kabid Dinas Pekerjaan Umum Jadi Tersangka

LAMPUNG TIMUR, SAHARA NEWS --Mantan Kepala Bidang (Kabid) Jalan dan Jembatan sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pekerjaan Umum (PU) Lampung Timur Idhamsyah resmi di tetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Lamtim.

Penetapan tersangka terkait kasus dugaan korupsi peningkatan ruas jalan Rajabasa Lama Induk di Jalan Way Kambas kecmatan Labuhan Ratu kabupaten Lamtim tahun anggaran 2016.

Kepala Kejari Lamtim Syahrir Harahap mengatakan, tersangka Idhamsyah pada tahun 2016 merupakan PPK di dinas PU yang memberikan persetujuan terhadap pelaksanaan pekerjaan maupun pihak yang menandatangani kontrak.

Menurut Syahrir, untuk kerugian berdasarkan dari pemeriksaan BPKP provinsi Lampung yang di temukan kerugian negara sebesar Rp 1,5 Milyar.

“Saat itu (tahun 2016), tersangka merupakan PPK di Dinas PU Lamtim, di temukan ada keterlibatan tersangka dalam penandatanganan kontrak pekerjaan tersebut, dan di temukan kerugian negara sebesar satu setengah milyar rupiah,”terang Syahrir di ruang kerjanya, Selasa (23/10/2018).

Lanjutnya, proses pemeriksaan kasus tersebut akan terus berjalan, jika nanti ada pegembangan atau pihak-pihak lainnya yang ikut berperan terjdinya kerugian negara ini, maka akan dilakukan proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

“Jika dari hasil pemeriksaan tersangka di temukan ada pihak lain yang terlibat dalam kasus peningkatan ruas jalan tersebut maka tidak menutup kemungkinan akan kita tahan,”jelasnya.

Dikatakan Syahrir, tersangka sebelumnya sudah dilakukan pemeriksaan bertahap sebanyak lima kali dengan setatusnya pada saat itu sebagai saksi, namu dari hasil pemeriksaan lebih jauh di temukan ada keterlibatan yang bersangkutan, sehingga dinaikan sebagai tersangka.

Sebelumnya pihak kejari Lamtim juga telah menetapkan Kuasa direktur perusahaan yang memenangkan kontrak peningkatan ruas jalan sebagai tersangka.

“Jadi sudah ada dua orang tersangka yang sudah kita tahan, karena di duga telah merugikan negara hingga milyaran rupiah, nanti kita lihat hasil pemeriksaan lebih jauh terhadap kedua tersangka ini, apakah ada keterlibatan pihak-pihak lainnya,”pungkasnya. (Red)

Oknum PNS Penipu Di Pecat Tidak Terhormat!

Oknum PNS Penipu Di Pecat Tidak Terhormat!

BANDARLAMPUNG, SAHARA NEWS – Rismi Erida Sari, oknum pegawai negeri sipil (PNS) Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung telah dipecat secara tidak hormat.

Rismi dipecat oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Bandarlampung, lantaran telah melakukan penipuan dengan modus penerimaan pegawai negeri sipil (PNS).

Plt. Kepala BKD Kota Bandar Lampung Syaprodi membenarkan hal tersebut. Ia mengatakan, Rismi telah dipecat secara tidak hormat berdasarkan dengan No.889/30/IV.04/2018.

“Yang bersangkutan telah lama tidak bekerja. Ia dipecat pada tanggal 14 Februari 2018 lalu,” katanya saat berada dikantornya, Senin (22/10).

Meskipun yang bersangkutan telah dipecat, lanjut Syaprodi, ia tidak mengetahui lagi keberadaan yang bersangkutan.

“Saya tidak tahu lagi kemana, yang jelas statusnya sudah tidak pegawai lagi,” ujarnya.

Diketahui, Rismi Erida Sari terselandung kasus dugaan penipu terhadap 16 orang dengan modus penerimaan calon pegawai negeri sipil (PNS). Ia saat ini tengah menjalani proses Kasasi di Mahkamah Agung (MA).

Tanjungkarang, Bandarlampung 7 Februari 2017 lalu, Rismi dijatuhi hukuman selama 18 bulan dengan perintah menjalani tahanan kota.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) saat itu, mengajukan banding di Pengadilan Tinggi Lampung. Hasil banding tersebut, menguatkan hukumannya selama 3 tahun. Usai putusan PT itu, Rismi mengajukan Kasasi, hingga saat ini masih dalam proses.(adm/rf/lampungsegalow)

Kemeriahan Hari Santri Nasional Perkokoh NKRI

HSN Di Pringsewu

PRINGSEWU, SAHARA NEWS -- Peringatan Hari Santri Nasional 2018 di Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung diperingati dengan upacara bendera yang dipusatkan di halaman pendopo kabupaten setempat, Senin (22/10/18).

Bertindak sebagai pembina upacara adalah Bupati Pringsewu KH. Sujadi, serta diikuti para pejabat daerah diantaranya Wakil Bupati Pringsewu Dr. Hi. Fauzi, S.E., M.Kom., Akt., CA, Sekretaris Daerah Drs. A. Budiman PM, M.M., para asisten dan staf ahli bupati beserta para kepala OPD, para camat, jajaran aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu, jajaran DPRD dan muspida, Ketua MUI Kabupaten Pringsewu KH. Hambali, Ketua PC NU Kabupaten Pringsewu KH. Taufiqurahman, M.Pd.I beserta jajaran pengurus PCNU Kabupaten Pringsewu, serta ribuan ulama dan santri dari berbagai pondok pesantren dan madrasah se-Kabupaten Pringsewu.

Uniknya, semua peserta upacara baik pembina, pemimpin, perwira, maupun para petugas dan peserta upacara, semuanya memakai kain sarung khas santri lndonesia.

Bupati Pringsewu KH. Sujadi yang bertindak sebagai pembina upacara, dalam amanatnya mengatakan peringatan Hari Santri Nasional merupakan sebuah apresiasi bagi perjuangan kaum santri yang secara nyata memberikan andil besar bagi terbentuk dan terjaganya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Oleh karena itu, peringatan Hari Santri harus dimaknai sebagai upaya memperkokoh segenap umat beragama agar saling berkontribusi mewujudkan masyarakat Indonesia yang bermartabat, berkemajuan, berkesejahteraan, berkemakmuran, dan berkeadilan.

Lebih lanjut Bupati Pringsewu KH. Sujadi juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Ir. Hi. Joko Widodo yang telah menetapkan Hari Santri Nasional yang jatuh pada tanggal 22 Oktober, dimana penetapan Hari Santri Nasional merupakan babak baru dalam sejarah umat Islam di lndonesia, sebagai wujud relasi harmoni antara pemerintah dan umat Islam, khususnya bagi kalangan kaum santri.

Melalui tema 'Bersama Santri Damailah Negeri', peringatan Hari Santri Nasional diharapkan menjadi momentum untuk mempertegas peran santri sebagai pionir perdamaian yang berorientasi pada spirit moderasi Islam di Indonesia.

Pada kesempatan tersebut, Bupati didampingi Wakil Bupati Pringsewu juga menyerahkan secara simbolis bibit pohon penghijauan kepada perwakilan ulama.

Seusai upacara bendera, para peserta upacara baik ASN maupun santri melakukan kirab dan jalan sehat keliling ibukota Kabupaten Pringsewu dan masih dengan busana khas kaum santri yakni memakai kain sarung bagi pria, serta busana muslimah bagi wanita, dengan menyusuri ruas jalan utama di Kota Pringsewu, dimulai dari lapangan Pendopo Kabupaten Pringsewu, Jalan Jenderal Sudirman, Tugu Bambu, Jalan Veteran, Simpang Lima Tugu Pemuda, Jalan KH. Ghalib Raya, Jalan Jenderal Sudirman, dan kembali ke Pendopo Kabupaten Pringsewu. Berbagai hadiah doorprize juga disiapkan oleh panitia bagi para santri yang beruntung dengan mengundi kupon-kupon yang sebelumnya juga telah dipersiapkan. (*AH/Muhammad Idris)

6.324 Pelamar CPNS di Lampung Timur Lolos Seleksi Administrasi, 448 Tidak Lolos

LAMPUNG TIMUR, SAHARA NEWS -- Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKP2D) Lampung Timur mengumumkan 6.324 pelamar dinyatakan lolos seleksi administrasi calon pegawai sipil daerah tahun 2018.

Kabid Pengadaan Pegawai BKP2D Lamtim Risdianto menyatakan, berdasarkan rekap seleksi penerimaan CPNS Pemkab Lamtim tahun ini sebanyak 6.772 pelamar memperebutkan 449 formasi tenaga honorer eks kategori dua (K2), tenaga pendidik, tenaga kesehatan dan tenaga teknis.

“Kami sudah keluarkan pengumuman. Jadi yang tidak lolos seleksi administrasi 448 pelamar,” ujarnya, Senin (22/20/2018).

Menurut Risdianto, pelamar yang tidak lolos seleksi administrasi disebabkan faktor unggap dokumen terlalu besar atau kecil. Lalu, upload akreditasi BAN PT bukan saat kelulusan di perguruan tinggi melainkan akreditas baru.
“Jadi kalau yang diunggap kecil tentu tidak terlihat jelas berkas mereka. Nah, ini juga akreditas banyak yang diupload yang baru, padahal diketentuannya tidak demikian,” ungkapnya.

BKP2D Lamtim menyarankan kepada pelamar yang lolos seleksi administrasi agar mempersiapkan diri ketika menghadapi ujian seleksi kompetensi dasar (SKD) dan seleksi kompetensi bidang (SKB).
“Tentunya para pelamar dapat sungguh-sungguh dalam belajar untuk mempersiapkan diri menghadapi ujian,” imbaunya.(Rizki)

Kader Muda NU Mesuji Siap Lebar Sayap Pengkaderan

Kader IPNU IPPNU Mesuji

MESUJI, SAHARA NEWS -- Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) Mesuji berkomitmen menjadikan seluruh pelajar di Mesuji menjadi kreatif, inovatif dan berwawsana ahlussunnah wal jamaah. Hal ini disampaikan Ketua PC IPNU Mesuji Winarso, pada momen pelantikannya yang dilaksanakan di pada (19/10/2018) Jum'at malam.

Momen pelantikan ini dihadiri oleh 200 pelajar Mesuji. Dengan harapan besar mempermudah pelebaran sayap IPNU IPPNU di kalangan pelajar Mesuji.

Pelantikan kali ini pun dihadiri oleh Pimpinan Cabang IPNU IPPNU se-Provinsi Lampung. "Terima kasih untuk seluruh rekan dan rekanita PC IPNU IPPNU Lampung yang telah hadir," kata Winarso selaku Ketua PC IPNU Mesuji yang baru saja dilantik. (Tika)

Siap Dukung Jokowi - KH Ma'ruf Amin, Rumah KMA Korwil Lampung Malam Ini Segera Di Resmikan

BANDAR LAMPUNG, SAHARA NEWS -- Rumah KMA Koordinator Wilayah (Korwil) Lampung akan diresmikan, Sabtu malam ini, 20/10/2018. Dalam momen yang sama, juga dilakukan pelantikan pengurus kelompok relawan pemenangan pasangan Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin untuk Pemilu Presiden-Wakil Presiden (Pilpres) 2019 tersebut.

Sekretaris Panitia Mutakin LZ mengatakan, acara pelantikan dan peresmian berlangsung di Rumah KMA Korwil Lampung di Jalan Way Sekampung Nomor 98, Pahoman, Bandar Lampung. Acara dimulai pukul 19 WIB sampai dengan selesai.

“Insya Allah akan hadir Koordinator Nasional Rumah KMA Ahmad Bagja yang akan melantik dan meresmikan Rumah KMA Korwil Lampung,” terangnya melalui rilis ke Redaksi, Sabtu siang.

Mutakin melanjutkan, Rumah KMA Korwil Lampung diketuai oleh Aryanto Munawar, anggota DPR RI asal Lampung dari Fraksi PKB. Pengurus tidak hanya dari umat Islam tetapi juga dari kalangan lintas agama.

“Kami perkirakan acara nanti malam dihadiri sekitar seribu orang. Mereka meliputi pengurus KMA Korwil Lampung, undangan, dan masyarakat simpatisan pasangan nomor urut 01, Jokowi-Ma’ruf Amin,” sambungnya.

Pada pelantikan dan peresmian Rumah KMA Korwil Lampung juga akan dideklarasikan dukungan pencalonan dan pemenangan Jokowi-Ma’ruf Amin pada Pilpres 2019. Selain itu, ada pemberian santunan untuk anak yatim.(**)

Gara-gara Tersangkut Hukum, Oknum PNS Tidak Bisa Dimutasi

Oknum PNS Pemkot Banda Lampung  Tersangkut Hukum Tidak Bisa Dimutasi

BANDAR LAMPUNG, SAHARA NEWS --Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Bandar Lampung menegaskan bahwa setiap pegawai negeri sipil (PNS) yang bermasalah dengan hukum tidak bisa dipindahkan atau dimutasi.

Hal itu dikatakan, Sekretaris BKD Kota Bandarlampung, Wakhidi saat ditemui di kantornya, Kamis (18/10/2018).

Menurut Wakhidi, ada beberapa tahapan berkas yang harus dipenuhi bagi pegawai yang akan mengajukan pindah tugas. Salah satu berkas, kata Wakhidi adalah tidak sedang tersangkut hukuman disiplin.

“Jelas-jelas oknum ini kan sedang tersangkut hukum. Setau saya tidak bisa dipindahkan,” terangnya.

Informasi yang beredar, oknum PNS Pemerintah Kota (Pemkot) Bandarlampung, Rismi Erida Sari dipindahkan tugaskan keluar kota.

Selain sedang menjalani disiplin, Rismi juga sedang menjalani proses kasasi di Mahkamah Agung. Ia diduga telah melakukan penipuan terhadap 16 orang dengan modus penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS). (Red)

Hari Santri Teladani Semangat Jihad Cinta Tanah Air

TULANG BAWANG, SAHARA NEWS -- Tahun 2015 lalu Presiden Joko Widodo, menetapakan perayaan Hari Santri Nasional sebagai pengharagaan pemerintah kepada santri atas perjuangan kemerdekaan Indonesia. Penetapan hari santri merupakan upaya meneladani semangat jihad cinta tanah air.

Upacara Bendera, kirab antar lembaga atau badan otonom Nahdlatul Ulama dan donor darah, itulah bentuk perayaan hari santri yang diadakan oleh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Tulang Bawang. Yang akan digelar pada (22/10/2018) di Lapangan Persada Unit 2.

"Saya harap seluruh warga Nahdiyin ikut serta mensukseskan perayaan hari santi di Tulang Bawang khusunya," kata Taufiq Wahyudi M.Pd.I selaku ketua panitia.(Tika)