Siap Dukung Jokowi - KH Ma'ruf Amin, Rumah KMA Korwil Lampung Malam Ini Segera Di Resmikan

BANDAR LAMPUNG, SAHARA NEWS -- Rumah KMA Koordinator Wilayah (Korwil) Lampung akan diresmikan, Sabtu malam ini, 20/10/2018. Dalam momen yang sama, juga dilakukan pelantikan pengurus kelompok relawan pemenangan pasangan Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin untuk Pemilu Presiden-Wakil Presiden (Pilpres) 2019 tersebut.

Sekretaris Panitia Mutakin LZ mengatakan, acara pelantikan dan peresmian berlangsung di Rumah KMA Korwil Lampung di Jalan Way Sekampung Nomor 98, Pahoman, Bandar Lampung. Acara dimulai pukul 19 WIB sampai dengan selesai.

“Insya Allah akan hadir Koordinator Nasional Rumah KMA Ahmad Bagja yang akan melantik dan meresmikan Rumah KMA Korwil Lampung,” terangnya melalui rilis ke Redaksi, Sabtu siang.

Mutakin melanjutkan, Rumah KMA Korwil Lampung diketuai oleh Aryanto Munawar, anggota DPR RI asal Lampung dari Fraksi PKB. Pengurus tidak hanya dari umat Islam tetapi juga dari kalangan lintas agama.

“Kami perkirakan acara nanti malam dihadiri sekitar seribu orang. Mereka meliputi pengurus KMA Korwil Lampung, undangan, dan masyarakat simpatisan pasangan nomor urut 01, Jokowi-Ma’ruf Amin,” sambungnya.

Pada pelantikan dan peresmian Rumah KMA Korwil Lampung juga akan dideklarasikan dukungan pencalonan dan pemenangan Jokowi-Ma’ruf Amin pada Pilpres 2019. Selain itu, ada pemberian santunan untuk anak yatim.(**)

Gara-gara Tersangkut Hukum, Oknum PNS Tidak Bisa Dimutasi

Oknum PNS Pemkot Banda Lampung  Tersangkut Hukum Tidak Bisa Dimutasi

BANDAR LAMPUNG, SAHARA NEWS --Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Bandar Lampung menegaskan bahwa setiap pegawai negeri sipil (PNS) yang bermasalah dengan hukum tidak bisa dipindahkan atau dimutasi.

Hal itu dikatakan, Sekretaris BKD Kota Bandarlampung, Wakhidi saat ditemui di kantornya, Kamis (18/10/2018).

Menurut Wakhidi, ada beberapa tahapan berkas yang harus dipenuhi bagi pegawai yang akan mengajukan pindah tugas. Salah satu berkas, kata Wakhidi adalah tidak sedang tersangkut hukuman disiplin.

“Jelas-jelas oknum ini kan sedang tersangkut hukum. Setau saya tidak bisa dipindahkan,” terangnya.

Informasi yang beredar, oknum PNS Pemerintah Kota (Pemkot) Bandarlampung, Rismi Erida Sari dipindahkan tugaskan keluar kota.

Selain sedang menjalani disiplin, Rismi juga sedang menjalani proses kasasi di Mahkamah Agung. Ia diduga telah melakukan penipuan terhadap 16 orang dengan modus penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS). (Red)

Hari Santri Teladani Semangat Jihad Cinta Tanah Air

TULANG BAWANG, SAHARA NEWS -- Tahun 2015 lalu Presiden Joko Widodo, menetapakan perayaan Hari Santri Nasional sebagai pengharagaan pemerintah kepada santri atas perjuangan kemerdekaan Indonesia. Penetapan hari santri merupakan upaya meneladani semangat jihad cinta tanah air.

Upacara Bendera, kirab antar lembaga atau badan otonom Nahdlatul Ulama dan donor darah, itulah bentuk perayaan hari santri yang diadakan oleh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Tulang Bawang. Yang akan digelar pada (22/10/2018) di Lapangan Persada Unit 2.

"Saya harap seluruh warga Nahdiyin ikut serta mensukseskan perayaan hari santi di Tulang Bawang khusunya," kata Taufiq Wahyudi M.Pd.I selaku ketua panitia.(Tika)

KPK Periksa Tujuh Orang Terkait TPPU Bupati Lampung Selatan

KPK Periksa Tujuh Orang Terkait TPPU Bupati Lampung Selatan

LAMPUNG SELATAN, SAHARA NEWS --Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa sekitar tujuh orang terkait Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Bupati Lampung Selatan non aktif, Zainuddin Hasan. Pemeriksaan di lakukan di Markas Brimob Polda Lampung, Kamis (18/10/2018), pagi tadi. Ketujuh orang itu tiga diantara nya dari kalangan ASN, dan empat saksi dari pihak swasta.

“Tiga dari ASN empat orang lainnya dari pihak swasta. Mereka di periksa terkait pembelian aset-aset Zainudin Hasan yang diduga dibeli menggunakan uang hasil korupsi sejak 2016 hingga 2018,” ujar sumber yang enggan disebutkan namanya.

Dirinya juga memberitahukan, bahwa pada siang ini bakal ada lagi pemanggilan terhadap saksi lain terkait Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Bupati Lampung Selatan non aktif Zainudin Hasan. Daftar nama yang di periksa sejak pagi kemarin di Makobrimob, antara lain SR, RS, AD, TR, RT, HD dan HH.

“Semuanya diperiksa didalam satu ruangan, tetapi dengan meja terpisah dan penyidik yang berbeda. Memang tempatnya tertutup bagi media, tidak sembarangan orang yang bisa masuk ke Makobrimob,” katanya. (sinarlampung)

Kecamatan Batanghari Nuban Gelar Deklarasi Pemilu Damai

Kecamatan Batanghari Nuban Gelar Deklarasi Pemilu Damai

LAMPUNG TIMUR, SAHARA NEWS – Mengahadapi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Legislatif Pusat dan Daerah beserta DPD yang akan di selenggarakan pada tahun 2019 bulan April mendatang, dengan dasar itulah Kecamatan Batanghari Nuban mengadakan Deklarasi Pemilu Damai yang dipusatkan di Balai Desa Tulang Balak, Kamis (18/09/2018).

Hadir pada Deklarasi tersebut, Camat Batanghari Nuban beserta Stakeholder, Kapolsek Batanghari Nuban beserta Jajaran, Koramil Sukadana, KUPTD Pendidikan, Korluh Pertanian, Kades Sekecamatan Batanghari Nuban,PKK kecamatan Batanghari Nuban, PPK dan Panwascam Batanghari Nuban

Camat Batanghari Nuban Mohammad Ridwan.SH. pada sambutannya mengatakan, tujuan Deklarasi ini diakan agar seluruh masyarakat dapat menciptakan Pemilu yang damai meskipun berbeda pilihan. 

“Saya harap kita dapat saling menjaga meskipun berbeda dukungan, agar dapat tercipta nya Pemilu yang damai”.

Di tempat yang sama Ketua Panwascam Batanghari Nuban Muhammad Fadli saat memberikan sambutan mengatakan, Bahwa sesuai dengan UU Netralitas ASN No 5 tahun 2014 dan UU No 6 2014 tentang Netralitas Perangkat Desa dan Aparatur Desa, agar baik ASN ataupun Aparatur Desa harus menghindari dan menjaga Netralitas nya tidak memihak ataupun condong kepada salah satu Paslon baik Paslon Presiden, DPR RI, DPR Prov, DPR Kabupaten ataupun DPD Pusat.

“ASN dan Aparatur Desa harus netralitas sesuai dengan UU No 5 dan No 6 tahun 2014, jangan ada kecondongan pada Paslon manapun, agar dapat tercipta nya Pemilu yang damai dan Transparan” pungkasnya.(Jauhari)

Djoko Edhi : Kapolri Tak Bersalah Dalam Kasus Buku Merah

Diskusi Publik GPII

JAKARTA, SAHARA NEWS -- Pengamat hukum, Djoko Edhi Abdurrahman menjawab polemik deponering terhadap eks Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto (BW) dapat dicabut atau tidak. Menurutnya, deponering dapat dicabut dengan catatan melalui mekanisme persidangan saja.

“Jadi deponering apakah bisa dicabut atau tidak, ya bisa silahkan tapi harus melalui Pengadilan,” kata Djoko dalam diskusi publik yang digelar oleh Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Islam Indonesia (PP GPII) bertemakan “#Bicara Menyoal Kasus Diponering Bambang Wijayanto” di Sekretariat PP GPII, Jl. Menteng Raya 58, Jakarta Pusat, Rabu (17/10/2018).

Menurut mantan anggota DPR ini, Kejaksaan Agung tidak boleh mencabut secara sepihak karena menyangkut persoalan hukum seseorang.

“Kalau kejaksaan mencabut, maka seperti dibatalkannya HTI. Dia yang keluarkan dia yang mencabutnya. Jadi gak boleh kalau pakai Kejaksaan Agung (cabut deponering BW),” sebut Djoko

Dia menegaskan, terkait dengan tudingan bahwa Kapolri Jenderal Polisi Muhammad Tito Karnavian tersandra kasus buku merah seperti yang ditudingkan BW dan IndonesiaLeaks, eks Anggota Komisi III DPR RI tersebut masih mensangsikan. Ia memandang tak mungkin Tito yang dimaksud dalam skandal buku merah adalah Tito Karnavian.

“Menurut saya Tito gak bersalah,” ujarnya.Pun demikian, Djoko Edhi mengatakan biarlah proses hukum berjalan. Apalagi disampaikannya, saat ini IndonesiaLeaks sedang menempuh jalur hukum untuk membuka seluruh dokumen yang diklaim sebagai kiriman anomin itu.

“Saat ini IndonesiaLeaks sudah maju ke praperadilan. Kita tunggu saja buktinya akan dibuka,” Pungkasnya.

10 Warga Binaan Lapas Kelas IIA Kotabumi Dipindahkan

Warga Binaan Lapas kelas II A Kotabumi

LAMPUNG UTARA, SAHARA NEWS --Sebanyak 10 orang warga binaan (WBP)  lapas kelas IIA Kotabumi di pindahkan ke lapas kelas I bandar lampung, pemindahan ini di pimpin langsung oleh Ka.PLP Wahyu Mohammad Soleh A.Md.IP, SH. Rabu (17/10)


Menurut wahyu pemindahan ini merupakan bentuk pembinaan lanjutan.


"Disini sudah kita bina baik dari segi kerohanian maupun kemandirian dengan sangat baik, namun nantinya disana akan di bina ke tahap selanjutnya sehingga ketika bebas kelak mereka sudah memiliki bekal yang cukup untuk hidup bermasyarakat dan tidak kembali mengulangi kesalahannya" tutupnya. (SP)

Dugaan Pelanggaran Terkait 12 Kepala Daerah Di Riau Dukung Jokowi, Ini Kata Ketua Bawaslu RI

Ketua Bawaslu RI

JAKARTA, SAHARA NEWS -- Dilansir dari media Kompas.com,- Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Abhan menuturkan, Bawaslu Riau masih mengklarifikasi soal deklarasi dukungan hampir seluruh kepala daerah di Provinsi Riau, mulai dari gubernur hingga bupati, kepada pasangan calon nomor urut 1 Jokowi-Ma'ruf Amin.

Abhan mengatakan, Bawaslu telah mengkaji adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh para kepala daerah tersebut.

“Kita belum selesai semuanya (pengkajian), sebab kami masih klarifikasi beberapa pihak kan. Kalau sudah lengkap termasuk ada alat buktinya, maka nanti kami akan kaji ada dugaan pelanggaran atau engga,” tutur Abhan saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (16/10/2018).

Menurut Abhan, kepala daerah dibolehkan menjadi tim kampanye pasangan calon presiden dan wakil presiden. Namun, tutur Abhan, kepala daerah tidak dibolehkan menduduki ketua tim kampanye pasangan calon presiden dan wakil presiden.

“Mereka (kepala daerah) jadi tim kampanye boleh, selama tidak jadi Ketua tim kampanye. Jadi ketua enggak boleh. Kalau misal kampanye mereka boleh, tapi harus cuti kalau enggak, ya pas hari libur,” jelas Abhan.

Lebih lanjut, Abhan mengimbau kepala daerah untuk tertib menaati aturan terkait kampanye Pemilu 2019.

“Patuh pada aturan kampanye. Silakan kampanye di waktu hari libur atau mereka kampanye saat cuti. Deklarasi juga baiknya Sabtu, Minggu. Sebab kan declare ada potensi kampanye,” tutur Abhan.

Diberitakan sebelumnya, seluruh kepala daerah di Provinsi Riau, mulai dari gubernur hingga bupati mendeklarasikan dukungan mereka kepada pasangan calon nomor urut 1, Jokowi-Ma'ruf Amin.

Hal ini disampaikan dalam deklarasi relawan Pro Jokowi (Projo) di Hotel Aryaduta, Pekanbaru, Riau, Rabu (10/10/2018). Deklarasi ini dihadiri ratusan relawan Projo.

Berikut nama-nama kepala daerah yang mendukung Jokowi-Ma'ruf Amin.

1. Syamsuar (Gubernur Riau terpilih)
2. Edy Natar Nasution (Wakil Gubernur Riau terpilih)
3. Firdaus MT (Wali Kota Pekanbaru)
4. Amril Mukminin (Bupati Bengkalis)
5. Aziz Zaenal (Bupati Kampar)
6. Suyatno (Bupati Rokan Hilir)
7. Irwan Nasir (Bupati Kepulauan Meranti)
8. Zulkifli (Wali Kota Dumai)
9. Mursini (Bupati Kuantan Singingi)
10. Yopi Arianto (Bupati Indragiri Hulu)
11. M Haris (Bupati Pelalawan)
12. Sukiman (Bupati Rokan Hulu). (**)

GPII Akan Gelar Diskusi Menyoal Deponering Bambang Widjodjanto

Logo GPII

MEDIA SAHABAT NUSANTARA -- Kepada redaksi Ujang Rizwansyah Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Islam Indonesia (PP GPII) mengatakan, proses deponering mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto adalah cacat hukum. Seharusnya proses deponering di dahului permintaan pendapat oleh Jaksa Agung kepada Kapolri, DPR  RI dan Ketua Mahkamah Agung namun prosedur ini tidak di lalui.


"Keputusan deponering Jaksa Agung yang diterima BW  telah menimbulkan diskriminasi hukum di negara Indonesia yang berdasarkan hukum sesuai konstitusi', tegas Ujang, Rabu (17/10/2018).


Menurut Ujang, setiap warga negara sama di depan hukum sehingga deponering BW harus di cabut dan kembali menghadapi proses hukum karena deponering tidak serta merta menghapus status tersangka yang melekat pada tersangka, tegas Ujang.


Ujang menambahkan, siang ini pukul 13.00 WIB kami akan memggelar diskusi dengan tema Menyoal Kasus Deponering Bambang Widjodjanto di markas PP GPII dengan beberapa narasumber antara lain Djoko Edhi, Ahmad Syahroni dan Karman BM, pungkas Ujang.(**)

Apa Apa Dengan Kode 'Tina Toon' Dikasus Suap Meikarta?

Ilustrasi

JAKARTA, SAHARA NEWS -- Dilansir dari media Detik.com,- KPK mengungkap ada kode 'tina toon' di kasus dugaan suap perizinan proyek Meikarta . Kepada siapa kode itu ditujukan belum terang betul.


"Kode 'tina toon' mengarah pada salah satu pejabat di pemkab setingkat kasi (kepala seksi) atau kabid (kepala bidang)," ujar Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Selasa (16/10/2018).

Menurut KPK, kode tersebut digunakan dalam komunikasi antarpihak yang diduga terlibat dalam kasus ini. Mereka menggunakan kode itu untuk menyamarkan identitas masing-masing.

"Ada beberapa pejabat, jadi beberapa pejabat di tingkat dinas dan pihak-pihak terkait yang berkomunikasi satu dan lainnya, dalam membahas proyek ini tidak memanggil nama masing-masing. Mereka menyapa dan berkomunikasi satu dan lain dengan kode masing-masing," kata Febri di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (15/10).

Kode yang digunakan bukan cuma 'tina toon'. Wakil Ketua KPK Laode M Syarif dalam jumpa pers mengatakan ada sandi yang ditemukan dalam perkara ini. Sandi tersebut antara lain 'melvin', 'penyanyi', dan 'windu'. Tapi dia juga tak menyebut siapa sebenarnya yang dimaksud dengan 'tina toon' itu.

"Teridentifikasi penggunaan sejumlah sandi dalam kasus ini untuk menyamarkan nama-nama para pejabat di Pemkab Bekasi, antara lain 'melvin', 'tina toon', 'windu', dan 'penyanyi'," ujar Wakil Ketua KPK Laode M Syarif.


Tina Toon mengaku tak tahu kenapa namanya bisa digunakan sebagai kode di kasus ini. Dia mengaku kaget saat tahu namanya digunakan.

"Mudah-mudahan tidak merugikan aku secara pribadi. Aku lihatnya lucu saja namaku dipakai untuk sandi. Aku anggapnya nama aku dipakai jadi bisa lebih mencuat lagi," kata caleg dari PDIP itu kepada media.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan sembilan orang tersangka, yakni:

- Tersangka diduga pemberi
Billy Sindoro (Direktur Operasional Lippo Group), Taryadi (konsultan Lippo Group), Fitra Djaja Purnama (konsultan Lippo Group), Henry Jasmen (pegawai Lippo Group)

- Tersangka pihak diduga penerima
Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Jamaludin, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi Sahat MBJ Najor, Dewi Tisnawati (Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Bekasi), dan Neneng Rahmi (Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi). (**)

Ini Dia Daftar Pembangunan Infrastruktur Prioritas Jokowi Di Sumatera Barat

Ikon Minang, Sumatera Barat

JAKARTA, SAHARA NEWS - Dilansir dari media Detik.com,- Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sedang membangun infrastruktur di luar Pulau Jawa, salah satunya di Sumatera Barat (Sumbar). Menurut Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, ada beberapa proyek infrastruktur prioritas di Sumbar.

Pertama , jalan Solok Selatan-Tanah Datar sepanjang 7 kilometer (km).

"Ada beberapa proyek yang jadi prioritas dan harus akomodasi di 2019. Jalan misalnya Mulai dari Solok Selatan ke Tanah Datar 7 kilo. Itu jalan tanah yang diusulkan untuk ditingkatkan," jelas Basuki di Kementerian Koordinator Kemaritiman, Selasa (16/10/2018).


Kedua , pembangunan akses jalan ke kawasan wisata Mandeh. Ketiga , revitalisasi kampung adat Seribu Rumah Gadang di Solok Selatan.

"Kemudian kawasan Mandeh, sudah kita kerjakan kemudian kawasan wisata," kata Basuki. Kemudian ada lagi Solok Selatan dan mereka sudah melaporkan soal rehabilitasi soal progres rehabilitasi 1.000 rumah gadang," sambung Basuki.

Selanjutnya, proyek jalan trans Mentawai. Menurut Basuki Kementerian PUPR akan menggandeng TNI di proyek jalan trans Mentawai

"Kemudian ada trans Mentawai, karena ini agak terlambat mungkin kita akan terjunkan TNI, karena ini akan akan buka jalan baru seperti membuka jalan di perbatasan di Kalimantan dan Papua, TNI buka nanti PU," jelas Basuki.


Dia menambahkan tidak ada kendala berarti dalam proses pembangunan infrastruktur di Sumbar.
"Nggak ada ya, paling generik (umum) saja," kata Basuki. (**)

Pasca Kasus Hoax Ratna Sarumpaet, Ini Yang Dilakukan Sandiaga Uno

Sandiaga Uno Cawapres Nomor Urut 2

JAKARTA, SAHARA NEWS -- Dilansir dari media CNN Indonesia,-  Calon Wakil Presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno memastikan Badan Pemenangan Nasional (BPN) koalisi Prabowo Subianto-Sandiaga Uno akan menambah anggota baru di bidang juru bicara. Sedikitnya Sandi akan menambah 100 anggota juru bicara untuk mendukungnya di Pilpres 2019 mendatang.

Penambahan anggota ini diakui Sandi tak terlepas dari kasus berita bohong atau hoaks penganiayaan Ratna Sarumpaet.

Akibat kasus itu, saat ini banyak anggota BPN yang harus menjalani pemeriksaan di kepolisian sebagai saksi lantaran sempat ikut termakan kebohongan hingga menyebarkan penganiayaan fiktif yang dialami Ratna.

"Mungkin nanti akan menambah beberapa Juru Bicara (jubir), saya sih nyiapin 100 lebih, itu anak-anak muda," kata Sandi ditemui di Masjid Tangkuban Perahu, Guntur, Jakarta, Selasa (16/10).

Untuk saat ini para calon anggota juru bicara itu masih menjalani proses seleksi. Seleksi pun dilakukan langsung oleh Gamal Albinsaid yang juga baru diangkat sebagai anggota BPN Prabowo-Sandi beberapa waktu lalu.

"Sekarang masih diseleksi, prosesnya dilakukan Dokter Gamal," kata Sandi.

Lebih lanjut, Sandi juga menyinggung soal pemeriksaan aparat kepolisian terhadap Dahnil Anzar Simanjuntak hari ini. Meski diakui Sandi tak akan terlalu memengaruhi kinerja Dahnil sebagai Koordinator Jubir, tetapi posisi itu hanya ada satu dan kebetulan dipegang oleh Dahnil. Karenanya Sandi juga mempertimbangkan Koordinator Jubir tak hanya diemban Dahnil seorang.

"Insyaallah enggak (ganggu kerja) sebagai koordinator Jubir, tapi karena beliau kan sendirian ya koordinator Jubir, mungkin nanti harus ditambah," katanya. (**)

Presiden PKS: Boleh Negatif Kampanye, Aturan Kampanye Mana Yang Harus Di Ikuti? Ini Kata KPU

KPU

JAKARTA, SAHARA NEWS - Dilansir dari media Detik.com,- Presiden PKS Sohibul Iman memperbolehkan kadernya melakukan kampanye negatif dalam Pemilu 2019. KPU menegaskan kampanye negatif dengan menjelekkan melanggar aturan.

"Ya kalau kemudian kampanye negatif itu menjelek-jelekkan orang, menyebarkan hoax ya tak sesuai dengan peraturan kita dong," ujar Komisioner KPU Ilham Saputra, di kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin (15/10/2018).

Ilham mengatakan bila kampanye negatif yang dimaksud menjelekkan dan menyebar hoax, maka hal tersebut rawan sebagai bentuk pelanggaran.

"Tapi kalau memang ujarannya memang seperti itu, ya tentu saja apa rawan melanggar peraturan perundang-undangan," ujar Ilham.

Sebab, penyebaran hoax dalam berkampanye tidak diperbolehkan. Menurutnya, pasangan calon bisa mendapatkan sanksi berupa peneguran.

"Namanya menyebarkan hoax itu harus di-banned kalau dia melalui medsos kan begitu atau ditegur paslonnya atau partainya terkait dengan supporternya melakukan tindakan seperti itu," kata Ilham

Namun, Ilham mengatakan belum mengetahui bentuk kampanye negatif yang diperbolehkan oleh PKS.

"Ya lihat saja, maksudnya mungkin bukan seperti itu. Kita nggak tahu konteksnya seperti apa, saya belum dengar dan baca sebetulnya apa yang disampaikan oleh Presiden PKS ini. Ya mungkin nangkapnya seperti itu tapi jangan-jangan tak seperti itu," tuturnya.

Sebelumnya, Sohibul mempersilakan kadernya berkampanye negatif untuk mendulang suara di Pemilu 2019. Namun, Sohibul memberi batasan.

"Saya mengatakan 80% kampanye kita harus positive campaign. Silakan masuk ke negative campaign, cukup 20%," kata Sohibul dalam konsolidasi Nasional di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Minggu (14/10).(**)

Pembangunan Balai Pemasyarakatan Kotabumi Akan Segera Rampung

Tim Perencanaan program dan Pelaporan  Kanwil KEMENKUMHAM Lampung didampingi kalapas kotabumi tinjau pembangunan  Bapas kotabumi

KOTABUMI, SAHARA NEWS -- Tim Perencanaan program dan pelaporan Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Lampung  didampingi kepala Lembaga Pemasyarakatan  kelas IIA Kotabumi  Tetra Destorie  imantoro  melakukan peninjauan pembangunan Balai Pemasyarakatan Kotabumi hari Senin (15/10/2018).

Dari hasil tinjauan tersebut, Tetra Menjelaskan Bahwa saat ini pembangunan  Bapas sudah tahap finishing akhir atau telah  mencapai 96% dan akan segera rampung sesuai dengan rencana, Balai Pemasyarakatan kotabumi yang dibangun di Jalan Darma Bakti Nomor 65 Bukit kemuning, nantinya akan menaungi tiga wilayah kerja kabupaten yaitu Kotabumi,Waykanan dan Menggala, Tutupnya. (RFz)

#IndonesiaLeaksCumaISU Dibahas Netizen

SAHARA NEWS -- Belakangan publik dihebohkan dengan isu "buku merah" atau IndonesiaLeaks.

Isu itu berawal dari viralnya pernyataan media mantan pimpinan KPK, Bambang Wijayanto yang mengungkap adanya dugaan aliran dana suap kepada pimpinan Polri. Selain KPK, isu itu langsung dibantah oleh Polda Metro Jaya melalui Dir Krimsus yang menangani perkara suap Basuki Hariman.

Selain diramaikan oleh tanggapan elit, Senin pagi (15/10), netizen ikut meramaikan opini soal IndonesiaLeaks sebagai sumber utama berita tersebut. Netizen di Twitter memviralkan tagar #IndonesiaLeaksCumaISU.

Tagar atau hashtag #IndonesiaLeaksCumaISUsempat di posisi terpopuler kedua pada pagi tadi.

Pemilik akun twitter @Saiful_Hadimenyayangkan opini publik dikuasai berita bohong.

"Prof. @mohmahfudmd saja yang ahli hukum dengan tegas sudah mengatakan berita seperti ini akan membuat opini publik dikuasai berita bohong. Kita harus perkuat narasi republik ini dengan berita yang akurat," twittnya.

Pemilik akun lain Romadhon jasn @donjasnmengkomentari isu Indonesialeaks adalah hoax mengutip pernyataan anggota DPR Masinton.

"Anggota Dewan @Masinton yakin ini fitnah," jelasnya.

Sementara pemilik akun @NatsirWalidmengajak, pengguna media sosial agar jangan mau diadu domba dengan isu hoax dan opini liar.

"Hoax sangat berbahaya buat NKRI, maka harus dilawan. Hoax jangan dipelihara di republik ini. Hentikan. Jangan adu domba Polri dengan KLK. Jangan sebar haox," ujarnya.

Tingkatkan Hardskill, Mahasiswa Kehutanan Unila Ikuti Pelatihan Statistika Ekologi

Mahasiswa Kehutanan Unila

BANDAR LAMPUNG, SAHARA NEWS -- Mahasiswa Jurusan Kehutanan Universisitas Lampung yang tergabung dalam komunitas pemerhati konservasi burung Birdpacker-Warriors mengikuti Pelatihan Dasar-dasar Penggunaan Bahasa Pemrograman R untuk Analisis Statistik dalam Penelitian Ekologi yang diselenggarakan oleh Kelompok Pemerhati Avifauna (KPA) Cairina. Bahasa Pemrograman R merupakan sebuah bahasa dan lingkungan pemrograman yang dapat digunakan untuk pengolahan data, analisis data, visualisasi data, dan sebagainya. Kegiatan ini dihadiri oleh beberapa mahasiswa dari Jurusan Biologi dan Kehutanan yang dilaksanakan di Jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Lampung (13-14/10). Kegiatan pelatihan ini dihadirkan untuk memberikan pengetahuan dan pengalaman mahasiswa dalam penggunaan bahasa pemrograman R dan analisis data khususnya di bidang Ekologi.

Berdasarkan penjelasan Harnes Abrini dalam sambutannya, menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memperkenalkan Bahasa Pemrograman R kepada mahasiswa dalam pengolahan data lapangan. “Penggunaan R akhir-akhir ini meningkat pesat di bidang ekologi dan konservasi biodiversitas, terutama untuk tujuan analisis data karena beberapa kelebihan yang membuatnya unggul dibandingkan perangkat lunak statistik popular. Kegiatan pelatihan ini ditujukan kepada mahasiswa yang sedang dan akan melakukan penelitian, karena untuk membantu dalam pengolahan dan analisis data. Selain itu, pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan hardskill mahasiswa dalam era globalisasi saat ini dalam bidang ekologi dan konservasi.” Jelas ketua pelaksana kegian.

Menurut keterangan salah satu peserta pelatihan, Dita Cahya Melati (Kehutanan 2016) mengatakan bahwa dengan adanya pelatihan dasar Bahasa Pemrograman R ini dapat memberikan ilmu baru dalam pengolahan data atau pengaplikasian ilmu statistik di bidang Ekologi. “Bahasa Pemrograman R ini dapat membantu mahasiswa dalam pengolahan dan analisis data penelitian dengan dengan cara yang tidak terlalu rumit. Saya juga berharap semoga kegitan seperti ini dapat dilaksanakan kembali agar seluruh mahasiswa dapat menggunakan Bahasa Pemrograman R dalam pengolahan dan analisis data penelitian.” Ujarnya. (Rouf Kholil)

Di Tuding Prabowo Jarang Tampil, Ini Tanggapan Sandiaga Uno

Prabowo Subianto

JAKARTA, SAHARA NEWS  -- Dilansir dari media Detik.com,- Cawapres Sandiaga Uno lebih banyak melakukan kampanye ke daerah dibadingkan Capres Prabowo Subianto. PKS menilai Sandiaga memang lebuh butuh sosialisasi kepada warga.

"Kalau Pak Sandi kan memerlukan sosialisasi yang lebih dini. Kalau Pak Prabowo sudah sekian kali mencalonkan jadi presiden," kata Sekjen PKS Mustafa Kamal di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Minggu (15/10/2018).

Mustafa mengatakan Prabowo sengaja untuk membuka komunikasi dengan pihak-pihak tertentu. Prabowo ingin membuka komunikasi kepasa tokoh-tokoh nasional agar tetap bisa merangkul warga.

"Yang dilakukan oleh Pak Prabowo adalah mendatangi titik yang akan membuka jalan bagi beliau untuk berkomunikasi lagi lebih intensif lagi di akar rumput," jelasnya.

Sebelumnya, Sandiaga membeberkan alasan dirinya lebih sering tampil dibanding Prabowo Subianto. Menurutnya, dia masih harus sering tampil karena masih jarang dikenal masyarakat ketimbang sang capres.

"Kita berbagi jadwal, mungkin jadwal saya terlihat padat karena saya punya waktu yang sangat singkat. Saya tuh relatif tidak dikenal di masyarakat, Pak Prabowo sudah dikenal masyarakat, saya turun ke Yogya, orang-orang bilang salam ya untuk Pak Prabowo, Pak Prabowo tingkat pengenalannya sangat tinggi, dia fokus ke isu-isu strategis dan memang menjadi bagian daripada rancangan dan strategi dari pemenangan kita," ujar Sandiaga di Jl M Kahfi II, Jakarta Selatan, Sabtu (13/10).



Dia menegaskan tudingan yang disampaikan Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin soal Prabowo jarang tampil dibanding Sandi tidak benar. Sebab, mereka berbagi tugas. Sandi juga menyebut dirinya sudah ketinggalan jauh dari Prabowo yang sudah dikenal masyarakat dan terbukti mencintai tanah airnya.

"Bahwa Pak Prabowo itu loving what he does and doing what he loves. Dia terhadap Tanah Air dan bangsa ini dan dia mengerjakan sepenuhnya, dan terakhir itu dia menganggap bertemu dengan masyarakat bagian dari pekerjaannya dia, jadi itu yang saya lihat. Kita level yang dilalui Pak Prabowo dan merupakan suatu kontribusi bagi bangsa ini, karena dia cinta bangsa ini," imbuhnya. (**)

Mapaba Bekal Menempuh Kehidupan Baru

Mapaba dan Pembentukan PK PMII Universitas Malahayati

BANDAR LAMPUNG, SAHARA NEWS -- "Bekal menempuh kehidupan baru," itulah kata Ketua Umum Pengurus Cabang (PC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Bandar Lampung, Erzal Syahreza Aswir. Pada penutupan Masa Penerimaan Anggota Baru (MAPABA), Minggu (14/10/2018) di Kantor PWNU Lampung.

Menjalani kehidupan mahasiswa tidak sekedar menuntaskan akademisi, kini berperan sebagai aktivis yang harus peka terhadap apa yang sedang terjadi.

Tuntas mengikuti prosesi mapaba hingga baiat, puluhan anggota baru resmi menjadi  keluarga besar PMII Bandar Lampung yang berasal dari beberapa universitas di Bandar Lampung. (Tika)

Messi Sedih?, Maradona: Messi Tidak Pantas Jadi Kapten

Leonel Messi

SINALOA, SAHARA NEWS -- Dilansir dari media Detik.com,- Diego Maradona mengkritik Lionel Messi yang dianggapnya tak pantas menjadi kapten. Sebab, Messi tak punya jiwa pemimpin.

Kritik ini dilontarkan Maradona karena Messi masih absen membela Argentina usai kegagalan di Piala Dunia 2018. Messi memang memutuskan istirahat sementara dan belum memberi keputusan apapun terkait kelanjutan kariernya di Tim Tango.

Padahal Messi berstatus sebagai kapten tim dan semua orang tahu bahwa dia masih jadi pemain terbaik Argentina sampai saat ini. Namun, Messi tidaklah pantas jika diangkat sebagai kapten baik itu di level klub maupun timnas.

Pasalnya, Messi dianggap tak punya jiwa pemimpin untuk memberikan motivasi kepada rekan-rekan setimnya. Hal ini dirasakan betul Maradona saat memberinya ban kapten di Piala Dunia 2010 di mana Argentina disingkirkan Jerman di perempatfinal dan Messi tak mencetak satu gol pun.

"Messi pemain hebat, tapi dia bukan pemimpin," ujar Maradona kepada Fox Sports Mexico.

"Sebelum bicara dengan pelatih dan para pemain, dia akan bermain playstation. Lalu di lapangan, tiba-tiba saja dia mau memimpin," sambungnya.

"Sia-sia menjadikan pemain sebelum pertandingan bolak-balik 20 kali ke kamar mandi sebagai pemimpin."

"Jangan lagi mendewakan Messi. Messi di Barcelona dan Argentina itu berbeda. Saya tidak akan memanggilnya lagi, tapi jangan pernah berkata tidak."

"Dia adalah pemain terbaik dunia bersama Cristiano Ronaldo. Anda tidak boleh menjadikannya kapten jika ingin Messi tampil bagus," tutup Maradona. (**)

Karang Taruna Kecamatan Pubian Bersama TIM 10 KPS Way Seputih Tetapkan Zona Larangan Tangkap Ikan

Karang Taruna Lampung Tengah

LAMPUNG TENGAH, SAHARA NEWS -- Ketua Karang Taruna Kecamatan Pubian bersama Komunitas Peduli Sungai (KPS) Way Seputih, Lampung Tengah, menetapkan zona  larangan penangkapan ikan di Sungai Way Seputih Kampung Pekandangan. Penetapan zona larangan tersebut ditandai pelepasan bibit ikan oleh Ketua Karang Taruna Kecamatan Pubian dan Ketua Tim 10 KPS Way Seputih pada Rabu 10 Oktober yang lalu.

M Nasihin selaku Ketua Tim 10 KPS Way Seputih menjelaskan kepada tim redaksi bahwa penetapan zona larangan tersebut adalah sebagai upaya menjaga ekosistem sungai yang di lakukan oleh Tim 10 KPS Way Seputih.

"Kami menetapkan zona larangan menangkap ikan di way seputih ini sebagai upaya kita untuk menjaga ekosistem sungai yang semakin hari kerusakanya bertambah parah" ungkap Nasihin, sementara itu, menambahkan ada beberapa faktor penyebab kerusakan ekosistem sungai di sini. Yang paling banyak adalah akibat dari racun ikan atau putas. Racun ikan atau putas banyak digunakan masyarakat sekitar sungai untuk menangkap ikan. Hal itu terjadi karena kurang pahamnya masyarakat terhadap dampak negatif dari penggunaan racun ikan atau putas tersebut.

" sebab itu penetapan zona larangan ini selain untuk memulihkan kembali ekosistem sungai, juga bertujuan memberikan edukasi kepada masyarakat sekitar sungai tentang pentingnga menjaga ekosistem sungai. Kami juga ingin mengucapkan terimakasih banyak kepada Ketua Karang Taruna yang telah mendukung dan ikut terlibat aktif di kegiatan kami". Ujar Nasihin

Senada, Ketua Karang Taruna Pubian M Nasir S.E juga menjelaskan pentingnya menjaga ekosistem sungai. Dan sangat mengapresiasi kinerja Tim 10 KPS Way Seputih.

"Kami sangat mengapresiasi sekali dengan konsistensi yang dilakukan Tim 10 KPS Way Seputih terhadap upaya pelestarian dan pemulihan ekosisten sungai khususnya di way seputih. Kegiatan ini sangat positif sekali sehingga harus di dukung sepenuhnya"  jelasnya yang dikirim ke redaksi Sahabat Nusantara, Minggu (14/10)

M Nasir melanjutkan, Upaya pengembalian ekosistem sungai harus dilakukan mengingat peningkatan kerusakan sungai yang cukup signifikan hari ini.

"Harapan kami kedepan kegiatan seperti ini harus lebih di dukung oleh semua pihak. Terutama Pemerintah yang dalam hal ini mempunyai wewenang penuh. Peran masyarakat juga sangat penting disini, sebab rusak tidaknya ekosistem sungai itu masyarakat yang merasakan. Artinya bahwa manfaat sungai itu dari kita oleh kita dan untuk kita. Kami sangat bangga kepada Nasihin beserta kawan-kawan lainya." Tambah Nasir.

Acara ditutup dengan pelepasan bibit ikan oleh Ketua Karang Taruna dan Ketua Tim 10 KPS Way Seputih. (e_tp)