Gara-gara Makian Ke Prabowo, Bupati Boyolali Dilaporkan Ke Bareskrim

Aksi tolak Prabowo di Boyolali beberapa hari yang lalu.

JAKARTA, SAHARA NEWS - Dilansir dari media Detik.com,- Bupati Boyolali Seno Samodro dilaporkan ke Bareskrim Polri terkait polemik tampang Boyolali . Seno dilaporkan karena memaki Prabowo Subianto.
Seno dilaporkan oleh seorang warga bernama Ahmad Iskandar. Pelaporan itu didampingi Tim Advokat Pendukung Prabowo.

"Hari ini kita melaporkan Bupati Boyolali, Seno Samodro terkait dengan ujaran kebencian yang dilakukan Seno Samodro dalam hal ini mengatakan Pak Prabowo Subianto, menghina Pak Prabowo Subianto menyamakannya dengan ucapan hewan, ucapan as* yang dalam bahasa Jawa artinya itu an**ng," kata juru bicara Tim Advokat Pendukung Prabowo Hendarsam Marantoko di Bareskrim, gedung KKP, Jalan Medan Merdeka Timur, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (5/11/2018).

Laporan itu teregistrasi dengan nomor LP/B/1437/XI/2018/Bareskrim tertanggal hari ini. Seno dituduh melakukan tindak pidana terhadap ketertiban umum sebagaimana Pasal 156 KUHP, jo Pasal 15 KUHP UU Nomor 1 Tahun 1946.

"Jadi ini yang kita gunakan Pasal 156 KUHP, menyebarkan kebencian di depan umum. Jadi itu juncto Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang nomor 1 tahun 1946. Nah junctonya itu menyebabkan keonaran di masyarakat. Jadi artinya dengan perkataan yang menyamakan Pak Prabowo dengan hewan, ini kan penghinaan yang begitu berat," ujarnya.

Hendarsam menilai ucapan Seno sangat tidak beradab dan tidak senonoh. Pihaknya membawa rekaman video, capture video juga dokumen dari pemberitaan sebagai bukti dalam pelaporannya.

"Jadi kita melihat apapun alasannya menyamakan capres yang sedang berkontestasi dengan partai terlapor, ini sangat tidak pantas dan tidak etis. Kan sudah menyampaikan demokrasi sejuk, demokrasi damai, program yang selama ini kita sepakat bersama," ujarnya.

Hendarsam mengatakan tidak ada instruksi dari Prabowo terkait laporan ini. Pihaknya tidak terima dengan ucapan yang dipersoalkan itu.

"Oh nggak ada, Pak Prabowo itu orangnya negarawan lah. Cuma kami nggak terima aja digituin. Kalau satu dibiarkan, nanti yang lain akan ikut-ikutan," ucapnya.
Sementara itu, Ahmad Iskandar mengaku tidak terima dengan makian Seno. Sebab, menurutnya, saling menjelekkan akan membuat orang tidak tenang.

"Saya tidak rela, saya tidak terima seperti ini, soalnya kalau kita saling menjelekkan di depan orang-orang, di depan masyarakat umum, itu akan membuat orang tidak tenang," pungkasnya. (***)

Diduga Pelanggaran Pemilu, Caleg PDIP Dilaporkan Ke Bawaslu

TULANG BAWANG, SAHARA NEWS -- Adanya dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan salah satu caleg berasal dari Partai PDI Perjuangan , pelanggaran tersebut di tindak lanjuti oleh Ari Gunawan Tantaka, calon legislatif dari partai Demokrat,yang  mendatangi kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kabupaten Tulangbawang Barat.



Kedatangan Ari bertujuan untuk melaporkan dugaan pelanggaran pemilu yang di lakukan rival politiknya dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Jumat(2/11/2018).



Dengan membawa sekantong plastik kresek berisi beras seberat kurang lebih 2 kilogram, stiker dan kalender bergambar calon dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) atas nama Rubiono, nomor urut 4 dari Partai PDI-P daerah pemilihan (Dapil) tiga (kecamatan Way Kenanga dan Gunung Agung).


Kedatangan caleg Partai Demokrat nomor urut satu Dapil tiga tersebut di sambut oleh ketua Bawaslu Tubaba, Midiyan, anggota Bawaslu, Sukirman Hadi dan Holdin Hasan yang kemudian mengarahkan pelapor untuk melakukan registrasi di ruangan Tim Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) kabupaten Tubaba.



Sekitar  pukul, 21:00  laporan Ari Tantaka diterima oleh Gakumdu yang beranggotakan dari Kajari di wakili oleh Jaksa Farid SH dan Gegana, Sukirman Hadi, Komisioner Bawaslu Tubaba Devisi Hukum Penindakan Pelanggaran dan Sengketa dan dari Polres Tuba Ipda Benny Ariawan.



“Hasil pemeriksaan laporan saudara Ari Tantaka, caleg nomor urut satu, bahwa ada pembagian beras pemerintah atau bansos yang di duga dari Bulog yang isinya ada stiker dan kalender atas nama Rubiono dari Dapil tiga dari partai PDI perjuangan, jadi untuk sementara sedang diproses di Gakumdu laporannya lagi diregistrasi, setelah ini 1×24 jam besok baru akan memasuki pembahasan satu setelah itu baru penetapan apakah hal tersebut memenuhi unsur pidana atau tidak,” ujar Midiyan.



Sementara itu, diceritakan oleh Ari Tantaka, kami terjadinya dugaan pelanggaran pemilu tersebut bermula saat dirinya mendapatkan laporan dari relawan nya, bahwa warga di tiyuh Tunas Jaya lingkungan RT 19 RW 03 kecamatan Gunung Agung ada pembagian beras bansos yang dibagikan melalui ketua RT setempat.



“Saya sudah melaporkan kepada Gakumdu, Bawaslu kabupaten bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana pemilu di Dapil tiga kecamatan Way kenanga – Gunung agung yang dilakukan oleh caleg nomor urut empat atas nama Rubiono dari partai PDI perjuangan dengan alat yang digunakan berupa bahan kampanye berupa kalender dan Stiker yang dimasukkan kedalam bungkusan beras yang diinduksi adalah beras dari bantuan sosial dari pemerintah, harapan saya rekan rekan Gakumdu dapat bertindak cepat dan menindak lanjuti laporan ini,” ujarnya. (Sahara)

Di Temukan Pamflet HTI, Ajakan Dukung Prabowo Sandi HTI Jelang Aksi 211

Foto : Adnan

JAKARTA, SAHARA NEWS-- Menjelang aksi bela tauhid (ABT) yang di galang Persaudaraan Alumni 211 (PA 212), Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF  Ulama), Front Pembela Islam (FPI) dan sejumlah ormas lainnya yang rencananya akan di mulai setelah solat Jumat siang ini (02/10/2018) dari masjid Istiqlal Jakarta - Istana Negara. Jumat pagi tadi telah temukan selebaran ajakan aksi dengan logo Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di sekitar stasiun Juanda Jakarta Pusat.


Dalam selebaran tersebut tertulis ajakan aksi pada ummat Islam untuk melawan rezim komunis yang telah menghancurkan simbol-simbol perjuangan Islam di mulai dari terorisme, pembubaran HTI, kriminalisasi ulama dan kriminalisasi pejuang Islam.


Selanjutnya selebaran ini juga mengajak kepada para pejuang Islam untuk bersatu dan berjihad bersama Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno demi tegaknya Islam yang kaffah di bumi nusantara.


"Mari berjihad untuk panji-panji Islam di atas panji-panji negara karena panji Islam lebih tinggi dari panji merah putih". Demikian bunyi selebaran yang beredar itu. (Adnan)

Caleg Demokrat Tulang Bawang Barat Gencar Serap Aspirasi Masyarakat

TULANG BAWANG, SAHARA NEWS -- Sistem proporsional terbuka, membuat calon legislatif harus berlomba-lomba meraih simpati konstituen di daerah pemilihannya. Tidak melulu harus dengan uang dan popularitas, Seperti Ari Gunawan Tantaka Calon Legeslatif  No 1 Dapil 3 Partai DEmokrat Kabupaten Tulang Bawang Barat memiliki cara lain bersosialisasi kepada pemilih.

Mantan aktifis ( Ketua Cabang Himpunan Mahasiswa Islam Lampung utara – red)  ini mengaku tak memiliki banyak uang untuk berkampanye.sejak masa kampanye dibuka September lalu, Keseharian  Ari  Gunawan tantaka  yang  mengikuti kontestasi sebagai yang saat ini sibuk turun ke dapilnya melalui Pendekatan  kultural.


Program Kerja Pencalegan ini harus berbasis pada kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Selain itu, program kerja yang baik tentunya mengacu pada kondisi objektif lingkungan strategis yang dihadapi masyarakat baik menyangkut budaya dan kondisi sosial politik yang ada di daerah  Dapil 3 Kab Tulang Bawang Barat.


Oleh karena itu sangat penting dilakukannya proses bottom up atau penyerapan dan identifikasi persoalan dari masyarakat secara langsung untuk mengetahui masalah riil yang dialami masyarakat.



keharusan bagi setiap caleg untuk menjadikan masukan dan pertimbangan dari masyarakat untuk memperkaya dan membumikan visi dan misi serta program kerjanya.



“Sistemnya saya lewat silaturahim ke warga. Mungkin saya caleg di mata orang-orang enggak ada gengsinya. Sebab kerjanya Saya keluar masuk kampung, dan mengobrol untuk perkenalan,” cerita Pria yang akrab di sapa Ari ini , selasa  (30/11/2018).

Masyarakat di dapil 3, dikatakan Ari, lebih guyub didekati dengan komunikasi dialogis, sehingga menciptakan hubungan sosial yang tidak kaku. Ketika suasana mencair, Ari memperkenalkan dirinya menjadi caleg dan meminta  izin memasang stiker dan baner yang berukuran kecil  di rumah warga yang di kunjunginya  tadi.

Bahkan, bukan hanya keluar masuk kampung. Tak sekali dua kali Ari pun kerap singgah dan menginap di rumah-rumah warga yang sehari-hari sebagai petani . Ia lebih sreg dengan cara ini untuk lebih dulu dikenal warga di dapilnya.

Meski ada hal yang tidak bisa Tak terelakkan,seperti fenomena dan kultur masyarakat  di dapilnya menciptakan proses politik sangat mahal. Untuk tak terjebak karena ongkos politik mahal, Ari memilih mendatangi mereka dengan apa adanya.

Seringkali, ketika lama mengobrol dan akrab, warga terperanjat mengetahui Ari maju sebagai calon anggota dewan di Kabupaten Tulang Bawang Barat. “Alhamdulillah sampai sekarang belum ada seorang pun minta sumbangan sama sekali ke saya,” cerita Ari

“Saya mau membangun kejujuran politik terhadap warga. Saya tidak ingin menampilkan kemelaratan membuat orang harus menghalalkan politik uang. Semua itu saya lakukan mengalir begitu saja, tanpa rekayasa lebih dulu,” ceritanya lagi.

Namun selama sekian kali turun ke dapil, Ari mengakui harus bekerja dua kali, di samping harus mensosialisasikan dirinya sebagai caleg, juga harus meluruskan persepsi partai yang menjadi kendaraannya maju ke DPRD Kabupaten Tulang bawang Barat, yakni Demokrat.

“Yang menarik dari pikiran mereka pertama, tahu informasi Demokrat di media tidak senyatanya. Makanya saya harus menjelaskan kondisi sebenarnya partai Demokrat dari orang dalam. Awalnya ketika mereka tahu saya Demokrat memang ada yang memandang sebelah mata maklumlah Pro dan Kontra pasti ada,terlebih tahun ini adalah tahun politik” katanya.

Mau tidak mau, warga yang terbius dengan pemberitaan media soal Demokrat selama ini, Ari harus turun tangan dengan kembali menjelaskan bahwa kenyataannya tidak demikian. Sampai pada akhirnya, mereka terbuka setelah menerima klarifikasi langsung darinya.

Diakuinya, untuk dapil 3 Kabupaten Tulang bawang Barat  adalah dapil yang tidak bisa di remehkan . banyak Politisi gaek, dan Tokoh Masyarakat yang terkenal mencalonkan diri di Dapil ini.kendati demikian  Ia tetap optimis dengan Fikiran masyarakat yang saat ini bisa berfikir sehat yang memiliki dasar pemikiran maju sehingga sudah tidak bisa dibohongi” Tutupnya. (RFz)

DR MEH : Saya Percaya Aparat Mampu Hadirkan Rasa Aman Di Pilres 2019

FGD Forum Nasional Jurnalis Indonesia

JAKARTA, SAHARA NEWS -- Paska Pilpres 2014 peta politik kekuasaan terbagi menjadi dua poros besar yakni poros pendukung pemerintah di pimpin PDIP dan kelompok oposisi di pimpin Gerindra. "Konflik terbuka pertama antara dua kekuatan ini saat Pilkada DKI 2017  antara kelompok Islam politik dan calon dukungan penguasa di satu sisi bersama jejaring politiknya", ujar peneliti senior dari Network for South East Asian Studies ( NSEAS) DR. Muchtar Effendi Harahap (MEH) dalam diskusi media yang di gelar Forum Nasional Jurnalis Indonesia (FNJI) dengan tema Political Power Mapping menuju 2019 di Jakarta, Rabu (22/10/2018).



Menurut DR. MEH, jelang Pemilu 2019 kini muncul fenomena anti calon patahana yakni kekuatan oposisi rakyat yang kecewa akibatnya gesekan di tingkat masyarakat  membesar meski fenomena ini masih di ranah media sosial belum meluas menjadi konflik terbuka akibat perbedaan pilihan politik.



"Saya percaya sekeras apapun perseteruan warga di media sosial atau kegaduhan yang di ciptakan di media mainstream tidak akan meluas menjadi konflik horisontal, lihat saja betapa seramnya Pilgub DKI Jakarta lalu di gambarkan oleh media, tapi rakyat baik-baik saja aman dan damai seluruh tahapan proses Pilkada sehingga pada Pemilu 2019 nanti sepertinya akan tetap aman, sebut DR. MEH



Lanjut MEH, pemerintah dalam hal ini aparat keamanan (Polri) harus mampu menghadirkan keamanan nasional dan ketertiban sosial politik sehingga tercipta suksesi kekuasaan yang damai dan bersarkan prinsip demokrasi yang jujur dan adil. "Saya masih percaya bahwa aparat mampu menciptakan situasi aman itu dan telah beberapa kali terbukti bahwa rakyat makin cerdas dan tak mudah terprovokasi dengan berbagai isu hoaks", tegas DR MEH.



Sementara itu, pembicara berikutnya dari analis media Toha Almansur dalam pemaparannya di depan peserta dari berbagai media ini menegaskan, pertarungan keras antara Jokowi dan Prabowo jilid 2 ini memang sangat tajam di lini media baik mainstream maupun di media sosial tapi pada realitas di lapangannya tak ada pertarungan itu di tingkat bawah



"Jadi meski tensi tinggi di media, rakyat di tingkat bawah adem-adem saja tak banyak menimbulkan gesekan. Dalam kasus pembakaran bendera tauhid pada peringatan hari santri di Jawa Barat kemarin itu adalah insiden-inseden kecil secara kebetulan dan baru masif kerika ada aksi dan reaksi dari 2 belah pihak namun masih yakin tak banyak berpengaruh atau menimbulkan konflik luas di masyarakat" tegas mantan aktifis pemuda berbasis masa Islam modernis ini.



Menurut analisis Toha, momentum politik saat ini sangat terpengaruhi oleh gerakan besar yang di inisiasi oleh GNPF Ulama yaitu gerakan 411 dan  212 berujung putusan politik berjudul  ijtima ulama jilid I dan II. Kemudian di respon Jokowi dengan mengambil ulama dari 411 dan 212 Kiai Ma'ruf.



"Gerakan 411 dan 212 ini adalah sebuah rekayasa politik bagi pendukung pemerintah sedangkan bagi oposisi ini adalah sebuah pembeda untuk memperjuangkan keadilan"



"Gerakan 212 adalah momentum gerakan umat Islam membela dan memperjuangkan kebenaran. Tapi di mata kelompok pro petahana, gerakan ini dianggap sebagai sebuah rekayasa politik untuk menghantam penguasa"



Tapi apapun perbedaan pandangan terhadap gerakan tersebut, menurut Toha, terbukti banyak mempengaruhi konstelasi politik nasional, pungkasnya.****

Siap Dukung Jokowi - KH Ma'ruf Amin, Rumah KMA Korwil Lampung Malam Ini Segera Di Resmikan

BANDAR LAMPUNG, SAHARA NEWS -- Rumah KMA Koordinator Wilayah (Korwil) Lampung akan diresmikan, Sabtu malam ini, 20/10/2018. Dalam momen yang sama, juga dilakukan pelantikan pengurus kelompok relawan pemenangan pasangan Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin untuk Pemilu Presiden-Wakil Presiden (Pilpres) 2019 tersebut.

Sekretaris Panitia Mutakin LZ mengatakan, acara pelantikan dan peresmian berlangsung di Rumah KMA Korwil Lampung di Jalan Way Sekampung Nomor 98, Pahoman, Bandar Lampung. Acara dimulai pukul 19 WIB sampai dengan selesai.

“Insya Allah akan hadir Koordinator Nasional Rumah KMA Ahmad Bagja yang akan melantik dan meresmikan Rumah KMA Korwil Lampung,” terangnya melalui rilis ke Redaksi, Sabtu siang.

Mutakin melanjutkan, Rumah KMA Korwil Lampung diketuai oleh Aryanto Munawar, anggota DPR RI asal Lampung dari Fraksi PKB. Pengurus tidak hanya dari umat Islam tetapi juga dari kalangan lintas agama.

“Kami perkirakan acara nanti malam dihadiri sekitar seribu orang. Mereka meliputi pengurus KMA Korwil Lampung, undangan, dan masyarakat simpatisan pasangan nomor urut 01, Jokowi-Ma’ruf Amin,” sambungnya.

Pada pelantikan dan peresmian Rumah KMA Korwil Lampung juga akan dideklarasikan dukungan pencalonan dan pemenangan Jokowi-Ma’ruf Amin pada Pilpres 2019. Selain itu, ada pemberian santunan untuk anak yatim.(**)

Kecamatan Batanghari Nuban Gelar Deklarasi Pemilu Damai

Kecamatan Batanghari Nuban Gelar Deklarasi Pemilu Damai

LAMPUNG TIMUR, SAHARA NEWS – Mengahadapi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Legislatif Pusat dan Daerah beserta DPD yang akan di selenggarakan pada tahun 2019 bulan April mendatang, dengan dasar itulah Kecamatan Batanghari Nuban mengadakan Deklarasi Pemilu Damai yang dipusatkan di Balai Desa Tulang Balak, Kamis (18/09/2018).

Hadir pada Deklarasi tersebut, Camat Batanghari Nuban beserta Stakeholder, Kapolsek Batanghari Nuban beserta Jajaran, Koramil Sukadana, KUPTD Pendidikan, Korluh Pertanian, Kades Sekecamatan Batanghari Nuban,PKK kecamatan Batanghari Nuban, PPK dan Panwascam Batanghari Nuban

Camat Batanghari Nuban Mohammad Ridwan.SH. pada sambutannya mengatakan, tujuan Deklarasi ini diakan agar seluruh masyarakat dapat menciptakan Pemilu yang damai meskipun berbeda pilihan. 

“Saya harap kita dapat saling menjaga meskipun berbeda dukungan, agar dapat tercipta nya Pemilu yang damai”.

Di tempat yang sama Ketua Panwascam Batanghari Nuban Muhammad Fadli saat memberikan sambutan mengatakan, Bahwa sesuai dengan UU Netralitas ASN No 5 tahun 2014 dan UU No 6 2014 tentang Netralitas Perangkat Desa dan Aparatur Desa, agar baik ASN ataupun Aparatur Desa harus menghindari dan menjaga Netralitas nya tidak memihak ataupun condong kepada salah satu Paslon baik Paslon Presiden, DPR RI, DPR Prov, DPR Kabupaten ataupun DPD Pusat.

“ASN dan Aparatur Desa harus netralitas sesuai dengan UU No 5 dan No 6 tahun 2014, jangan ada kecondongan pada Paslon manapun, agar dapat tercipta nya Pemilu yang damai dan Transparan” pungkasnya.(Jauhari)

Dugaan Pelanggaran Terkait 12 Kepala Daerah Di Riau Dukung Jokowi, Ini Kata Ketua Bawaslu RI

Ketua Bawaslu RI

JAKARTA, SAHARA NEWS -- Dilansir dari media Kompas.com,- Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Abhan menuturkan, Bawaslu Riau masih mengklarifikasi soal deklarasi dukungan hampir seluruh kepala daerah di Provinsi Riau, mulai dari gubernur hingga bupati, kepada pasangan calon nomor urut 1 Jokowi-Ma'ruf Amin.

Abhan mengatakan, Bawaslu telah mengkaji adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh para kepala daerah tersebut.

“Kita belum selesai semuanya (pengkajian), sebab kami masih klarifikasi beberapa pihak kan. Kalau sudah lengkap termasuk ada alat buktinya, maka nanti kami akan kaji ada dugaan pelanggaran atau engga,” tutur Abhan saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (16/10/2018).

Menurut Abhan, kepala daerah dibolehkan menjadi tim kampanye pasangan calon presiden dan wakil presiden. Namun, tutur Abhan, kepala daerah tidak dibolehkan menduduki ketua tim kampanye pasangan calon presiden dan wakil presiden.

“Mereka (kepala daerah) jadi tim kampanye boleh, selama tidak jadi Ketua tim kampanye. Jadi ketua enggak boleh. Kalau misal kampanye mereka boleh, tapi harus cuti kalau enggak, ya pas hari libur,” jelas Abhan.

Lebih lanjut, Abhan mengimbau kepala daerah untuk tertib menaati aturan terkait kampanye Pemilu 2019.

“Patuh pada aturan kampanye. Silakan kampanye di waktu hari libur atau mereka kampanye saat cuti. Deklarasi juga baiknya Sabtu, Minggu. Sebab kan declare ada potensi kampanye,” tutur Abhan.

Diberitakan sebelumnya, seluruh kepala daerah di Provinsi Riau, mulai dari gubernur hingga bupati mendeklarasikan dukungan mereka kepada pasangan calon nomor urut 1, Jokowi-Ma'ruf Amin.

Hal ini disampaikan dalam deklarasi relawan Pro Jokowi (Projo) di Hotel Aryaduta, Pekanbaru, Riau, Rabu (10/10/2018). Deklarasi ini dihadiri ratusan relawan Projo.

Berikut nama-nama kepala daerah yang mendukung Jokowi-Ma'ruf Amin.

1. Syamsuar (Gubernur Riau terpilih)
2. Edy Natar Nasution (Wakil Gubernur Riau terpilih)
3. Firdaus MT (Wali Kota Pekanbaru)
4. Amril Mukminin (Bupati Bengkalis)
5. Aziz Zaenal (Bupati Kampar)
6. Suyatno (Bupati Rokan Hilir)
7. Irwan Nasir (Bupati Kepulauan Meranti)
8. Zulkifli (Wali Kota Dumai)
9. Mursini (Bupati Kuantan Singingi)
10. Yopi Arianto (Bupati Indragiri Hulu)
11. M Haris (Bupati Pelalawan)
12. Sukiman (Bupati Rokan Hulu). (**)

Pasca Kasus Hoax Ratna Sarumpaet, Ini Yang Dilakukan Sandiaga Uno

Sandiaga Uno Cawapres Nomor Urut 2

JAKARTA, SAHARA NEWS -- Dilansir dari media CNN Indonesia,-  Calon Wakil Presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno memastikan Badan Pemenangan Nasional (BPN) koalisi Prabowo Subianto-Sandiaga Uno akan menambah anggota baru di bidang juru bicara. Sedikitnya Sandi akan menambah 100 anggota juru bicara untuk mendukungnya di Pilpres 2019 mendatang.

Penambahan anggota ini diakui Sandi tak terlepas dari kasus berita bohong atau hoaks penganiayaan Ratna Sarumpaet.

Akibat kasus itu, saat ini banyak anggota BPN yang harus menjalani pemeriksaan di kepolisian sebagai saksi lantaran sempat ikut termakan kebohongan hingga menyebarkan penganiayaan fiktif yang dialami Ratna.

"Mungkin nanti akan menambah beberapa Juru Bicara (jubir), saya sih nyiapin 100 lebih, itu anak-anak muda," kata Sandi ditemui di Masjid Tangkuban Perahu, Guntur, Jakarta, Selasa (16/10).

Untuk saat ini para calon anggota juru bicara itu masih menjalani proses seleksi. Seleksi pun dilakukan langsung oleh Gamal Albinsaid yang juga baru diangkat sebagai anggota BPN Prabowo-Sandi beberapa waktu lalu.

"Sekarang masih diseleksi, prosesnya dilakukan Dokter Gamal," kata Sandi.

Lebih lanjut, Sandi juga menyinggung soal pemeriksaan aparat kepolisian terhadap Dahnil Anzar Simanjuntak hari ini. Meski diakui Sandi tak akan terlalu memengaruhi kinerja Dahnil sebagai Koordinator Jubir, tetapi posisi itu hanya ada satu dan kebetulan dipegang oleh Dahnil. Karenanya Sandi juga mempertimbangkan Koordinator Jubir tak hanya diemban Dahnil seorang.

"Insyaallah enggak (ganggu kerja) sebagai koordinator Jubir, tapi karena beliau kan sendirian ya koordinator Jubir, mungkin nanti harus ditambah," katanya. (**)

Presiden PKS: Boleh Negatif Kampanye, Aturan Kampanye Mana Yang Harus Di Ikuti? Ini Kata KPU

KPU

JAKARTA, SAHARA NEWS - Dilansir dari media Detik.com,- Presiden PKS Sohibul Iman memperbolehkan kadernya melakukan kampanye negatif dalam Pemilu 2019. KPU menegaskan kampanye negatif dengan menjelekkan melanggar aturan.

"Ya kalau kemudian kampanye negatif itu menjelek-jelekkan orang, menyebarkan hoax ya tak sesuai dengan peraturan kita dong," ujar Komisioner KPU Ilham Saputra, di kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin (15/10/2018).

Ilham mengatakan bila kampanye negatif yang dimaksud menjelekkan dan menyebar hoax, maka hal tersebut rawan sebagai bentuk pelanggaran.

"Tapi kalau memang ujarannya memang seperti itu, ya tentu saja apa rawan melanggar peraturan perundang-undangan," ujar Ilham.

Sebab, penyebaran hoax dalam berkampanye tidak diperbolehkan. Menurutnya, pasangan calon bisa mendapatkan sanksi berupa peneguran.

"Namanya menyebarkan hoax itu harus di-banned kalau dia melalui medsos kan begitu atau ditegur paslonnya atau partainya terkait dengan supporternya melakukan tindakan seperti itu," kata Ilham

Namun, Ilham mengatakan belum mengetahui bentuk kampanye negatif yang diperbolehkan oleh PKS.

"Ya lihat saja, maksudnya mungkin bukan seperti itu. Kita nggak tahu konteksnya seperti apa, saya belum dengar dan baca sebetulnya apa yang disampaikan oleh Presiden PKS ini. Ya mungkin nangkapnya seperti itu tapi jangan-jangan tak seperti itu," tuturnya.

Sebelumnya, Sohibul mempersilakan kadernya berkampanye negatif untuk mendulang suara di Pemilu 2019. Namun, Sohibul memberi batasan.

"Saya mengatakan 80% kampanye kita harus positive campaign. Silakan masuk ke negative campaign, cukup 20%," kata Sohibul dalam konsolidasi Nasional di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Minggu (14/10).(**)

Di Tuding Prabowo Jarang Tampil, Ini Tanggapan Sandiaga Uno

Prabowo Subianto

JAKARTA, SAHARA NEWS  -- Dilansir dari media Detik.com,- Cawapres Sandiaga Uno lebih banyak melakukan kampanye ke daerah dibadingkan Capres Prabowo Subianto. PKS menilai Sandiaga memang lebuh butuh sosialisasi kepada warga.

"Kalau Pak Sandi kan memerlukan sosialisasi yang lebih dini. Kalau Pak Prabowo sudah sekian kali mencalonkan jadi presiden," kata Sekjen PKS Mustafa Kamal di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Minggu (15/10/2018).

Mustafa mengatakan Prabowo sengaja untuk membuka komunikasi dengan pihak-pihak tertentu. Prabowo ingin membuka komunikasi kepasa tokoh-tokoh nasional agar tetap bisa merangkul warga.

"Yang dilakukan oleh Pak Prabowo adalah mendatangi titik yang akan membuka jalan bagi beliau untuk berkomunikasi lagi lebih intensif lagi di akar rumput," jelasnya.

Sebelumnya, Sandiaga membeberkan alasan dirinya lebih sering tampil dibanding Prabowo Subianto. Menurutnya, dia masih harus sering tampil karena masih jarang dikenal masyarakat ketimbang sang capres.

"Kita berbagi jadwal, mungkin jadwal saya terlihat padat karena saya punya waktu yang sangat singkat. Saya tuh relatif tidak dikenal di masyarakat, Pak Prabowo sudah dikenal masyarakat, saya turun ke Yogya, orang-orang bilang salam ya untuk Pak Prabowo, Pak Prabowo tingkat pengenalannya sangat tinggi, dia fokus ke isu-isu strategis dan memang menjadi bagian daripada rancangan dan strategi dari pemenangan kita," ujar Sandiaga di Jl M Kahfi II, Jakarta Selatan, Sabtu (13/10).



Dia menegaskan tudingan yang disampaikan Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin soal Prabowo jarang tampil dibanding Sandi tidak benar. Sebab, mereka berbagi tugas. Sandi juga menyebut dirinya sudah ketinggalan jauh dari Prabowo yang sudah dikenal masyarakat dan terbukti mencintai tanah airnya.

"Bahwa Pak Prabowo itu loving what he does and doing what he loves. Dia terhadap Tanah Air dan bangsa ini dan dia mengerjakan sepenuhnya, dan terakhir itu dia menganggap bertemu dengan masyarakat bagian dari pekerjaannya dia, jadi itu yang saya lihat. Kita level yang dilalui Pak Prabowo dan merupakan suatu kontribusi bagi bangsa ini, karena dia cinta bangsa ini," imbuhnya. (**)

Sahabat Demokrasi Lakukan Diskusi Perdana Proyeksi Pemilu 2019

Sahabat Demokrasi Lakukan Diskusi Perdana

BANDAR LAMPUNG, SAHARA NEWS -- Sahabat Demokrasi, Lembaga dengan fokus kajian isu-isu demokrasi. Hari ini lakukan kegiatan perdana sabtuan di sekretariat setempat. Sabtu (13/10)

Kegiatan yang merupakan pelaksanaan misi Sahabat Demokrasi untuk membuka ruang-ruang diskusi dan kajian demokrasi. Yang memiliki tujuan jangka panjang mengenai konsloidasi demokrasi yang berkeadilan.

Diskusi yang digelar kali pertama tersebut mengusung tema “Proyeksi Pemilu 2019: Tantangan dan Strategi Bagi Masyarakat Sipil” dengan pembicara Dr. Muhammad Aqil Irham, Penulis Buku Demokrasi Muka Dua: Membaca Ulang Pilkada di Indonesia dan Drs. Henry Iwansyah, M.A., Peneliti Senior Sahabat Demokrasi. Dan dimodeatori oleh Dr. Rudy, LL.M. serta di ikuti 50 peserta yang terdiri dari lembaga kajian perguruan tinggi, organisasi pergerakan, organisasi kemasyarakatan, lembaga survei, serta pers. Siti Khoiriah, S.Hi,. M.H. selaku Ketua Pengurus Sahabat Demokrasi menyatakan bahwa kegiatan ini akan menjadi diskusi rutin yang akan mengusung tema berbeda-beda sesuai dengan tahapan demokrasi faktual, disamping program-program lainnya.

Selain itu juga, Siti Khoiriyah S.Hi,. M.H. selaku Moderator membuka diskusi dengan menyampaikan bahwa pemilu serentak yang dilaksanakan 2019 akan memancing banyak tantangan terutama bagi masyarakat sipil. Ruang ini yang kemudian digunakan oleh Sahabat Demokrasi, yang di Lampung selama ini belum ada lembaga yang mengisi ruang-ruang kajian tersebut.

Dr. Muhammad Aqil menyampaikan bahwa setelah nation state menjadi tren negara-negara dunia, muncul 2 mazhab besar yang  mengemuka, yakni sosialisme (state oriented) dan liberalisme (person oriented).

"Kedua mazhab tersebut memiliki kesamaan; tidak society oriented. Serupa dengan dinamika yang terjadi di Indonesia, yang  telah mengantarkan penguatan pada ketiga cabang kekuasaan (executive heavy –orde baru; legislative heavy – transisi masa reformasi; dan judicial supremacy –masa reformasi), namun tetap tidak memberikan ruang pada masyarakat sipil. Kehadiran Sahabat Demokrasi pada akhirnya mencoba mengembalikan orientasi terhadap masyarakat sipil terhadap demokrasi" jelasnya

Dilain sisi, Drs. Hendy Iwansyah menyampaikan mengenai perluny pemahaman kuat bagi masyarakat sipil.

"Hal yang terjadi selama ini adalah, hampir tidak pernah terjalin kedekatan antara masyarakat sipil dengan konstituen yang mewakilinya di parlemen. Bila ditarik lebih jauh maka hal tersebut sangat erat kaitannya dengan praktik politik uang. Masyarakat hanya mengetahui hasil akhir dalam suatu kontestasi politik tanpa memiliki ruang dalam mengawal prosesnya" ungkapnya dalam diskusi Sahabat Demokrasi. (RFz)

Projo: Pidato 'Games Of Thrones' Jokowi Jadi Inspirasi Dunia, Kenapa?

Presiden RI Joko Widodo

JAKARTA, SAHARA NEWS -- Dilansir dari Media Detik.com,- Pidato 'Games of Thrones' Presiden Joko Widodo (Jokowi) di pertemuan tahunan IMF-World Bank di Bali menuai beragam reaksi. Relawan Projo menilai, pidato Jokowi tersebut telah menjadi inspirasi bagi dunia.

"Pidato Presiden Jokowi bukan hanya memberi inspirasi bagi bangsa tapi kepada warga dunia. Presiden Jokowi telah menerbitkan gagasan bernas tentang masa depan dunia yang penuh tantangan," kata Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi dalam pesan singkat yang diterima detikcom, Sabtu (13/10/2018)



"Jokowi telah memberikan pesan optimisme, respek dan ajakan untuk terus menumbuhkan kemajuan bagi dunia yang berkeadilan. Jokowi telah mengangkat harga diri bangsa tanpa merendahkan bangsa- bangsa lain. Sebagai warga bangsa kami bangga menjadi warga Indonesia sekaligus warga dunia," bebernya.


Budi menyatakan, pidato Jokowi sangat cerdas dan kekinian. Hal itu dianggap pas di tengah perang dagang dan kompetisi negara-negara dunia.


"Gambar masa depan dunia ada di tangan para pemimpin dunia yang visioner, inovatif, menghargai perbedaan dan punya semangat untuk memajukan dunia yang maju dan berkeadilan. Bukan hanya kini tapi juga bagi generasi yang akan datang," tutur Budi.


Sebelumnya Jokowi bisa dibilang 'menyentil' konflik perdagangan dunia melalui pidato Game of Thrones pada sesi opening plenary (pembukaan pleno) IMF-World Bank (WB) di Bali.


Di depan ribuan peserta yang berasal dari 189 negara, Jokowi berpidato tentang persaingan negara maju yang berujung pada kehancuran dunia.


Presiden Jokowi mengibaratkan kondisi ekonomi dunia seperti serial film Game of Thrones. Perang dagang yang terjadi seperti perseteruan antar Great Houses yang ingin ambil alih The Iron Throne.


Padahal di tengah perebutan kekuasaan itu ada ancaman bersama yang datang dari utara yakni Evil Winter. Selain itu Jokowi yakin perseteruan yang terjadi sama-sama berdampak negatif bagi yang kalah maupun yang menang.


Ekonom PT Bank Central Asia Tbk (BCA) David Sumual sepakat dengan analogi itu. Contohnya perang dagang yang terjadi antara Amerika Serikat dengan China. Keduanya saling menyerang dengan membebani produk masing-masing negara dengan tarif bea masuk yang tinggi.


"Pengaruh perang dagang ini saling menjatuhkan. AS memeberikan tarif yang satu membalas, terus seperti itu. Akhirnya yang terjadi perekonomian menurun, perdagangan global menurun. Akhirnya enggak ada yang menang dan yang kalah, yang dirugikan semuanya," tutur David, Jumat (12/10). (**)

Prabowo Ikuti Slogan Trump, Buntung Apa Untung?

Calon Presiden Nomor urut 2, Prabowo Subianto di acara Rakernas LDII

JAKARTA, SAHARA NEWS  – Dilansir dari media Detik.com,- Slogan 'Make Indonesia Great Again' yang dilontarkan Prabowo Subianto  dinilai bisa menjadi pisau bermata dua bagi capres nomor urut 02 tersebut. Slogan itu bisa saja membuatnya untung, tapi juga bisa membuat Ketum Partai Gerindra itu buntung.

Pendapat di atas disampaikan Direktur Eksekutif lembaga survei Median, Rico Marbun via pesan singkat, Jumat (12/10/2018). Rico mengatakan, untung buntung tersebut terkait hubungan 'Make Indonesia Great Again' dengan slogan 'Make America Great Again' yang digunakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump saat kampanye.

"Yang berkuasa sekarang di Amerika jelas Donald Trump," ujarnya.

Dengan demikian, kata Rico, Prabowo akan dikaitkan dengan Trump yang saat ini berkuasa. Slogan itu menunjukkan sinyal kedekatan eks Danjen Kopassus itu dengan presiden AS yang diusung Partai Republik itu.

"Sinyal ini artinya Prabowo walaupun banyak didukung oleh Islam politik, tapi intinya friendly dengan Amerika," kata Rico.

Menurut Rico, kedekatan itu sekaligus untuk mematahkan pendapat negatif yang sebelumnya diberikan AS kepada Prabowo.

"Bagi Prabowo sebenarnya ini sekali dayung dua tiga pulau terlampaui," ujarnya.

Lebih lanjut, Rico berpendapat, slogan itu sekaligus memberi peringatan dan framing pada petahana Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebab, Trump juga diidentikkan kerap bersikap keras kepada China.

"Jokowi bisa diframe cukup dekat dengan China," kata Rico.

Rico juga mengatakan, slogan 'Make Indonesia Great Again' dapat menjadi senjata untuk menyudutkan pemerintahan Jokowi. Terutama, terkait kinerja Jokowi yang menurut Prabowo belum mampu menjadikan Indonesia ini hebat.

"Sehingga Prabowo harus bicara Indonesia Great Again. Ini penting karena dalam pertarungan level negara, impresi postif dari dunia internasional cukup penting," tuturnya.

Namun di sisi lain, menurut Rico, slogan yang terkesan menunjukkan kedekatan Prabowo dengan Amerika itu juga bisa dimanfaatkan kubu Jokowi. Mengingat, selama ini jantung gerakan Prabowo adalah Islam politik.

"Bukan rahasia, di kalangan islam politik kebijakan Trump sering diartikan sebagai rasis dan islamofobia. Bila tiba tiba dipadankan dengan Prabowo yang memilih slogan yang sama dengan Trump, jelas bisa melukai basis pemilih Pemula," pungkas Rico. (**)

GNR Beri Kartu Kuning Untuk Tim Prabowo, Ada Apa?

Kartu Kuning Untuk Tim Prabowo | Doc. detik.com

JAKARTA, SAHARA NEWS -- Dilansir dari Detik.com,- Garda Nasional untuk Rakyat ( GNR ) mendatangi Bawaslu RI untuk memberikan keterangan terkait laporannya terhadap Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, yang dituding telah melakukan kampanye hitam lewat penyebaran hoax Ratna Sarumpaet . Saat tiba di Bawaslu, GNR membawa kartu kuning untuk Prabowo.

"Kartu kuning yang kita bawa ini sebagai peringatan kepada Pak Prabowo Subianto, kami menduga bahwa pak Prabowo Subianto telah melakukan pelanggaran PKPU No 23 Tahun 2018 Pasal 69 ayat 1 poin b," kata Sekjen GNR Ucok Choir di Bawaslu, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (11/10/2018).

Ia berharap kejadian serupa tidak terulang kembali. Choir berharap Pilpres 2019 berlangsung tertib dan aman.

"Nah, ini semoga tidak terulang kembali. Jadi ini adalah sebuah peringatan karena kami juga bukan eksekutor, hanya sifatnya mengingatkan semoga pemilu ke depan yang akan kita selenggarakan 6-7 bulan lagi berjalan aman, tenteram, dan tertib, langsung, bebas, rahasia," ungkapnya.

Sementara itu, Presidium GNR M Sayidi mengatakan ada dua saksi pengurus GNR yang akan memberikan keterangan klarifikasi kepada Bawaslu. Selain itu, pihaknya telah membawa bukti berupa berita dari media online dan media cetak untuk menguatkan laporannya.

"Dua saksi yang kita hadirkan itu ada Ucok Choir dan Saudara Wahyu. Mereka sebagai saksi, mereka semua pengurus GNR," jelas Sayidi di lokasi yang sama.

Sebelumnya, GNR melaporkan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno ke Bawaslu. Pasangan capres nomor urut 02 ini dituding telah melakukan kampanye hitam lewat penyebaran hoax Ratna Sarumpaet

"Hari ini kita mau melaporkan pasangan pilpres nomor urut 02 Bapak Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Kami menduga melakukan kampanye hitam karena menyalahkan rezim Pak Jokowi. Pak Jokowi adalah pasangan pilpres nomor urut 01," ujar Sayidi di kantor Bawaslu, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (4/10/2018).

GNR meminta Bawaslu memberikan sanksi berupa pendiskualifikasian Prabowo-Sandi. Pendukung pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin itu juga menyayangkan integritas Prabowo dengan ikut menyebar berita bohong soal Ratna Sarumpaet. (**)

Kang Jalil: Ini Soal Pengabdian bukan Tujuan

LAMPUNG TENGAH, SAHARA NEWS -- Calon Anggota Legislatif (Caleg) DPRD Lampung Tengah Dapil 3 dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Jalil Abdi Rahman mengutarakan alasannya maju sebagai Caleg. Majunya dirinya bukan semata - mata untuk mengejar jabatan, melainkan panggilan pengabdian. Jalil juga mengungkapkan bahwa pencalonannya adalah permintaan dari para kyai dan tokoh masyarakat di wilayahnya.

"Saya maju karena diperintah kyai dan beberapa tokoh masyarakat mas. Saya tidak berambisi jadi anggota dewan, tapi saya akan berjuang maksimal untuk melaksanakan perintah ini. Saya tidak ingin mengecewakan kepercayaan awal ini, yang dukung saja semangat masa yang didukung tidak", ujarnya.

Menurut Kang Jalil - sapaan akrab Jalil Abdi Rahman-, jabatan adalah amanah dan sarana perjuangan, bukan tujuan, bukan untuk bergaya, apalagi ingin menumpuk harta. "Jika dipercaya akan kita jaga baik-baik, kalaupun tidak, saya juga tidak akan jadi gila", ujar Kang Jalil sambil tertawa.

Pengasuh Ponpes Roudlotul Jannah Bangunrejo, Lampung Tengah tersebut juga mengungkapkan bahwa saat ini yang membuat semangat dirinya tidak lain adalah masyarakat itu sendiri. Menurutnya, munculnya Relawan Kang Jalil benar-benar merupakan ide sekelompok masyarakat, bukan ide ataupun atas perintahnya.

"Lahirnya Relawan Kang Jalil itu memang dari masyarakat, khususnya anak-anak muda, bukan bentukan saya pribadi. Mereka bergerak tidak saya bayar ataupun saya perintah. Bahkan banner untuk APK juga malah dapat sumbangan dari teman-teman relawan", tambah kang Jalil.

Pada pelaksanaan Pemilu 2019 mendatang, Kang Jalil juga berjanji tidak akan menggunakan cara-cara kotor, seperti money politics, ujaran kebencian, SARA, hoax, otak atik suara, ataupun cara curang lainnya. Menurutnya cara-cara tersebut tidak akan berkah dan jauh dari niat awal pencalonan. "Kita kampanye tapi tidak akan obral janji, mungkin akan lebih banyak silaturahim dan pendidikan politik saja, selanjutnya soal pilihan serahkan ke masyarakat", kata Kang Jalil.

Mantan aktivis PMII Yogyakarta tahun 90-an yang maju melalui PKB nomor urut 4 (empat), meminta doa restu dan dukungan dari masyarakat Lampung Tengah khususnya di dapil 3, yaitu Kecamatan Trimurjo, Bumi Ratu Nuban, Bekri, Bangunrejo, Kalirejo dan Sendang Agung. Kang Jalil juga sangat yakin bahwa saat ini masyarakat sudah cerdas dan lebih rasional, sehingga akan memilih dengan hati nurani, tidak golput dan tidak akan terpengaruh dengan politik uang. (RFz)

Terkait Pemilu 2019, Bawaslu Kota Bandar Lampung inventarisir APK melanggar

Terlihat APK Pemilu 2019 di kota Bandar Lampung

BANDAR LAMPUNG, SAHARA NEWS -- Bawaslu Kota Bandar Lampung melakukan pengawasan serta pencermatan terhadap Alat Peraga Kampanye (APK) memasuki Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019. Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 bahwa Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 dimulai sejak tanggal 23 September 2018 sampai dengan 13 April 2019. Menurut Ketua Bawaslu Kota Bandar Lampung Candrawansah, S.I.Kom, bahwa di Kota Bandar Lampung setelah dilakukan pengawasan secara berjenjang ditemukan banyaknya APK bakal calon anggota legislatif dan bakal calon presiden yang menyampaikan visi dan misinya serta menampilkan citra diri seperti logo dan nomor urut partai.

Saat ini marak APK bakal calon anggota legislatif dan bakal calon presiden yang menampilkan citra diri, ini belum boleh dilaksanakan, tentunya akan kami tertibkan dan akan kami proses sebagaimana aturan, Ujar mantan tim asistensi Bawaslu Provinsi Lampung ini. Bawaslu Kota Bandar Lampung juga merujuk kepada Surat Edaran KPU RI Nomor 216/PL.01.5-SD/06/KPU/II/2018 tanggal 26 Februari 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 serta  menindaklanjuti Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 0315/K.Bawaslu/PM.00.00/II/2018 tanggal 28 Februari 2018 tentang Pengawasan Pelaksanaan Kampanye Pemilu Kepada Partai Politik Peserta Pemilu Sebelum Jadwal Tahapan Kampanye. Bahwa Partai Politik Peserta Pemilu 2019 dilarang melakukan kampanye sebelum dimulainya masa kampanye sebagaimana diatur dalam Pasal 276 Undang-Undang Nomor 7  Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

"Selain itu juga, Bawaslu Kota dan Partai politik juga waktu itu pernah membuat pernyataan bersama untuk menurunkan APK yang ada no urut dan lambang parpol dengan limit yang telah disepakati bersama.  Ya saya harap semua parpol mentaati kesepakatan bersama ketika Bawaslu Kota Bandar Lampung mengundang Rakor beberapa bulan yang lalu.

Tugas Bawaslu Kota Bandar Lampung juga mengingatkan kembali berkaitan dengan Surat Edaran Bawaslu RI yang menegaskan bahwa bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap Peserta Pemilu dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 492 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Saat ini kami sedang melakukan pengawasan bersama-sama dengan Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan untuk mencermati APK-APK yang ada di Kota Bandar Lampung. APK yang menjadi sasaran pengawasan berupa APK yang menyampaikan visi dan misi dan/atau yang mengandung unsur citra diri berupa logo dan nomor urut partai tertentu. Kami juga dalam waktu dekat akan mengirimkan surat kepada Pemkot, Panwaslu Kecamatan, Partai Politik se-Kota Bandar Lampung perihal penertiban APK yang terpasang di Kota Bandar Lampung sebelum tahapan kampanye dimulai. Surat yang dikirimkan ini diharapkan dapat segera ditindaklanjuti oleh masing-masing pihak agar dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019 ke depannya akan berjalan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, tegas Candra. (RFz)

Cak Imin "Muhaimin Iskandar" Bakal Calon Wapres? Ini Kata Jokowi

Jokowi dan Muhaimin Iskandar

 PALEMBANG, SAHARA NEWS-- Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo ungkapan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar Menjadi 5 (Lima) nama bakal Calon Wakil Presiden (Wapres) yang akan mendampinginya dalam Pilpres 2019 mendatang

"Sudah ada lima nama di kantong saya, salah satu nama itu, Pak Muhaimin Iskandar,” Ungkap Jokowi. Sabtu (14/7/2018).

Dilansir dari Media Kompas.com, Sebelumnya, Jokowi meminta publik bersabar menanti pengumuman siapa yang akan dijadikan calon wakil presiden pendampingnya pada Pemilihan Presiden 2019 yang akan datang.

"Mbok sabaaarrr dulu, kan paling tinggal seminggu, dua minggu, tiga minggu lagi," ujar Jokowi saat diwawancarai di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (11/7/2018).

Menurut Jokowi, saat ini ada lima nama kandidat calon wakil presiden yang masuk pertimbangan. Lima nama itu merupakan pengerucutan dari 10 nama. (RFz)

 

Vidio Yang Di Ambil Dari Akun IG Resmi Cak Imin

Pasca Pemilu, Ini Kata Camat Abung Tinggi Lampung Utara

Camat Abung Tinggi | Doc. Sahara

LAMPUNG UTARA, SAHARA NEWS--Pesta Demokrasi yang di sambut begitu antusias oleh masyarakat Lampung Utara dan Provinsi Lampung umum nya, masih mengisahkan sejuta kenangan, di karenakan begitu banyak nya polemik yang di hadapi oleh berbagai elemen baik masyarakat umum, serta PPK dan Panwaslu.

Sehubungan dengan hal tersebut, Mansyuri, SE. selaku Camat abung tinggi kabupaten lampung utara apresiasi masyarakat dari berbagai pihak yang telah mensukseskan hajad demokrasi yang baru saja usai tergelar di kecamatan abung tinggi dalam pemilu bupati dan wakil bupati lampung utara,

"saya ucapkan terimakasih kepada PPK Serta Panwaslu kecamatan abung tinggi yang telah berjuang mensukseskan pesta demokrasi yang baru saja usai kita hadapi serta masyarakat abung tinggi pada khusus nya yang telah memberikan hak suara nya pada pemilu kemarin, semoga ini menjadi sebuah langkah yang insyallah dapat membuat masyarakat di kecamatan abung tinggi lebih dewasa dalam memahami demokrasi,” Tutur Camat Abung Tinggi. Sabtu (14/07/2018)

Senada, Sepanjang proses, bersama jaga keamanan serta ketentraman proses pemilu di kecamatan abung tinggi, harapkan pasca pemilu ini, kecamatan abung tinggi harus lebih maju baik sektor sosial, pendidikan , ekonomi maupun yang lain. "yang pasti perubahan secara nyata, meskipun keadaan masyarakat saat proses pemilu berlangsung memiliki perbedaan cara pandang serta tanggapan terhadap dinamika yang ada, namun bukan kemudian hal tersebut menjadi suatu kesenjangan yang berkepanjangan. Akan tetapi lebih kepada suatu proses pembelajaran dan pendewasaan masayarakat agar lebih cakap dan pandai dalam memahami konteks demokrasi" tambah Kepala Camat saat dikunjungi dikediamannya.

Sementara itu, Camat Abung tinggi juga sampaikan beberapa pesan kapada Penyelenggara baik PPK maupun Panwaslu, agar tetap bekerja secara propesional dengan mempertahankan integritas sebagai penyelenggara. Mengingat kedepan kita akan menghadapi Pileg dan Pilpres.

Camat Abung Tinggi, Mansuri berpesan kepada seluruh elemen masyarakat untuk kembali menjalin saoulidaritas dan kekeluargaan serta kembali bersatu padu dalam membangun kecamatan abung tinggi kedapan. "Masih banyak hal-hal yang perlu dibangun bersama diluar kegiatan politik. Kita harapkan dapat membangun kecamatan abung tinggi dengan pola kebersamaan dan kekeluargaan" tutupnya. (Refky/RFz)

Timsel Tetapkan 28 Besar Calon Anggota Bawaslu Lampung

Bawaslu 

BANDAR LAMPUNG,  Sahara News– Tim Seleksi (Timsel) Calon Anggota BAWASLU PROVINSI LAMPUNG periode 2018-2023 menetapkan 28 besar calon anggota yang lulus tes tertulis dan tes psikologi. Penetapan ini tertuang dalam surat keputusan No. 024/Timsel-Bawaslu-LPG/V/2018 yang ditandatangani Ketua Timsel, Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S.

Berikut nama-nama 28 besar calon anggota Bawaslu Lampung yang lulus seleksi tes tertulis dan tes psikologi sebagai berikut:

1. Esti Nur Fatonah, S. Sos. I
2. Suheri, S.IP
3. Karno Ahmad Sutarya, S.Sos. I
4. Afrizal, S.H
5. Andri Oktaria, S.Si
6. Tamri, S.Hut., M.H
7. Mislamudin, S. Pd
8. Sudiyanto, S. Sos
9. Aris Munandar, S.H., M.H
10. Ali Sidik, S. Sos., M. IP
11. Yohannes Eko Prasetyo, S.Sos.,
12. Hermansyah, S.H.I, M.H
13. Nidi, S.E
14. Candrawansah, S.I. Kom
15. Afrizal, M.H.I
16. Andi Ismail Yusuf., S.I.Kom
17. Maidun Purba
18. Ahmad Faisol, S.E., MM
19. Sholihin, S.Ag
20. Nanang Sumarlin, S.H., M.M
21. Pauzi, S.H., M.H
22. Cecep Ramdani, S.Sos., M. IP
23. Syafrizal Datuk Sinaro
24. Muhammad Teguh, S.Pd.I
25. Rahmatul Ummah, S.Pd. I
26. Viza Yulisanti Putri, M.Si
27. Nilla Nargis, S.H., M.Hum
28. Deky Kurniawan, S.Sos