Thursday, November 8, 2018

Lampung Timur Miskin, Kegiatan Pemerintah Terbengkalai Karna Tidak Tersedia Anggaran

Lampung Timur Miskin, Kegiatan Pemerintah Terbengkalai Karna Tidak Tersedia Anggaran


LAMPUNGTIMUR, SAHARA NEWS - SPD ( Surat Penyediaan Dana) belum turun dari BPKAD lamtim ( badan pengelola keuangan dan aset daerah), mengakibatkan banyak kegiatan terhambat dan belum terbayarkan.

Kegiatan pemerintah daerah Lampung timur yang seharusnya berjalan tepat waktu , jadi terhambat dikarenakan surat penyediaan dana (SPD) tidak kunjung turun ke OPD (organisasi perangkat daerah) Lamtim.

Contohnya di dinas pekerjaan umum (PU) Lampung Timur, tersendatnya pekerjaan rekanan yang seharusnya sudah dilelang beberapa bulan lalu, hingga saat ini masih banyak yang belum dikerjakan.

Menurut salah satu rekanan (red), pekerjaan termin pertama yang semestinya saat ini sudah selesai akan tetapi dikarenakan SPD tersebut belum  ada, sehingga sampai sekarang belum juga selesai dikerjakan dan ada yang sudah selesai dilaksanakan namun belum bisa melakukan pencarian dana. " Mau kapan lagi , karena sekarang saja sudah menjelang akhir tahun." kata dia, Kamis (08/11/2018).

Terpisah, Ketua LSM GIPAK Lampung Timur Rini Mulyati, menanggapi pernyataan dari salah satu rekanan yang mengeluhkan keterlambatan pencairan dana akibat SPD (surat penyediaan dana) yg tak kunjung turun dari pengguna anggaran Lampung Timur, mengatakan hal ini sangat janggal jika terjadi di Lampung Timur dalam proses pengadaan barang dan jasa milik pemerintah.

Karena berdasarkan Permendagri no 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, bahwa sebelum suatu kegiatan pengadaan barang dan jasa di mulai maka pengguna anggaran harusnya sudah memastikan ketersediaan dana melalui SPD, dan SPD inilah yg menjadi acuan atau dasar untuk memulai kegiatan lelang  atau pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa di masing-masing organisasi perangkat daerah.

" Jika SPD nya saja belum ada lalu apa yang menjadi dasar bagi pemerintah kabupaten Lampung timur untuk melakukan kegiatan pengadaan barang dan jasa milik pemerintah, atau diduga Lampung timur ini memang tidak ada ketersediaan dana sehingga SPD tersebut tidak kunjung ada sebagai syarat untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga atas kegiatan yang sudah di lakukan." pungkasnya. (Rizki)

No comments:

Post a Comment